7 Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia Belanda

Konflik antar negara merupakan suatu yg pasti pernah terjadi, setidaknya satu kali, oleh satu negara dgn negara lain. Konflik ini dilatarbelakangi oleh  cara menangani persoalan persebaran penduduk berbagai macam alasan. Indonesia pun tak luput dr kejadian ini. Dari beberapa negara yang diketahui pernah bersitegang dgn Indonesia, salah satunya yakni Belanda.

Sejarah mencatat hubungan tak baik antara Indonesia dgn Belanda, sebagian besar merupakan cerita penjajahan bumi pertiwi oleh pemerintah Negerti Tulip tersebut. Bahkan sehabis kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ada ketegangan yg timbul antara Belanda dgn Indonesia. Ketegangan yg terjadi pada kondisi penduduk Indonesia berujung pada konflik besar tersebut tercatat pernah menghebohkan internasional & melibatkan mediasi serta perlindungan dr banyak sekali negara. Konflik tersebut didasari oleh kemunculan dua aspek utama yg menjadikan pertentangan Indonesia Belanda ini terjadi, yaitu:

  • Kedatangan Negara Sekutu yg Ternyata Membawa NICA (Belanda)
  • Sekutu & NICA Justru Membuat Teror pada Bangsa Indonesia

Peran Internasional dlm Menyelesaikan Konflik Indonesia Belanda

Dunia internasional tak meninggalkan Indonesia sendirian, pada waktu terjadinya penyebab kegagalan LBB. Di tengah konflik yg dihadapi melawan Belanda, Indonesia menerima pinjaman dr negara-negara tetangga & perhatian internasional. Dukungan ini diberikan untuk secepatnya mengakhiri pertentangan antara negara Indonesia dgn Belanda setelah sekian lama Indonesia harus tunduk pada pemerintahan abnormal.

Beberapa kiprah internasional dlm membantu mengakhiri pertentangan ini antara lain:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB diketahui selaku pihak yg mempunyai peranan cukup besar dlm mengakhiri pertentangan Indonesia Belanda. Yang diutus dlm menanggulangi problem ini atas nama PBB yaitu Dewan Keamanan. Mereka ikut mengambil kiprah selaku perantara dgn acara penyelesaian perkara sebagai berikut:

  • Tanggal 31 Juli 1947, konflik Indonesia Belanda diajukan oleh negara Australia & India ke Dewan Keamanan PBB. Konflik ini diyakini selaku imbas dr Agresi Militer Belanda. PBB mengeluarkan resoluasi yg berisi permintaan penghentian tembak menembak Indonesia Belanda & penyelesaian hening.
  • Tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1048, diselenggarakan perundingan antara Indonesia dgn Belanda yg lalu melahirkan Perjanjian Renville, di atas kapal perang Amerika yg berjulukan Renville. Perundingan ini tak membawa hasil yg baik bagi Indonesia, bahkan wilayah kedaulatannya justru kian sempit.
  • PBB lalu membentuk UNCI yg kembali menggelar perundingan Belanda Indonesia. Perundingan ini dijalankan di Jakarta.

2. Komisi Tiga Negara (KTN)

ads

Peran selanjutnya dikerjakan oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Sebenarnya, KTN merupakan bentukan PBB yg pula berperan dalam kemajuan pergerakan kebangsaan Indonesia menuntaskan ketegangan sengit antara Indonesia dgn Belanda, terutama merespon Agresi Militer Belanda 1 yg dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947. KTN diwakilkan oleh satu orang dr negara Belgia, Australia, & Amerika Serikat.

  • Belgia merupakan negara tunjukkan dr Belanda. Dalam KTN, Belgia mendelegasikan seorang berjulukan Paul van Zeeland.
  • Australia merupakan negara tunjukkan dr Indonesia. Wakil Australi dlm KTN ini yakni seorang berjulukan Richard Kirby.
  • Amerika Serikat dihadirkan selaku negara wakil sekaligus tunjukkan yg disetujui Belgia & Australia. Wakil Amerika Serikat yg tergabung dlm KTN ini berjulukan Frank Graham.

