2

Daftar Isi

2
Tanggung jawab diartikan sebagai perwujudan Resdudlar
3. “Apa yg mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial di penduduk ?”
Kata tanya yg digunakan pada kalimat tersebut adalah
Kalimat pertanyaan dibentuk dgn tujuan untuk
5
Usaha atau aktivitas untuk mengganti bahan mentah menjadi materi setengah jadi
atau barang jadi terdapat di bidang
tlong hari ini harus diambil​

Jawaban:

  √ Pembangunan Sosial Budaya Adalah……………

adanya suatu ledekan atau penghinaan bagi semua yg mengakibatkan masalah sosial & menyinggung hati orang lain

Sengketa Informasi CSR PT Pelindo II Padang Disidangkan di KI Sumbar

Padang, Prokabar – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menggelar sidang pemeriksaan permulaan lanjutan masalah permohonan berita publik pada pejabat pengelola informasi & dokumentasi PT Pelindo II Padang dgn nomor sengketa 05/VI/KISB-PS/2021.

Sidang dipimpin majelis komisioner Adrian Tuswandi, Nofal Wiska & Tanti Endang Lestari dgn panitera pengganti Tiwi Utami dgn perantara Arif Yurmardi.

Majelis komisioner Adrian Tuswandi menyampaikan, pemohon mempertanyakan besar nilai pelaksanaan budget tanggung jawab sosial (corporate social reaponsibility/CSR) di lingkungan perusahaan tahun anggaran 2016-2020.

“Siapa saja akseptor pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan,” ujar Adrian Tuswandi di ruang sidang KI Sumbar, Senin (30/8/2021).

Menurut Adrian Tuswandi, pemohon mempertanyakan laporan keuangan ihwal realisasi pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial & perusahaan tahun budget 2016- 2020.

“Publikasi pembukuan keuangan wacana realisasi pelaksanaan anggaran tanggungjawab sosial & lingkungan perusahaan yg sudah diaudit,” ujar Adrian. (mbb)

Pertanyaan:

Berdasarkan pada artikel diatas, berikan evaluasi Saudara kenapa dapat terjadi sengketa antara PPID PT Pelindo II Padang dgn pemohon.

Kewajiban apa yg tak diberikan PPID sehingga mengakibatkan sengketa info perihal besar nilai pelaksanaan anggaran pada masalah tersebut.

Tentukan apa saja versi penyelesaian sengketa informasi publik.

Terjadinya sengketa antara PPID dgn pemohon ialah dikarenakan pemohon mempertanyakan wacana laporan keuangan ihwal realisasi pelaksanaan budget tanggung jawab sosial & perusahaan tahun 2016-2020.

Penyelesaian sengketa melalui komisi info :

  • Pengajuan penyelesaian sengketa lewat komisi isu sentra/tempat/provinsi sesuai dgn kewenangannya
  • Upaya solusi sengketa gosip publik diajukan dlm waktu paling lambat 14 hari sesudah diterimanya tanggapan tertulis dr atasan pejabat.
  • Komisi gosip harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa lewat mediasi paling lambat 14 hari sesudah menerima permohonan solusi sengketa.
  • Proses penyelesaian sengketa paling lambat tertuntaskan dlm 100 hari kerja.

Pembahasan :

Penyelesaian sengketa ialah suatu solusi masalah yg dilakukan antara salah satu pihak dgn pihak yg lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dr dua cara yaitu melalui litigasi & non litigasi.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang solusi sengketa pada https://sosiologiku.com/peran/6365177

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Kasus 1
Bu Damaris Mendila ialah seorang

guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua.

Sebagai guru IPS, Bu Damaris Mendila

menjalankan peran dgn baik. Bukan

hanya mengajar saja, Bu Damaris Mendila

juga melakukan manajemen dgn

sarat tanggung jawab. Berbagai aktivitas

sekolah yg menjadi tanggung jawabnya

dilaksanakan dgn baik. Karena berbagai

prestasinya, Bu Damaris Mendila diangkat

menjadi kepala sekolah. Gerak sosial

dari seorang guru menjadi kepala sekolah

atau naik jabatan pada kasus Bu Damaris

Mendila merupakan salah satu bentuk

mobilitas sosial vertikal.

Kasus 2.

Pak Gayus adalah seorang anak

usahawan yg mempunyai perjuangan

perkebunan teh di beberapa tempat di

Jawa Barat. Pak Gayus membuatkan

usaha dgn membuka usaha baru, yakni

bisnis pertambangan. Namun, usaha

pertambangan Pak Gayus tak berhasil

berkembang. Bahkan perjuangan perkebunannya

terus merugi hingga akhirnya mengalamikebangkrutan. Kini Pak Gayus mengawali selaku pebisnis kecil, yakni menjadi

distributor penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yg mengalami penurunan pada masalah

ini pula merupakan teladan mobilitas sosial vertikal.

Kasus 3.

