Sejarah VOC Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada tanggal 20 Maret 1602 yg merupakan perkumpulan dagang orang-orang Belanda, asosiasi ini bermaksud ingin memonopoli acara jual beli di Asia. Dalam pelaksanaannya, VOC tak cuma memiliki keleluasaan dlm jual beli, akan tetapi pula memiliki hak-hak istimewa yg disebut hak octrooi. Hak-hak tersebut di antaranya mempunyai mata duit sendiri, maupun hak untuk melakukan perang.
VOC mendirikan perusahaannya dgn markas yg berada di Batavia (dikala ini disebut Jakarta), tetapi sebelumnya, markas tersebut berada di Banten. Selain itu, terdapat kawasan lain di Indonesia yg pula dijadikan markas oleh VOC, utamanya pada kawasan pedalaman yg mempunyai banyak potensi rempah-rempah, mirip Maluku. salah satu argumentasi tersebut merupakan latar belakang VOC didirikan. Pada wilayah Maluku, VOC menyebarkan perjuangan dagangnya dgn memperdagangkan pala & fuli. Kegiatan ini pula tak terlepas dr kekerasan terhadap masyarakat lokal, tergolong pembunuhan massal. (Baca juga: Sejarah perang Banten)
Kebijakan VOC di Indonesia
Jika membaca kembali awal penjajahan Belanda di Indonesia, tepatnya tahun 1592, maka kita bisa melihat bahwa tak sedikit hal-hal yg menyangkut Belanda yg masih kuat hingga kini. Selain itu, ada pula suatu kawasan di mana orang-orang Eropa mampu berjualan dgn Jepang. Daerah tersebut merupakan terletak di Deshima, yakni suatu pulau produksi yg berada di Nagasaki. Kemudian, pada tahun 1603 VOC mendirikan kantor perwakilan di Banten. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1603 seorang Gubernur Jenderal VOC yg pertama diangkat, ialah Pieter Both, yg menjabat selama empat tahun & menjadikan Jakarta sebagai basis administrasi VOC. (Baca juga: Sejarah berdirinya PBB)
Tidak hanya itu, Kebijakan VOC pula menargetkan sasaran pada Kerajaan Banten & Mataram. Hal ini dilaksanakan karena pada wilayah kerajaan tersebut terdapat banyak peluangyg nantinya akan menguntungkan bagi pihak Belanda guna menambah kas negara. Potensi tersebut, di antaranya adalah bahan-bahan pokok, seperti gula merah, merica, kacang-kacangan, & beras. Berdasarkan hal tersebut, balasannya VOC menentukan & menetapkan beberapa kebijakan yg menyangkut sistem perdagangan & pula tempat kekuasaan. Apa saja Kebijakan VOC tersebut? Berikut uraiannya:
- Membangun benteng & menguasai beberapa pelabuhan guna menjalankan monopoli jual beli. Salah satu pelabuhan yg pernah dikuasai VOC yakni pelabuhan Jayakarta. Pada awalnya, pelabuhan ini dikuasai oleh Kesultanan Banten, kemudian VOC merebutnya & mendirikan pelabuhan Jayakarta. Pada pelabuhan ini pula didirikan suatu sentra kota bernama Batavia, yg sekarang diketahui sebagai Jakarta. Setelahnya, melalui kota pelabuhan tersebut, VOC makin mengatur perdagangannya di nusantara.
- Menunjuk seorang Gubernur-Jenderal yg bertujuan untuk menguasai & memperkuat posisi. Pada masa itu, tepatnya tahun 1610 hingga 1614, Pieter Both merupakan pemimpin VOC yg pertama, di mana bersama-sama dgn itu Pieter Both mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah didirikannya suatu pos perdagangan di wilayah Banten & pula persetujuanpenguasaan rempah-rempah di wilayah Maluku. Kebijakan ini terus berlanjut sampai masa pemerintahan Gubernur-Jenderal yg baru sebab menuai keberhasilan.
