Perjanjian Roem Royen yaitu sebuah perjanjian antara Indonesia dgn Belanda yg dimulai pada 14 April 1949 hingga ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Dikenal pula dgn nama Perundingan Roem Roijen yg diambil dr nama kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem & Herman van Roijen. Diadakannya perundingan ini ialah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah yg timbul tentang keleluasaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag di tahun yg sama. Serangan yg dilakukan Belanda sehabis Indonesia memproklamasikan kemerdekaan seperti peristiwa aksi militer Belanda 2 & efek perjanjian Linggarjati membuat Belanda terkesan tak rela Indonesia merdeka.
Tindakan Belanda mendapat kecaman keras dr dunia internasional & membuahkan tekanan semoga Belanda menggelar perundingan dgn Indonesia. Perjanjian Roem Royen berlangsung alot & berlarut – larut. Indonesia berkeras untuk pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta selaku satu – satunya jalan semoga berlanjut ke negosiasi berikutnya. Sementara Belanda berkeras agar gerilya dihentikan. Kedua pihak tak bisa langsung memperoleh kata sepakat sehingga mesti mendatangkan Bung Hatta dr pengasingannya di Bangka, pula kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dr Yogyakarta.
Hasil Perundingan Roem Royen
Latar belakang perjanjian Roem Royen diawali dr serangan Belanda pada Indonesia pasca kemerdekaan yg disebut agresi militer Belanda I & II. Selain menyerbu Yogyakarta, Belanda pula menarik beberapa pemimpin Indonesia sebagai tahanan politik. Belanda pula berbagi propaganda bahwa serdadu Indonesia sudah hancur sehingga dikecam oleh dunia internasional. Tekanan dr luar negeri yg bertubi – tubi akhirnya membuat Belanda kembali bersedia berunding.
Seminggu setelah negosiasi berjalan terjadi penghentian alasannya adalah Van Royen memberi penafsiran bahwa Belanda akan kembali memulihkan pemerintahan sehabis para pemimpin Indonesia memberi perintah untuk menghentikan gerilya, bekerja sama dlm pemulihan perdamaian & memelihara ketertiban serta keselamatan. Perundingan kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Mei sebab tekanan dr AS yg prospektif pemberian ekonomi sesudah Belanda menyerahkan kedaulatan. Jika tidak, AS tak akan memperlihatkan pemberian apapun pada Belanda.
Dalam perjanjian Roem Royen, Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem & beberapa anggota lain mirip Ali Sastroamijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo & Latuharhary. Pihak Belanda diwakili oleh Dr. J. Herman van Royen & anggota Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P.J. Koets, van Hoogstratendan serta Dr. Gleben. Pihak perantara atau penengah berasal dr UNCI (United Nations Commision for Indonesia) diketuai Merle Cochran dr AS. Hasil dr perundingan Roem Royen yaitu:
- Angkatan bersenjata RI harus menghentikan semua aktivitas gerilya yg dijalankan.
- Pemerintah RI akan hadir pada sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai perundingan lanjutan.
- Pemerintahan RI kembali ke kota Yogyakarta.
- Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer di Indonesia & membebaskan semua tahanan perang serta tahanan politik.
- Belanda menyepakati RI selaku bagian dr Negara Indonesia Serikat
- Kedaulatan akan diserahkan dengan-cara utuh & tanpa syarat pada Indonesia sesuai sejarah perjanjian Renville di tahun 1948.
- Belanda & Indonesia akan mendirikan komplotan berdasar sukarela & persamaan hak
- Belanda menunjukkan pada Indonesia semua hak, kekuasaan & kewajiban.
Setelah itu diadakan pertemuan lanjutan pada tanggal 22 Juni 1949 yg disebut selaku perundingan segitiga di bawah kepemimpinan Christchley dr PBB dgn isi perjanjian sebagai berikut:
- Belanda akan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta secepatnya.
- Perintah untuk menghentikan gerilya akan diberikan setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949.
- Konferensi Meja Bundar sebagai kelanjutan perundingan akan dilaksanakan bertempat di Den Haag. Dampak kejadian Konferensi Meja Bundar hasilnya memperlihatkan akreditasi akan kedaulatan RI.
