10 Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru Lengkap

Orde gres ialah sebutan yg diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yg berlangsung selama lebih dr 30 tahun. Masa orde gres dimulai semenjak tahun 1966 untuk mengambil alih orde usang yg merupakan masa pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno & berlangsung sebelum Era Reformasi. Yang dimaksud dgn Orde Baru yakni sebuah penataan kehidupan masyarakat, berbangsa & bernegara dgn kembali berlandaskan Pancasila & UUD 1945.

Sebab pada saat final masa pemerintahan Orde Lama, berkembangnya ideologi komunis telah mengancam keutuhan bangsa & ideologi Pancasila persisnya tatkala terjadi kejadian G30S PKI. Awal masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dimulai tatkala Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan pada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada masa Orba banyak kebijakan yg memberi pengaruh terhadap suasana negara kita saat ini dlm banyak sekali bidang, & salah satunya yakni kebijakan politik yg dijalankan di lingkup dlm negeri & mancanegara. Berikut ini ialah beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama yg dibuat pada masa peralihan kekuasaan dr Orla ke Orba yakni Kabinet Ampera. Tugas dr kabinet ini yakni membuat stabilitas politik & ekonomi sebagai syarat untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program kabinet Ampera yg diketahui dgn nama Catur Karya Kabinet Ampera yaitu:

  • Memperbaiki sandang & pangan anak
  • Menyelenggarakan pemilu dlm deadline yg sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juli 1968.
  • Melakukan politik mancanegara bebas aktif untuk kepentingan nasional
  • Melanjutkan usaha anti penjajahan & kolonialisme dlm segala bentuk

2. Penyelenggaraan pemilu tahun 1971

Pelaksanaan pemilu ini dikontrol lewat sidang istimewa MPR di tahun 1967 yg jadinya menetapkan bahwa pemilu akan dijalankan pada tahun 1971. Berbeda dgn pemilu pada masa orde usang di tahun 1955, ada satu partai politik yg selalu mendominasi kemenangan sejak tahun 1971 yaitu Golkar pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, & 1997. Ketahui sejarah pemilu 1955 & pemilu pada masa orde lama.

3. Penyusutan parpol

Partai politik disederhanakan & disusutkan jumlahnya menjadi cuma tiga yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yg merupakan campuran dr Nadhlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, PSII, & Partai Demokrasi Indonesia yg merupakan adonan dr Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI & Parkindo. Ketahui sejarah partai Golkar, sejarah partai PPP & sejarah partai PDIP.

4. Adanya dwifungsi ABRI

Kebijakan politik pada masa orde baru ini membuat ABRI memiliki dua fungsi atau peran ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan keselamatan & pula kekuatan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, ABRI diarahkan untuk berperan aktif dlm pembangunan nasional, mempunyai wakil di MPR pada Fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orba sangat dominan.

5. Penyusunan P4

Kebijakan politik pada masa orde gres melibatkan penyusunan P4. P4 atau Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila yg pula dikenal dgn istilah Ekaprasetia Pancakarsa bermaksud untuk memberi pengertian perihal Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yg diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila, pula diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil.

6. Indonesia kembali masuk PBB

Indonesia pernah keluar dr keanggotaan Sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 tatkala terjadi konfrontasi dgn Malaysia. Pada ketika itu Malaysia menjadi anggota tak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tak oke & keluar dr keanggotaan PBB. Keputusan ini mempunyai pengaruh besar sehingga Indonesia terkucil dr pergaulan dunia internasional & mengalami kesusahan ekonomi serta kesulitan dlm berpolitik dunia.

Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru untuk luar negeri dgn kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dgn hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini pula terjadi alasannya adalah banyak tugas PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui dengan-cara de facto & de jure kemerdekaan Indonesia & pula mengembalikan Irian Barat kembali ke serpihan RI sesudah usaha pembebasan Irian Barat yg sarat pengorbanan.

7. Memulihkan hubungan diplomatik

Terjadi konfrontasi antara Indonesia & Malaysia yg dipicu oleh penerbitan Dwikora pada 3 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Dwikora yaitu pernyataan perang kepada Malaysia sehubungan dgn batas negara yg ada di pulau Kalimantan. Thailand sebagai pihak ketiga yg saat itu diketahui selaku Muangthai membantu menuntaskan konfrontasi. Untuk memulihkan relasi diplomatik yg rusak karena konflik tersebut, penunjuktanganan perjanjian antara Indonesia dgn wakil Adam Malik & Malaysia yg diwakili Tun Abdul Razak dilaksanakan pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Begitu pula dgn pemulihan kekerabatan diplomatik dgn Singapura lewat legalisasi akan sejarah kemerdekaan Singapura yg terjadi pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dijalankan pada Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw.

8. Memutuskan hubungan dgn RRC

Berbeda dgn pemerintahan Soekarno yg pro pada RRC & berporos pada Beijing sehingga menjadikan paham komunis tumbuh subur di Indonesia, kebijakan politik masa orde baru justru menentukan hubungan dgn RRC. Kebijakan politik Indonesia tak lagi berjalan dgn bebas & aktif seperti sebelumnya, maka pemerintah Orba mengambil langkah-langkah untuk memutuskan relasi diplomatik dgn RRC & menghapus segala hal yg berbau Cina di Indonesia.

9. Memperkuat kerjasama

Beberapa usaha kebijakan politik pada masa orde baru dlm lingkup regional & internasional yg dijalankan oleh pemerintah RI untuk memperkuat korelasi dgn negara – negara tetangga yakni:

  • Ikut serta dlm pembentukan ASEAN sebagai salah satu negara pendiri ASEAN selain Thailand, Malaysia, Singapura & Flipina.
  • Mengirimkan kontingen Garuda dlm misi perdamaian
  • Ikut ambil belahan dlm KTT non blok
  • Berperan serta dlm Organisasi Konferensi Islam (OKI)
  • Ikut serta dlm aneka macam organisasi internasional seperti CGI, APEC, OPEC & yang lain.

10. Bergabungnya Timor Timur

Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yg jaraknya sangat akrab dgn Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan Nusa Tenggara Timur & Barat yg letaknya erat dgn Timor Timur. Terlebih sesudah perebutan kekuasaan di Portugis pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi & menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dgn Indonesia. Keinginan itu disampaikan dengan-cara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto menentukan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yg menjadi propinsi ke 27. Walaupun demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, hingga pada tahun 1999 tatkala Orba berakhir rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dr RI & mendirikan negara sendiri yg berdaulat.

Kebijakan politik masa orde baru ini tak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada keunggulan yg bikin Indonesia menjadi salah satu negara meningkat yg cukup maju di mata internasional & pada banyak sekali bidang. Mengetahui apa & bagaimana kebijakan politik pada masa orde baru sangat memiliki kegunaan untuk berguru dr kesalahan yg pernah dilaksanakan & bagaimana hal tersebut dituntaskan serta diperbaiki di masa depan.

  Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara