Nenek moyang kita pernah lewat masa-masa susah yaitu era penjajahan. Kita pernah dijajah oleh beberapa bangsa mulai dr Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda & yg terakhir Kekaisaran Jepang. Dari beberapa bangsa tersebut, yg paling usang menjajah yaitu Belanda. Masa penjajahan Belanda di Indonesia yakni selama tiga setengah era. Awal penjajahan Belanda di Indonesia alasannya adalah rempah-rempah dan akhir penjajahan Belanda juga tertulis di sejarah.
Selama tiga setengah masa tersebut, gubernur Belanda yg memimpin Nusantara silih berganti. Bergantinya gubernur Belanda bermakna pula ada kemungkinan perubahan keputusan politik. Salah satu metode pemerintahan yg dikerjakan oleh Belanda pada Nusantara ialah Tanam Paksa. Berikut kita akan membahas apakah tanam paksa & siapakah pencetusnya sebelum memasuki efek tanam paksa di bidang politik.
Sejarah Tanam Paksa
Cultuurstelsel atau dengan-cara bahasa bermakna Sistem Kultivasi atau diterjemahkan oleh sejarawan Indonesia disebut selaku Sistem Tanam Paksa. Tanam Paksa adalah keputusan politik yg dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Peraturan tanam paksa ini mengharuskan biar setiap desa menyisakan sebagian tanahnya sebesar dua puluh persen untuk ditanami komoditi ekspor. Terutama kopi, tebu, teh dan tarum. Hasil panen nantinya akan dijual & diserahkan pada pemerintah kolonial dgn harga yg sudah ditetapkan. Sedangkan untuk penduduk desa yg tak mempunyai tanah wajib melakukan pekerjaan 75 hari dlm setahun atau dua puluh persen ke kebun-kebun milik pemerintah yg menjadi semacam pengganti pajak. Secara garis besar, peraturannya seperti itu.
Tapi kenyataan tak seindah peraturan. Pada praktiknya jauh lebih menyiksa ketimbang peraturan. Tidak cuma dua puluh persen lahan, seluruh daerah pertanian wajib ditanami tumbuhan ekspor & kesudahannya wajib diserahkan pada pemerintahan Belanda. Pajak pun tetap ditarik dr daerah yg digunakan untuk tanam paksa. Sedangkan penduduk yg tidak mempunyai lahan, bukannya hanya 75 hari, tetapi harus bekerja selama setahun penuh.
Dampak Tanam Paksa di Bidang Politik
Masuk ke inti bahasan, dampak tanam paksa di bidang politik ada yg positif tapi ada pula yg negatif. Tentu saja rakyat pribumi atau bangsa yg terjajah mendapat porsi negatif yg jauh lebih besar daripada bangsa yg menjajah. Berikut yaitu efek tanam paksa di bidang politik:
1. Van den Bosch Mendapat Kenaikan Jabatan
Keberhasilan Tanam Paksa sangatlah signifikan. Bahkan saking banyaknya, Kerajaan Belanda terus menerima mengekspor bahan-bahan yg didapat dr Indonesia. Sehingga tidak heran jikalau mereka kaya. Bahkan pertumbuhan ekspornya mencapai empat belas persen. Kerajaan Belanda berhasil selamat dr tepi kebangkrutan. Kas Belanda sudah habis balasan membiayai Perang Padri melawan Imam Bonjol, Perang Jawa melawan Diponegoro & perang di Eropa seperti Revolusi Belgia. Surplusnya dipakai untuk membayar hutang yg ada semenjak era VOC.
Keadaannya kini berbalik menjadi sungguh kaya. Kondisi ini berlawanan jauh dgn para korban tanam paksa yg mati kelaparan atau kelelahan. Singkatnya, Belanda menari, tertawa & bergembira di atas tumpukan mayat orang Indonesia. Tatkala kembali ke Belanda pada tahun 1834, kesuksesan tanam paksa membuat Van den Bosch mendapatkan banyak hal. ia sekarang ditunjuk selaku menteri koloni. Kemudian mendapat julukan Graaf dr ratu Belanda sebab berhasil menyelamatkan keuangan Belanda dgn Tanam Paksanya itu.
