6 Perkembangan Awal Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Sampai Dengan 1950 -

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan bertujuan supaya mampu mengakomodasi bunyi-bunyi rakyat yg nantinya berkhasiat bagi pemerintahan. tentunya partai-partai tersebut memiliki pergerakan yg berlawanan satu sama lainnya. Salah satunya yakni PNI yg merupakan adonan dr Serikat Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia serta Gabungan Republik Indonesia pada tahun 1946. Kemunculan dr partai-partai yg mempunyai haluan sosialis-komunis menjadi permulaan dr perkembangan demokrasi di Indonesia.

Setelah insiden Proklamasi yg menjadi pertanda Kemerdekaan Indonesia, pastinya banyak pergeseran & kemajuan yg terjadi pada politik Indonesia. Namun walaupun begitu, kondisi politik belum pula stabil di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Banyak aspek yg menimbulkan ketidakstabilan dr politik serta pemerintahan di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Faktor Internal, berikut yg menghipnotis kemajuan awal politik awal kemerdekaan Indonesia dlm aspek internal:

Persaingan diantara partai politik yg satu dgn lainnya, utamanya dlm hal perbedaan ideologi. Sehingga menjadi imbas yg cukup besar di dlm pemerintahan Indonesia. (baca juga: Alat Komunikasi Zaman Sekarang)

Gangguan keselamatan yg berasal dr dlm negeri.

Negara Indonesia masih mencari permasalahan aturan di Indonesia mana yg sering dipraktekkan dlm pemerintahan sehingga kadang kala mengalami pergeseran sistem.

2. Faktor Eksternal, berikut yg mempengaruhi kemajuan permulaan politik awal kemerdekaan Indonesia dlm aspek eksternal:

Datangnya bangsa Inggris yg bersama-sama dgn NICA yg ingin menjajah kembali bangsa Belanda. Sehingga menimbulkan beberapa perperangan di beberapa wilayah.

Status Jepang yg masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia hingga beberapa sekutu tiba ke Indonesia.

Nah berikut ini perjalanan pertumbuhan politik di Indonesia dr permulaan kemerdekaan yg berlangsung sampai tahun 1950:

1. Perubahan Sistem Presidensial Ke Bentuk Parlementer ( 3 November 1945 )

Perkembangan permulaan politik pada awal kemerdekaan dimulai ketika Maklumat Politik yg dikeluarkan Moh.Hatta pada tanggal 3 November 1945 yg berisikan antara lain adalah:

KNI difungsikan sebagai badan legislatif yg dilakukan sebelum melaksanakan penyeleksian umum.

PNI (Partai Nasional Indonesia) dibentuk sebagai partai tunggal Negara Indonesia, namun risikonya keputusan ini dibatalkan.

BKR (Badan Keamanan Rakyat) yg difungsikan sebagai badan keamanan yg beroperasi di tiap tiap wilayah.

Pada tanggal 11 November 1945, Sjahrir mengajukan pada pemerintah mengenai maklumat KNIP no.5 yg menyatakan ihwal beberapa penyebab kegagalan LBB pembentukan kabinet yg berisikan menteri-menteri yg nantinya akan melakukan pekerjaan dibawah pimpinan perdana menteri yg ditunjuk langsung oleh Kepala Negara. Pada tanggal 14 November kemudian terbentuklah kabinet ministarial yg dipimpin langsung oleh Sjahrir senantiasa perdana menteri. Semenjak ketika itu lah Negara Indonesia menerapkan tata cara parlementer di dlm pemerintahannya.

2. Hubungan Antara Keragaman Ideologi Dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan ( 2 September 1945 )

Adanya keragaman ideologi yg terbagi ke beberapa kelompok mulai dr agama, nasionalis, serta sosialis-komunis yg ada pada permulaan-awal kemerdekaan Indonesia memiliki implikasi yg cukup siginfikan pada struktur pemerintahan dr kepemimpinan negara. Perubahan dr KNIP serta mulai hadirnya beragam partai partai politik di Indonesia. Kedua hal ini menjadi katalisator utama dr pergeseran struktur pemerintahan di Indonesia. Naiknya Syahrir dgn jabatan Perdana Menteri di Indonesia pula menjadi dampak yg ikut andil didalam pergantian tersebut.