- VOC Melaksanakan semua hak-hak octrooi yg sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak tersebut berupa hak monopoli perdagangan, hak untuk mempunyai mata duit sendiri, hak dlm membentuk persetujuandgn pemimpin maupun penguasa lokal, hak membentuk Angkatan perang & pula melakukan perang, serta hak memungut pajak.
- Mendirikan markas VOC di Banten & Ambon, yg kemudian dipindahkan ke Jakarta atas perintah seorang Gubernur. Pembangunan markas di Banten ini didirikan pada tahun 1603, setahun setelah VOC diresmikan. Hal ini bermaksud untuk memperlancar aktivitas dagang. Selain Malaka & Makassar, Banten pula tergolong dlm wilayah pusat jual beli rempah-rempah di nusantara.
- Melakukan pelayaran Hongi. Pelayaran ini terang diawasi oleh VOC semoga keberlangsungan monopoli rempah-rempah tetap berjalan dgn baik. Orang-orang pula diwajibkan menawarkan kora-kora pada pihak VOC yg akan digunakan ke pulau lain untuk berjualan.
- Melancarkan planning perpecahan devide et impera politik kepada kerajaan-kerajaan yg ada di Indonesia. Rencana ini merupakan strategi politik & ekonomi yg memiliki tujuan untuk menerima kekuasaan dgn memecah suatu kelompok besar menjadi lebih kecil. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penyerangan untuk tujuan penguasaan. Missal, apabila terdapat dua kerajaan yg berseteru, maka VOC mengambil belahan dgn menolong satu pihak. Dari jasa pertolongan yg diberikan, maka VOC mendapat imbalan berbentukwilayah kekuasaan. Oleh alasannya itu, semakin banyak wilayah yg dikuasai koloni Belanda di Indonesia.
- Adanya hak untuk memusnahkan rempah-rempah yg melampaui ketentuan. Pada pelayaran ini VOC membuat aturan & persetujuandgn meminta pada raja & pemimpin negeri untuk memusnahkan pala & cengkih.
- Adanya kewajiban yg disebut verplichte leverantie, yakni suatu kewajiban yg dibebankan oleh pemerintah Belanda pada rakyat Indonesai supaya menjual rempah-rempah dgn harga yg telah ditetapkan. Rempah-rempah tersebut berupa hasil bumi, mirip tembakau & kopi.
- Berlakunya metode yg disebut metode priangan yg merupakan hukum larangan memasarkan kopi ke pedagang swasta. Selain itu, VOC pula memutuskan sebuah aturan di mana kepala wilayah supaya dengan-cara berkala melaksanakan setoran wajib dlm menanam kopi.
Dengan adanya kebijakan-Kebijakan VOC tersebut, tentu saja menjadikan pengaruh yg besar & pula akhir penjajahan Belanda ini. Beberapa pengaruhnya yakni sebagai berikut:
- Karena kerajaan-kerajaan di Indonesai dikerjakan oleh VOC maka beberapa kerajaan balasannya terbagi & lahir kerajaan baru yg dikuasai oleh VOC.
- Rakyat Indonesia mengakui sistem intelektual, mata uang, pertumbuhan terbaru, & senjata api termasuk meriam yg berasal dr pemerintah Belanda.
- Adanya hak-hak istimewa bagi Belanda membuat rakyat Indonesia menderita & miskin.
- Adanya ancaman akhir hayat bagi rakyat atas hak pemudaran
- Pelayaran hongi mengandung unsur perampokan, penyitaan, pembunuhan, & pula perbudakan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintahan VOC menerapkan suatu sistem pemerintahan yg tak pribadi yg disebut tata cara feodalisme. Sistem ini sudah usang dipraktekkan & meningkat di Indonesia, di mana memiliki struktut kekuasaan yg dijalankan oleh kalangan bangsawan. Struktur ini bertugas mengontrol kerja sama dgn pemimpin lokal di berbagai wilayah. Pada artikel ini, kami telah memperlihatkan isu ihwal kebijakan-kebjakan VOC yg pernah berkuasa di Indonesia. Semoga postingan ini mampu menambah pengetahuan Anda ihwal masa penjajahan VOC. (Baca juga: Sejarah pembentukan PPKI)