Pak Zaenuri seorang kepala sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Jawa Timur yg sudah

8 tahun menjabat. Dinas pendidikan memindahkan Pak Zaenuri ke sekolah lain &

tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yg dialami Pak Zaenuri pula

merupakan pola bentuk mobilitas sosial horizontal

Jawablah pertanyaan berikut
1. Apa yg dimaksud dgn mobilitas sosial ?
2.Berdasarkan bacaan pada kasus 1, perkara 2, & kasus 3, diskusikan

pertanyaan di bawah ini:

a. Jelaskan perbedaan mobilitas vertikal & mobilitas horizontal.

b. Tuliskan 3 acuan lain mobilitas vertikal & horizontal.

“TOLONG BANTU JAWAB SEKARANG”​

1.Mobilitas Sosial yakni suatu perpindahan baik dengan-cara individu atau golongan dr satu lapisan sosial (strata sosial), ke lapisan sosial (strata sosial) lainnya.

2.a.mobilitas vertikal mengakibatkan pergeseran posisi seseorang dlm penduduk , sementara mobilitas horizontal tak mempengaruhi posisi sosial seseorang

1.selaku mahluk sosial insan harus memiliki budpekerti moral dgn budbahasa moral maka insan dapat? 2.apa hasilnya bila kita tak menghargai aktivitas orang lain dlm kegiatan ekonomi? 3.tuliskan acara menghargai aktivitas usaha ekonomi orang lain? 4.tuliskan apa saja yg mampu terjalin dgn adanya penerapan tanggung jawab? Untuk menjawab pertanyaan di atas baca & pahamilah halaman ” 106-110″

Jawaban:

1.berinteraksi dgn orang lain

2.orang lain akan menjauhi kita

3 menolong mendirikan bisnisnya

4. koordinasi , pertemanan, teman satu perusahaan

5.

Sengketa Informasi CSR PT Pelindo II Padang Disidangkan di KI Sumbar Padang, Prokabar – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menggelar sidang pemeriksaan awal lanjutan problem permohonan isu publik pada pejabat pengelola berita & dokumentasi PT Pelindo II Padang dgn nomor sengketa 05/VI/KISB-PS/2021. Sidang dipimpin majelis komisioner Adrian Tuswandi, Nofal Wiska & Tanti Endang Lestari dgn panitera pengganti Tiwi Utami dgn mediator Arif Yurmardi. Majelis komisioner Adrian Tuswandi menyampaikan, pemohon mempertanyakan besar nilai pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial (corporate social reaponsibility/CSR) di lingkungan perusahaan tahun anggaran 2016-2020. “Siapa saja peserta pelaksanaan budget tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan,” ujar Adrian Tuswandi di ruang sidang KI Sumbar, Senin (30/8/2021). Menurut Adrian Tuswandi, pemohon mempertanyakan pembukuan keuangan ihwal realisasi pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial & perusahaan tahun budget 2016- 2020. “Publikasi pembukuan keuangan ihwal realisasi pelaksanaan budget tanggungjawab sosial & lingkungan perusahaan yg sudah diaudit,” ujar Adrian. (mbb) Pertanyaan: Berdasarkan pada artikel diatas, berikan evaluasi Saudara kenapa mampu terjadi sengketa antara PPID PT Pelindo II Padang dgn pemohon. Kewajiban apa yg tak diberikan PPID sehingga mengakibatkan sengketa isu perihal besar nilai pelaksanaan anggaran pada kasus tersebut. Tentukan apa saja model penyelesaian sengketa info publik.

Kewajiban yg tak diberikan PPID sehingga mengakibatkan sengketa gosip yaitu kejelasan ihwal publikasi pembukuan keuangan wacana realisasi pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan yg sudah diaudit tahun budget 2016-2020.

Sedangkan model dr solusi sengketa informasi publiknya adalah yaitu dgn cara tentunya melaporkan pada pihak yg berwenang yakni Komisi Informasi Pusat yg merupakan lembaga cuma satu-satunya yg mempunyai tugas untuk menyelesaikan sebuah sengketa Informasi Publik yaitu dgn cara lewat proses mediasi dan/atau proses ajudikasi.

Pembahasan

Sengketa Informasi Publik

Sengketa info publik yaitu merupakan sengketa yg terjadi antara Badan Publik dgn Pemohon Informasi Publik & atau Pengguna Informasi Publik yg bekerjasama dengan-cara erat dgn tujuan untuk memperoleh hak guna memperoleh atau memanfaatkan dgn cara memakai info publik tersebut yg menurut sesuai dgn peraturan dr perundang-permintaan & pula dr ketentuan lazim yg tercantum pada Pasal 1 (3) & sudah sesuai dgn peraturan dr Komisi Informasi yg pula tertulis yakni pada Nomor 1 tahun 2013 ihwal suatu bentuk dr mekanisme solusi sengketa info publik.

Pelajari lebih lanjut

Materi penjelasan tentang sengketa info publik yakni pada link

https://sosiologiku.com/peran/51329566

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1