Orde Baru merupakan salah satu abad pemerintahan di Indonesia yg berlangsung sehabis masa Orde Lama pada tahun 1959 – 1965. Pada masa Orde Lama yg pula diketahui dgn istilah Demokrasi Terpimpin, terjadi banyak penyimpangan dr metode pemerintahan yg telah ditetapkan & pula kepada rencana yg sudah ditetapkan. Orde Baru hadir dgn memperbaiki & meluruskan aneka macam penyimpangan yg terjadi di masa Orde Lama dgn dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru yg berjalan sejak tahun 1965 – 1998 atau semenjak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, perekonomian Indonesia berkembang dgn pesat.
Ketika pertama kali Soeharto menggantikan Soekarno, ia menyataka akan menerapkan nilai – nilai Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 selaku kritikan pada Orde Lama dgn memakai P4 (Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa penyimpangan masa Orde Baru yg tak dapat diabaikan, yg membuatnya tak jauh berlainan dgn pemerintahan pada masa Orde Lama. Penyimpangan ini terjadi dlm berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru yakni:
1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden
Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru sudah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dgn kongkalikong & nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yg semakin besar, hutang luar negeri yg kian membesar & pula terjadinya krisis multi dimensi. Semua lembaga negara yg ada dikendalikan oleh Presiden, pula tak ada planning suksesi kekuasaan ke presiden berikutnya. Kekuasaan kehakiman pula dicampuri sehingga tak dapat bikin keputusan sendiri.
2. Penyimpangan Pancasila
Adanya penafsiran kepada Pancasila sesuai dgn kepentingan pemerintah merupakan satu lagi penyimpangan pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan yg berkaitan dgn Pancasila yaitu:
- Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan.
- Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi.
- Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktek yg menyimpang diklaim selaku fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yg menentang kebijakan tersebut dianggap pula menentang Pancasila.
- Hanya orang – orang terdekat Soeharto yg diandalkan untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara & pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dr kelima sila Pancasila.
- Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dgn memakai Fungsi Pancasila selaku alasannya.
3. Hak politik dibatasi
Penyimpangan pada masa Orde Baru yang lain ialah menghalangi hak politik rakyat, yg bahu-membahu melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945. Pembatasan ini tampakpada tiga partai politik yg diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar & PDIP. Kondisi ini sungguh menyimpang dr Undang-Undang Dasar 1945 perihal hak & kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tak dilakukan dengan-cara demokratis karena cuma menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus diseleksi menjadi Presiden seterusnya.
4. Kebebasan pers dibatasi
Penyimpangan pada masa Orde Baru pula tampakdr kebebasan pers yg diawasi dgn ketat & dibelenggu sehingga tak mampu mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan mampu menyampaikan kritiknya pada biasa . Pada masa ini banyak sekali koran & majalah yg mengalami pembredelan. Pancasila pula diberi tafsir hanya sesuai impian pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. Ketahui pula tentang biografi Soeharto, biografi Habibie & sejarah pemilu pada masa Orde Lama.
5. Pembangunan tak merata
Pemerintah memang sudah mempersiapkan untuk membangun di tempat tertentu namun di ketika yg bersamaan pula tak dijalankan dengan-cara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di sentra dgn pusat di kawasan, sebab aset berupa dana yg didapatkan dr masing – masing tempat banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak mengakibatkan kecemburuan sosial antara lain yg terjadi pada penduduk pribumi & para pendatang transmigran yg menerima santunan cukup besar dr pemerintah pada tahun pertamanya. Pembangunan yg tak merata pula menyebabkan kesenjangan ekonomi.
6. Pelanggaran HAM
Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde gres dgn argumentasi keselamatan & terhadap pihak – pihak yg memperlihatkan kritik pada pemerintah. Kekerasan digunakan untuk membuat suasana yg aman contohnya dgn adanya ‘Penembakan Misterius’ & penculikan yg menyasar orang – orang yg mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM pula terjadi tatkala hak rakyat untuk beropini, berpolitik & berserikat ditiadakan, pula dialami oleh warga non pribumi & warga Tionghoa sehingga isu SARA kerap mengemuka. aa
7. Menurunnya Kualitas Birokrasi
Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yg memprioritaskan prinsip ‘asal bapak bahagia’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – mekanisme yg harusnya diikuti dgn benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yg sungguh fatal alasannya tanpa adanya birokrasi yg efektif dapat merusak tatanan sebuah negara. Birokrasi pada masa ini pula kerap dikaitkan dgn korupsi, kongkalikong & nepotisme & sudah biasa dikenali oleh rakyat. Ketahui pula beberapa insiden terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 & sejarah Peristiwa Trisakti.
8. Tekanan Terhadap Warga Tionghoa
Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah adanya tekanan yg diterima para keturunan Tionghoa. Mereka dianggap sebagai warga asing semenjak tahun 1967 & berkedudukan di bawah pribumi. Secara tak eksklusif, hak – hak asasi mereka pula dihapuskan, dgn melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, pula melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dgn agamanya.
Waktu itu agama Konghucu tak lagi diakui pemerintah dgn alasan mereka akan menyebarkan pengaruh komunisme pada tanah air. Mereka sampai mesti menghadap Mahkamah Agung hingga alhasil diizinkan oleh Jaksa Agung dgn catatan bahwa bangsa Tionghoa tak akan menghimpun kekuatan untuk memberontak. Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yg diizinkan terbit & sebagian artikelnya ditulis dlm bahasa Indonesia.
Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yg panjang inilah terjadinya penyimpangan pada masa Orde Baru. Terlepas dr beberapa perkembangan yg pula dialami pada masa Orde Baru ini, penyimpangan ini sungguh bikin rakyat merasa tak kondusif & tak bebas. Ketidak puasan rakyat yg menumpuk pada risikonya memuncak & membuat rakyat menuntut perubahan. Mereka menuntut keadilan untuk semua golongan yg sesuai dgn Undang-Undang Dasar 1945 & Pancasila. Terlebih lagi pada ketika itu terjadi krisis keuangan & ekonomi Asia yg menghipnotis Indonesia juga, disertai demam isu kemarau yg paling buruk dlm waktu 50 tahun terakhir, pula jatuhnya harga minyak, gas serta komoditas lainnya.
Kejatuhan Rupiah, peningkatan inflasi memperburuk kondisi ekonomi negara & menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Kemunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 terjadi karena paksaan para penggagas & mahasiswa yg menyelenggarakan demo besar – besaran untuk menuntut reformasi di segala bidang. Mundurnya Soeharto menjadi penanda risikonya Orde Baru & digantikan oleh Era Reformasi. Walaupun sudah memasuki era gres, masih ada beberapa tokoh Orde Baru yg duduk dlm pemerintahan sehingga banyak orang yg beropini bahwa era ini belum rampung dengan-cara total.