Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) atau Nederlands Indonesische Rondetafelconferentie ialah suatu pertemuan tingkat tinggi berlokasi di Deen Haag, Belanda mulai 23 Agustus – 24 November 1949 antara perwakilan dr Republik Indonesia, Belanda & BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). BFO bertindak selaku perwakilan dr aneka macam negara Belanda di kepulauan Indonesia yg dibentuk sesudah sejarah perjanjian Renville. Sejarah konferensi meja bulat dilaksanakan sesudah usaha – usaha Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia lewat cara kekerasan seperti agresi militer 1 & aksi militer 2 tak sukses & mendapatkan kecaman keras dr dunia internasional.
Sebelum KMB sudah berjalan tiga negosiasi tingkat tinggi yg dilaksanakan antara Belanda & Indonesia yakni perjanjian Linggarjati pada 1947, perjanjian Renville pada 1948 & negosiasi Roem Roijen pada 1949. Dewan Keamanan PBB Pada tanggal 28 Januari 1949 mengeluarkan salah satu resolusi dlm sejarah berdirinya PBB berbentukkecaman kepada serangan militer Belanda pada RI & menuntut pemulihan pemerintahan RI serta peran Indonesia dlm korelasi internasional, pula menuntut kelanjutan perundingan hingga tercapai penyelesaian damai antara Indonesia & Belanda.
Jalannya Negosiasi Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar diselenggarakan untuk meraih tujuan sebagai berikut:
- Mengakhiri pertengkaran antara Indonesia & Belanda dgn melaksanakan aneka macam perjanjian yg sudah disepakati sebelumnya antara RI & Belanda, utamanya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS).
- Melalui persetujuan yg dibikin dlm KMB, Indonesia akan diakui selaku negara yg berdaulat sarat oleh Belanda walaupun Irian Barat tak eksklusif menjadi serpihan dr RI.
Sejumlah dokumen seperti Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi, sosial & militer dihasilkan sehabis negosiasi. Juga disepakati bahwa tak akan ada diskriminasi yg dilakukan terhadap warga negara & perusahaan Belanda, RI pula bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yg sebelumnya sedang dirundingkan Hindia Belanda. Perdebatan alot terjadi dlm perkara hutang Hindia Belanda & perkara Papua Barat. Delegasi Indonesia tak puas & mempertanyakan kenapa RI mesti membayar hutang yg justru dipakai Belanda untuk melaksanakan langkah-langkah militer kepada Indonesia. Karena itu berarti bahu-membahu Indonesia lah yg banyak dirugikan. Namun pada risikonya Amerika Serikat mengintervensi, sehingga Indonesia menyadari bahwa itu adalah harga yg mesti dibayar agar menerima kedaulatan yg diperjuangkan selama ini sebagai pengaruh perjanjian KMB.
Dalam Konferensi Meja Bundar, Amerika Serikat memang ikut campur & memegang peranan besar. Mereka melakukan itu konon karena kegagalan perundingan akan menghipnotis kebijakan perang cuek yg sedang dijalankan ketika itu. AS pula campur tangan tatkala Indonesia menolak permintaan Belanda supaya Ratu Belanda menjadi kepala Uni Indonesia Belanda. Mereka merekomendasikan agar Kepala Uni dijadikan sebagai simbol & perwujudan dr kolaborasi bersifat sukarela.
Negosiasi tentang Papua Barat pula hampir meraih jalan buntu karena delegasi Indonesia bersikeras bahwa daerah Indonesia pula meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Belanda berdalih bahwa Papua Barat tak memiliki kaitan dengan-cara etnik dgn wilayah Indonesia yang lain. Kemudian disepakati untuk kembali melaksanakan negosiasi akan status Papua Barat dlm waktu satu tahun sehabis penyerahan kedaulatan. Hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar dituangkan dlm beberapa poin yaitu:
- Belanda memberi pengukuhan kedaulatan akan Republik Indonesia Serikat (RIS) selaku suatu negara merdeka.
- Pengakuan kedaulatan mesti dilaksanakan selambat – lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
- Status Propinsi Irian Barat mesti diputuskan & diselesaikan paling usang dlm waktu setahun setelah pinjaman legalisasi kedaulatan.
- Dibentuknya Uni Indonesia – Belanda untuk berhubungan antara RIS & Belanda, Uni tersebut dipimpin oleh Raja Belanda.
