Masa pemerintahan Orde Baru dimulai semenjak disahkannya Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar 11 Maret 1966 dlm Sidang Umum IV MPRS melalui Ketetapan MPRS no. IX/MPRS untuk pembentukan kabinet baru. Pada selesai tahun 1965 struktur perekonomian berada dlm keadaan yg sungguh merosot & angka inflasi mencapai 65%, sarana ekonomi di daerah – kawasan rusak berat lantaran ulah PKI untuk mengacaukan ekonomi rakyat yg menentang mereka. Pemerintah Orde Baru bertugas menghentikan proses kemerosotan ekonomi & mengatur dasar yg besar lengan berkuasa untuk mencapai perkembangan ekonomi ke arah yg sewajarnya.
Berbagai kebijaksanaan sudah ditetapkan untuk mengemban peran utama tersebut dlm TAP MPRS no.XXII/MPRS/1966 yg diarahkan untuk mengendalikan inflasi & merehabilitasi fasilitas ekonomi. Tidak itu saja, kekacauan negara dlm berbagai bidang menuntut pemerintah Orba pula melakukan banyak hal untuk memperbaiki kondisi negara. Beberapa ciri pokok orde gres yg ditunjukkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yaitu:
1. Pembangunan di segala bidang
Salah satu ciri pokok orde gres yg terang ialah giatnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh pemerintah yg terbagi dlm dua tahap yakni Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dn Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Setiap tahapan dibagi menjadi lima planning pembangunan selama lima tahun (Pelita). PJPT I dimulai dgn Pelita I tanggal 1 April 1969 hingga Pelita V tanggal 1 April 1994. PJPT II dimulai dgn Pelita VI tanggal 1 April 1994 sampai Pelita X pada 31 Maret 2019.
Pembangunan yg berkelanjutan ini menciptakan orde gres sering dikenal dgn orde pembangunan, & Presiden Soeharto diberi julukan selaku “Bapak Pembangunan” yg disebabkan lantaran keberhasilannya tersebut. Julukan tersebut bahkan dikukuhkan dlm TAP MPR no. V/MPR/1983. Pembangunan di segala bidang ini sukses membuat Indonesia meraih predikat swasembada pangan pada tahun 1988. Hal ini menenteng Presiden Soeharto mendapat penghargaan dr FAO pada Konferensi Pangan Sedunia di Paris pada tahun 1988.
2. Pengadaan penataran P4
Adanya ciri pokok orde baru lainnya yakni berupa Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetya Pancakarsa sebagai penuntun & pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara & berbangsa untuk setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara & setiap forum termasuk lembaga kemasyarakatan baik kawasan atau pusat yg diselenggarakan dengan-cara bundar & utuh. Penataran untuk P4 ini disahkan dlm Ketetapan MPR no.II/MPRS/1978. Pelaksanaan penataran akan dimulai dr jajaran pegawai negeri pusat hingga tempat.
3. Pancasila sebagai asas tunggal
Ciri pokok orde baru yang lain yakni mencanangkan Pancasila selaku asas tunggal yg dimulai dgn penyederhanaan partai politik di Indonesia. Seperti telah dimengerti bahwa penyeleksian biasa yg dilaksanakan pada tahun 1971 disertai oleh 9 partai politik & satu golongan karya, maka pada pemilu 1977 sudah ditetapkan hanya ada dua partai politik & satu kalangan karya. Kedua partai politik tersebut yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) & Golongan Karya (Golkar). Ketahui pula tentang sejarah kejadian Malari yg terjadi di masa orde baru.
4. Dwifungsi ABRI
Fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan & selaku kekuatan sosial politik yaitu ciri pokok orde baru berikutnya. Untuk melaksanakan fungsi sosial politik ABRI tersebut maka pelatihan untuk kesanggupan ABRI diarahkan semoga dapat berperan sebagai stabilisator & dinamisator dr kehidupan nasional, pula agar mampu melaksanakan fungsinya agar dapat dengan-cara aktif ikut berpartisipasi dlm pembangunan nasional & memperkuat konstitusi serta demokrasi nasional. ABRI pula diberi hak untuk menempatkan wakil dlm MPR yg diberi nama Fraksi ABRI sehingga kedudukan ABRI dlm pemerintahan orde baru sungguh dominan.