Dampak Perundingan
Dampak perjanjian Roem Royen menciptakan Soekarno & Hatta kembali dr pengasingan ke Yogyakarta ibu kota sementara Republik Indonesia pada 6 Juli. Dan pada tanggal 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan hasil perjanjian Roem Royen. Syarifuddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada Soekarno dengan-cara resmi di tanggal yg sama. Gencatan senjata sebagai imbas dr perjanjian Roem Royen antara Belanda & Indonesia dimulai pada 11 Agustus di Jawa & 15 Agustus di Sumatra. Dampak perjanjian Roem Royen bagi kondisi Indonesia pasca kemerdekaan adalah selaku berikut:
- Tercapainya kesepakatan pada perundingan Roem Royen maka PDRI di Sumatera memerintahkan pada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menggantikan pemerintahan di Yogyakarta dr tangan Belanda.
- Isi perjanjian termasuk untuk membebaskan tahanan politik sehingga Soekarno & Hatta bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan.
- Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia sementara.
- Penyerahan mandat dr Sjafruddin sebagai Presiden PDRI pada Soekarno.
- Gencatan senjata antara Belanda & Indonesia di sebagian besar wilayah Indonesia.
- Kondisi Indonesia dengan-cara perlahan mulai tenang & stabil serta mulai memulihkan sektor pemerintahan & sektor – sektor yang lain.
- Dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yg pada karenanya menuntaskan problem antara Indonesia & Belanda.
- Indonesia mendapatkan kedaulatan sarat berkat banyak sekali isinya yg mendukung kemerdekaan Indonesia.
- Indonesia pertama kali diakui sebagai negara yg berdaulat di mata internasional sehingga pinjaman mulai berdatangan untuk menyusun kembali metode pemerintahan yg baik.
Partai Masyumi yaitu partai pertama yg menyatakan oke & menerima dgn baik tentang dampak perjanjian Roem Royen & isinya. Sedangkan Ketua Umum PNI menyatakan bahwa perundingan menjadi satu langkah menuju tercapainya penyelesaian dr banyak sekali problem di Indonesia. Pihak TNI menanggapi hasil perundingan & imbas perjanjian Roem Royen dgn curiga alasannya mereka sudah skeptis pada perundingan yg dilaksanakan dgn Belanda seperti pada perjanjian Linggarjati dan latar belakang perjanjian renville. Walaupun demikian, Panglima Besar Jenderal Soedirman memperingatkan para komandan kesatuan supaya tak terlalu mempertimbangkan isi perjanjian tersebut pada tanggal 1 Mei 1949.
Untuk mendukung amanat dr Jenderal Sudirman, Panglima Tentara & Teritorium Jawa Kolonel AH. Nasution kemudian memerintahkan para komandan lapangan semoga mampu membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik atau militer. Secara lazim, golongan Tentara Nasional Indonesia tak mempercayai hasil negosiasi apapun sebab Indonesia senantiasa dirugikan. Pada kesannya kecurigaan TNI memang berargumentasi alasannya Belanda kembali melanggar perundingan Roem Royen yg telah disepakati. Belanda menyerang jantung pertahanan Indonesia & mencoba merebut Indonesia kembali. Penyerbuan Belanda menciptakan Konferensi Meja Bundar secepatnya dilaksanakan.
Dampak perjanjian Roem Royen tak meliputi nasib Papua selaku serpihan dr Indonesia sehingga sejarah pengembalian Irian Barat pada waktu itu masih panjang. Masalah perjuangan pembebasan Irian Barat atau Papua menjadi satu hal yg luput dirundingkan pada waktu itu sehingga Indonesia belum mampu menimbulkan Papua selaku cuilan dr RI. Papua tak diakui karena banyak alasan, salah satunya alasannya adalah Papua bukanlah daerah jajahan Belanda padahal banyak rakyat Papua yg ingin masuk ke Indonesia. Masalah Papua kemudian dibawa ke Konferensi Meja Bundar. Dampak perjanjian Roem Royen sudah menjadi tonggak berdirinya kedaulatan Indonesia di mata negara lain sehingga berpotensi besar mendirikan pemerintahan yg bebas dr intervensi atau campur tangan Belanda.