2. Kritikan Kaum Humanis
Melihat bagaimana efek destruktif dr tanam paksa & UU Agraria pada pribumi membuat kaum humanis Belanda bereaksi. Seorang tokoh Belanda dr Residen di Lebak, Banten, yg berjulukan Eduard Douwes Dekker menulis buku berjudul Max Havelaar pada tahun 1860 dgn nama samaran Multatuli. Di bukunya, Douwes Dekker menceritakan keadaan petani yg menderita & tertindas akhir tekanan & kebijakan pejabat Hindia Belanda.
Selain Douwes Dekker, ada seorang humais yg merupakan anggota Raad van Indie. ia berjulukan C. Th van Deventer. Sama mirip Douwes Dekker, ia menciptakan goresan pena berjudul Een Eereschuld yg mempunyai arti Hutang Kehormatan. Tulisan ini membeberkan kemiskinan & penindasan di tanah jajahan Hindia Belanda. Een Eereschuld ini dimuat dlm majalah De Gids yang terbit pada tahun 1899. Van Deventer dlm bukunya mengajak Pemerintah Belanda agar tetap memperhatikan kehidupan & kesejahteraan sosial rakyat di tanah jajahannya. Tulisan van Deventer inilah yg nantinya berkembang menjadi Politik Etis.
3. Kritikan Kaum Liberal
Tidak hanya kaum humanis, kaum liberal pun mengkritik Kerajaan Belanda atas sistem tanam paksa alasannya mengharapkan semoga perusahaan dikelola oleh swasta. Langkah awal kaum liberal yakni menuntut pembatalan tanam paksa & impian mereka tercapai pada tahun 1870 dgn diberlakukannya UU Agraria dgn diberlakukannya UU Agraria. Setelah penghapusan Tanam Paksa mereka terus bergerak ke tujuan utama. Yaitu menuntut supaya pemerintah menawarkan keleluasaan ekonomi. Dengan kata lain mereka ingin pemerintah tak ikut campur dlm urusan ekonomi. Urusan ekonomi cukup dikerjakan swasta saja. Pemerintah cuma bertindak selaku pelindung, pemasokprasana, duduk perkara hukum & mempertahankan keamanan warga negara. Hingga hadirnya UU Agraria 1870 & UU Gula 1870 yg menuntaskan metode tanam paksa.
Untuk UU Agraria sendiri, peraturan ini menolong pihak swasta supaya lebih meningkat . Contohnya mirip mengijinkan pemilik perusahaan perkebunan swasta untuk menyewa lahan yg luas dgn masa berlaku optimal 75 tahun. Lahan ini mampu ditanami tanaman mirip kopi, teh, karet, kelapa sawit & tarum. Sedangkan tanaman musiman contohnya seperti tembakau & tebu.
4. Munculnya Pemikiran Politik Etis
Politik etis atau politik balas akal ialah aliran dr pemerintah kolonial akan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan pribumi. Dalam pidato 1901, Ratu Belanda menyetujui & berkata bahwa Belanda punya keharusan untuk memajukan & mengusahakan kemakmuran pribumi atau Hindia Belanda. Ada tiga poin di politik balas kecerdikan yaitu edukasi, irigasi & transmigrasi.
Demikian info wacana pengaruh tanam paksa di bidang politik. Dampak tanam paksa di bidang politik perlu dikenali agar kita bisa mencar ilmu dr sejarah bahwa suatu kebijakan atau keputusan politik mulai dr yg kecil sampai yg besar bisa mempengaruhi suatu tatanan penduduk khususnya di bidang politik. Kisah Indonesia & Belanda terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Dua teladan ancaman Belanda pasca kemerdekaan yaitu Agresi Militer Belanda 1 & Agresi Militer Belanda 2.