Lembaga kepresidenan terbentuk pada tanggal 2 September 1945 yg dengan-cara langsung dibentuk oleh Presiden Soekarno. Secara pribadi presiden membentuk susunan kabinet yg digunakan untuk melaksanakan peran direktur yg berasal dr lembaga kepresidenan Indonesia. Hal tersebut menjadi manifestasi untuk menguatkan forum kepresidenan agar mampu lebih menjalankan tugas-tugas negara dgn maksimal. Susunan kabinet yg terbentuk pada tanggal 2 September 1945 ini benar-benar mencerminkan keanekaragaman ideologi yg ada di Indonesia. Meskipun parta-partai politik gres bermunculan ketika dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945, namun keanekaragaman Ideologi sudah menjadi dampak yg cukup besar di dlm lembaga kepresidenan.

Sponsors Link

3. KNIP dgn Lembaga Pemerintahan ( 14 Oktober 1945 )

Saat sidang pertama KNIP yg berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 oktober 1945, Sjahrir diamanati sebagai Ketua Badan Pekerja KNIIP. Saat persidangan berjalan, banyak sekali anggota-anggota di dalamnya yg mengusulkan mengenai pergeseran dr fungsi KNIP serta kerja KNIP yg tadinya cuma untuk menolong presiden menjadi sebuah forum legislatif. Hal ini makin didukung dgn terbitnya Maklumat Presiden Nomor X mengenai santunan kekuasaan legislatif pada badan KNIP. Sehingga KNIP kini memiliki kuasa untuk memberukan anjuran kebijakan pada presiden yg sedang melaksanakan tugas-tugas dr pemerintahan. Selain itu, KNIP pula mulai berposisi seperti Dewan Perwakilan Rakyat dlm beberapa waktu hingga dilaksanakan penyeleksian umum yg digunakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat yg sebetulnya. (baca juga: Perkembangan Wilayah Indonesia)

Sedangkan untuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) sendiri, memiliki peran untuk menolong serta mengawasi dr jalannya kinerja pemerintahan pada tataran yg lebih rendah dibandingkan dgn presiden.

4. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara ( 5 Oktober 1945 – 7 Juni 1947 )

Perkembangan permulaan politik pada permulaan kemerdekaan dilanjutkan dgn pembentukan bermacam-macam alat kelengkapan keamanan negara yg diperintahkan untuk mengamankan Bangsa Indonesia. Alat Kelengkapan Keamanan Negara tersebut antara lain ialah:

TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yg dibuat pada tanggal 5 Oktober 1945

TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibuat pada 1 januari1946

TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dibentuk pada 26 januari 1946

TNI (Tentara Nasional Indonesia) dibentuk pada 7 juni 1947

baca juga:

Jenis-Jenis Lembaga Sosial

Permasalahan Lingkungan Hidup

Pengaruh Letak Geografis

5. Perpindahan Ibukota Negara ( Awal di Tahun 1946 )

Sponsors Link

Sampai pada awal di tahun 1946, keadaan dr ibu kota Negara yaitu Jakarta mengalami kekacauan yg tak kunjung membaik. Banyaknya teror-teror dr bangsa asing yg ingin menguasai pemerintah Indonesia. Sehingga pada 14 Januari 1946, Pemerintah memindahkan ibu kota Negara dr Jakarta ke Yogyakarta. Pemilihan kota Yogyakarta ini pun tentunya diasarkan pada argumentasi argumentasi yg berpengaruh, antara lain yaitu:

Adanya markas besar prajurit di kota tersebut.

Tak adanya kekuatan sekutu di kawasan tersebut.

Adanya laskar hizbullah serta laskar mataram. (baca juga: Peran Dunia Internasional Dalam Konflik Indonesia Belanda)

Letak dr Yogyakarta sungguh akrab dgn Surakarta serta Semarang.

Kota ini mampu menjamin pelaksanaan perjuangan Indonesia. (baca juga: Kondisi Penduduk Indonesia)

6. Politik Luar Negeri ( Awal Tahun 1950 )

Saat awal-awal kemerdekaan, politik mancanegara Bangsa Indonesia lebih fokus pada bagaimana cara menerima akreditasi dr negara-negara yang lain atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 45 disahkan pemerintah. Pada alinea 4 pembukaan UUD tercetus bila “melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, perdamaian baka serta keadilan sosial”. Karena itu lah terbentuk politik BEBAS AKTIF yg menyatakan bahwa Indonesia bebas dlm melakukan tindakan & tak dipengaruhi oleh negara yang lain serta keikutsertaan Indonesia dlm menjaga perdamaian dunia.

Nah itu tadi penjelasan mengenai perkembangan politik di Indonesia dr era permulaan kemerdekaan hingga pada tahun 1950. Tentu saja banyak perubahan yg terjadi hingga meraih kondisi mirip ketika ini. Semoga penjelasan diatas mampu bermanfaat untuk anda.

[accordion]

[toggle title=”Artikel Lainnya” state=”closed”]