KTN mempunyai dua peran, yaitu: 1) memantau langsung penghentian tembak-menembak antara Indonesia dgn Belanda sesuai dengan kemajuan wilayah Indonesia Resolusi PBB yg telah dibuat, & 2) memasang patok-patok yg menjadi batas wilayah pada status quo dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Perundingan yg digelar oleh KTN ini diberi nama Perjanjian Renville. Isi dr perjanjian tersebut yakni:

  1. Belanda cuma mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, & Sumatera, sebagai kepingan dr wilayah Republik Indonesia.
  2. Disetujuinya garis demarkasi yg memisahkan wilayah Indonesia dgn daerah pendudukan Belanda.
  3. TNI harus ditarik mundur dr daerah-kawasan kantong di wilayah pendudukan Belanda yg berlokasi di area Jawa Barat & Jawa Timur.

3. United Nations Commision for Indonesia (UNCI)

UNCI atau komisi khusus dr PBB yg dibentuk untuk Indonesia, pula diperintahkan untuk menuntaskan konflik Indonesia Belanda. UNCI dibuat dlm rangka menuntaskan bentuk korelasi sosial dan aneka macam konflik tersebut sesudah terjadinya Agresi Militer Belanda 2 yg terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan yg diselenggarakan UNCI ini diketahui dgn nama Perundingan Roem-Royen yg melahirkan Perjanjian Roem-Royen. Isi dr perjanjian tersebut ialah:

  1. Tentara bersenjata Republik Indonesia mesti menghentikan kegiatan gerilya.
  2. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dlm Konferensi Meja Bundar (KMB).
  3. Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
  4. Tentara bersenjata Belanda mesti mengehentikan operasi militer & pembebasan semua tahanan politik.
  5. Kedaulatan RI diserahkan dengan-cara utuh tanpa syarat.
  6. Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yg bagian dr Negara Indonesia Serikat.
  7. Belanda memberikan hak, kekuasaan, & kewajiban pada pihak Indonesia.

4. Konferensi Asia

Dukungan dr negara lain hadir untuk mendukung penyelesaian pertentangan Indonesia Belanda. Negara India turut ikut serta dalam musibah di Indonesia pemberian santunan inin dgn mengadakan Konferensi Asia yg diprakarsai oleh Perdana Menteri India kala itu, Pandit Jamaharial Nehru beserta Perdana Menteri Myanmar kala itu, U Aung San. Konferensi Asia ini diselenggarakan di New Delhi, India, pada tanggal 20 hingga 23 Januari 1949 dgn anggota konferensi sebanyak 21 wakil negara.

Konferensi Asia tersebut melahirkan beberapa hasil seperti:

  1. Usulan pengembalian Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
  2. Perintah Ad Interim yg mempunyai kemerdekaan dlm politik luar negeri yg mesti dibuat sebelum tanggal 15 Maret 1949.
  3. Penarikan serdadu Belanda dr seluruh wilayah indonesia.
  4. Penyerahan kembali kedaulatan Indonesia pada pemerintah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Australia pula terbukti memperlihatkan dukungannya pada penyelesaian pertentangan Indonesia Belanda dengan proses interaksi sosial menyerahkan kembali dengan-cara resmi wilayah Kalimantan & kepulauan kepingan timur yg mulanya diberikan pada Australia oleh Sekutu.

5. Peran Negara Australia

Sponsors Link

Blok Sekutu yg kala itu diterima baik yaitu kelompok aliansi beberapa negara mirip Amerika Serikat, Inggris, Australia, Perancis, Italia, & Belanda itu sendiri. Aliansi yg tiba ke Indonesia kala itu bernama AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies, kedatangan mereka dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christiison.