5. Sentralisasi politik
Politik sentralistik dilakukan oleh pemerintah orde baru yakni dgn mengontrol semua bidang kehidupan berbangsa & bernegara dengan-cara sentral dr pusat pemerintahan di Jakarta sehingga kiprah pusat sangat menentukan dlm bidang politik, ekonomi & sosial budaya. Namun sebaliknya tak ada kiprah yg signifikan untuk pemerintah tempat utamanya di bidang ekonomi. Sebagian besar pendapatan tempat dimuat ke pusat & pemerintah tempat tak mampu berkutik karena dominasi pusat yg sangat besar lengan berkuasa terhadap daerah.
Pembagian kekayaan yg tak berjalan adil tesebut kemudian menimbulkan ketidak puasan dr pemerintah & rakyat daerah sehingga menuntut pemisahan pemerintah pusat yg terjadi di daerah – daerah yg mempunyai kekayaan sumber daya alam mirip Aceh, Riau, Kalimantan Timur & Irian Jaya, pula sejarah Timor Timur yg balasannya terpisah dr NKRI & menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde gres selain kerusuhan Mei 1998 & sejarah insiden Trisakti.
6. Pertumbuhan ekonomi yg pesat
Kebijakan ekonomi yg diterapkan oleh Soeharto secepatnya terlihat hasilnya dgn penurunan tingkat inflasi & stabilnya mata uang nasional yakni rupiah, industri manufaktur yg meningkat pesat, bikinan minyak yg meningkat sebagian disebabkan lantaran eksplorasi oleh perusahaan aneh yg beroperasi. Pendirian Pertamina yakni perusahaan minyak negara tunggal yg menjadi pusat ekspansi nasional hingga tahun 1975. Pada pertengahan tahun 1980 an penurunan harga minyak mengakibatkan adanya perubahan pengutamaan ekonomi kepada investasi di sektor swasta serta pada buatan & ekspor barang – barang manufaktur yg bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak serta komoditas ekspor tradisional yg lain.
7. Perkembangan dlm sektor perjuangan
Selama periode 1990an atau dekade terakhir orde baru, sektor usaha berkembang pesat namun pemilik bisnis utamanya yaitu putra & putri Presiden. Walaupun mereka pula berhak selaku warga negara untuk menjalankan bisnis, tetapi mereka pula diberi hak istimewa yg sangat besar. Pada alhasil aneka macam sektor ekonomi strategis dikendalikan oleh para anggota keluarga Soeharto dr mulai industri perminyakan, jalan tol, perbankan, penyiaran televisi, bahkan hingga iklan di papan reklame. Kegiatan ekonomi mereka pula meluas ke banyak sekali bidang nasional & internasional. Proposal bisnis mereka umumnya diterima tanpa prosedur penawaran yg benar sehingga publik mulai tak puas.
8. Perkembangan politik
Orde gres terus stabil dlm bidang politik sebagian lantaran kemajuan ekonomi yg bagus di seluruh negeri tetapi terutama karena kekuatan yg dimiliki militernya. Orde baru bukanlah rezim militer dlm kebijakan politik pada masa orde baru & pada awalnya pemerintahan terdiri dr komponen sipil yg kuat seperti Sultan Hamengkubuwono IX dr Yogyakarta & Adam Malik yg pernah menjabat selaku wakil presiden. Akan tetapi kekuatan militer yg bersekutu dgn birokrasi serta pemerintah berbagi karakteristik yg terperinci akan otoritas menjadi penyimpangan pada masa orde gres. Pada kurun waktu antara 1971 hingga 1998 terjadinya penyeleksian badan legislatif diikuti oleh penyeleksian kembali Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan yg berturut – turut.
Keberhasilan pada ciri pokok orde baru dlm pembangunan pula disertai oleh beberapa perubahan dlm keseimbangan rakyat. Adanya percepatan perubahan sosial di era Orde Baru cenderung untuk mengkonfirmasi kekuasaan Soeharto, pula penurunan imbas dr aristokrasi tradisional. Muncul birokrasi gres dr bisnis Indonesia & bisnis Cina yg beberapa diantaranya beroperasi dgn pengusaha sipil atau dr militer Indonesia. Indonesia pula terlibat dlm ASEAN sebagai pendiri & pula terlibat dlm APEC, menjadi tuan rumah Gerakan Non Blok pada 1992, menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 yg menghasilkan Deklarasi Bogor.