- RIS akan mengembalikan hak milik Belanda, hak – hak konsesi & memperbarui izin untuk perusahaan – perusahaan Belanda di Indonesia.
- RIS harus mengeluarkan uang semua utang Belanda sejak tahun 1942.
- Kapal – kapal perang Belanda secepatnya ditarik dr Indonesia & beberapa korvet akan diserahkan pada RIS.
- Tentara Belanda akan ditarik mundur dan KNIL akan dibubarkan. Anggota KNIL yg diperlukan akan dimasukkan sebagai serpihan dr TNI.
Dampak Konferensi Meja Bundar
Kesepakatan Konferensi Meja Bundar disahkan & ditandatangani pada 29 Oktober 1949, kemudian disampaikan pada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP kemudian bersidang mulai tanggal 6 – 14 Desember 1949 untuk membicarakan hasil KMB. KNIP risikonya menyetujui hasil KMB pada 15 Desember 1949 & Soekarno ditunjuk sebagai kandidat tunggal untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik pada 17 Desember 1949. RIS terdiri dr 16 negara cuilan & menjadi negara persekutuan dgn Kerajaan Belanda. Kabinet RIS berada di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri yg dilantik pada 20 Desember 1949. Beberapa pengaruh perjanjian KMB bagi Indonesia ialah selaku berikut:
- Seluruh prajurit Belanda risikonya ditarik dr wilayah Republik Indonesia Serikat.
- Perang antara Indonesia & Belanda rampung dgn perginya para serdadu Belanda sebagai efek perjanjian KMB yg positif.
- Dampak perjanjian KMB menciptakan Belanda alhasil mengakui Indonesia selaku negara yg merdeka.
- Indonesia mampu secepatnya memulai pembangunan untuk membenahi kondisi negara yg berantakan akhir perang kemerdekaan.
- Hutang pemerintah Belanda semenjak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RIS sepenuhnya, & ini adalah efek perjanjian KMB yg negatif.
- Dampak perjanjian KMB yang lain, demokrasi yg menjadi cita – cita usaha tak terealisasi dgn pembentukan RIS.
- Tertundanya penyelesaian masalah sejarah pengembalian Irian Barat selama setahun kemudian.
- Republik Indonesia terbagi menjadi Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan & Jakarta, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah & negara serikat yang lain.
- Indonesia tak sepenuhnya bebas berdaulat sebab menjadi negara serikat yg berada di bawah persemakmuran Belanda.
Penandatanganan sertifikat penyerahan kedaulatan dilaksanakan tanggal 27 Desember 1949 oleh kedua delegasi. Pihak Belanda diwakili Ratu Juliana, PM Dr. Willem Drees & Menteri Seberang Lautan Mr. AM. J.A. Sassen. Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta & rombongannya. Di Jakarta pada waktu yg sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX & Wakil Tertinggi Mahkota AH. J. Lovink pula menandatangani naskah akreditasi kedaulatan. Pengakuan ini artinya Belanda mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dgn kawasan meliputi semua bekas jajahan Hindia Belanda kecuali Irian Barat.
Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal penunjuktanganan kedaulatan ini. Sekitar enam puluh tahun kemudian, pada 15 Agustus 2005 pemerintah Belanda akhirnya dengan-cara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bahwasanya berjalan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Perdana Menteri Belanda, Ben Bot menyatakan dlm sebuah konferensi di Jakarta tentang penyesalan mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia selama empat tahun masa Revolusi Nasional. Walaupun dlm pernyataan itu ia tak menyampaikan permohonan maaf dengan-cara resmi, reaksi Indonesia dengan-cara biasa pada pernyataan ini yaitu positif.
Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri RI dikala itu, mengatakan bahwa sesudah ini akan lebih mudah untuk melangkah maju & memperkuat hubungan bilateral antara dua negara. Berkaitan dgn hutang Hindia Belanda yg mesti dibayar, Indonesia sejak 1950 – 1959 membayarnya sebesar 4 miliar gulden lalu menetapkan tak melanjutkan pembayarannya lagi. Saat ini kedudukan Indonesia dlm ranah internasional sudah jauh meningkat dgn aneka macam peran Indonesia dlm organisasi internasional antara lain tugas Indonesia dlm APEC, peran Indonesia dlm AFTA & peran Indonesia dlm GNB.