Awalnya kedatang mereka memang betul diterima baik alasannya dimengerti mereka mengumandangkan perdamaian. Namun, ternyata banyak batas wilayah maritim di Indonesia kehadiran AFNEI yg bahwasanya bukan itu, namun bagaimana merebut Indonesia dr kependudukan Jepang kala itu. Rincian pokok tugas AFNEI di Indonesia antara lain:

  • Menerima penyerahan kekuasaan Indonesia dr Jepang
  • Membebaskan tawanan perang & interniran Sekutu
  • Mengusir orang-orang Jepang & memulangkannya
  • Menciptakan keamanan & perdamaian
  • Menghimpun keterangan untuk menelusuri pihak yg dianggap selaku dalang perang

Kedatangan AFNEI ini ternyata menenteng serta para pegawai negeri sipil Belanda atau NICA. Mengetahui hal ini, tentu saja konflik antara Indonesia dgn Belanda tak bisa dihindarkan.

6. Peran Negara Inggris

Negara Inggris pula tak kalah memperlihatkan kontribusi kiprah dlm penyelesaian konflik ini dgn mengeluarkan kesepakatan Civil Affairs Agreement atau CAA. Peran negara Inggris yg lebih jelas dlm memihak Indonesia untuk kembali menerima wilayah kedaulatannya diperlihatkan pula dlm perannya sebagai wakil Sekutu dlm Perundingan Linggarjati. Perundingan ini lalu melahirkan beberapa perjanjian mirip:

  1. Belanda mengakui dengan-cara de facto wilayah Republik Indonesia, yg saat itu terdiri dr Pulau Jawa, Pulau Sumatera, & Pulau Madura.
  2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya  tanggal 1 Januari 1949.
  3. Pihak Belanda & Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.
  4. Dalam membentuk RIS, Indonesia mesti tergabung dlm Commonwealth / Persemakmuran Indonesia-Belanda dgn negeri Belanda selaku kepala uni.

7. Peran Negara-negara Arab

Negara-negara dr Arab pula tak ketinggalan memberikan dukungan untuk penyelesaian konflik Indonesia Belanda. Hal ini dibuktikan dari bentuk penyimpangan sosial dengan penyampaian keputusan Liga Arab yg pada itninya mengakui kedaulatan & kemerdekaan Republik indonesia. Pengakuan kemerdekaan ini dihimpun dr beberapa negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, Afganistan, Arab Saudi, & Iraq, sebagai berikut:

  • Ketegangan yg terjadi setelah mengetahui AFNEI yg membawa serta NICA tak berhenti sampai di situ.
  • Bangsa Indonesia mendapati faktor pergantian sosial dan problem lain yg tak kalah menciptakan marah.
  • NICA ternyata tiba bersama dgn prajurit kerajaan asal Belanda yg ditempatkan khusus di INdonesia.
  • Tentara kerajaan itu lebih dikenal dgn istilah KNIL (Koninklijk Nerderlands Indisch Leger).
  • Kala pemerintahan Jepang, KNIL sempat menjadi tawanan perang yg kemudian dibebaskan tatkala AFNEI & NICA tiba kembali ke Indonesia.

Lucutnya KNIL dr Jepang serta kedatangan AFNEI dna NICA lantas membuat gaduh dgn menebarkan teror di wilayah Indonesia. Provokasi di mana-mana & mereka berupaya memancing kericuhan terjadi di negeri ini. Perilaku yg sungguh-sungguh tak menghormati kedaulatan Indonesia ini kesannya menciptakan konflik Indonesia Belanda pecah.

Demikianlah info yg mampu kami sajikan terkait dgn sejarah peran dunia internasional dlm penyelesaian kasus Indonesia dgn Belanda. Semoga postingan ini bisa memperlihatkan pengetahuan baru & memperluas wawasan Anda tentang secuil sejarah relasi Indonesia dgn Belanda.

  penyimpangan demokrasi pada masa orde baru