Konferensi Meja Bundar (KMB) atau Nederlands Indonesische Rondetafelconferentie merupakan pertemuan yg dilakukan di Deen Haag, Belanda. Konferensi ini diselenggarakan mulai 23 Agustus – 24 November 1949 antara perwakilan dr Republik Indonesia, Belanda & BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) selaku perwakilan dr berbagai negara Belanda di kepulauan Indonesia. Sejarah konferensi meja bulat ini diselenggarakan sehabis usaha Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia melalui cara kekerasan tak sukses. Belanda bahkan mendapatkan kecaman keras dr dunia internasional.
Sebelumnya telah berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi yg dilakukan antara Belanda & Indonesia mirip perjanjian Linggarjati pada 1947, sejarah perjanjian Renville pada 1948 & perundingan Roem Roijen pada 1949. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi dlm sejarah berdirinya PBB yg isinya mengecam serangan militer Belanda kepada prajurit RI & memberi tuntutan untuk pemulihan pemerintahan RI serta peran Indonesia dlm hubungan internasional, pula menuntut untuk adanya kelanjutan perundingan agar tercapai penyelesaian hening antara Indonesia & Belanda.
Jalannya Negosiasi Konferensi Meja Bundar
Konferensi ini diselenggarakan untuk mencapai Dampak insiden konferensi Meja Bundar dgn tujuan selaku berikut:
- Mengakhiri perselisihan yg terjadi antara Indonesia & Belanda dgn pelaksanaan aneka macam perjanjian yg sudah disepakati antara RI & Belanda khususnya perihal pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS).
- Melalui kontrak dlm KMB, Indonesia akan diakui selaku negara yg berdaulat penuh oleh Belanda walaupun Irian Barat belum menjadi pecahan dr RI.
Perundingan yg dilakukan menghasilkan sejumlah dokumen seperti Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi, sosial & militer. Disepakati pula bahwa tak akan ada diskriminasi kepada warga negara & perusahaan Belanda, & RI pula bersedia untuk mengambil alih persetujuan jualan yg sebelumnya sedang dirundingkan oleh Hindia Belanda. Perdebatan terjadi dlm kasus hutang Hindia Belanda & Papua Barat. Delegasi Indonesia bahu-membahu tak puas & mempertanyakan kenapa RI harus mengeluarkan uang hutang yg digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah militer terhadap Indonesia. Namun pada akibatnya berkat intervensi AS, Indonesia menyadari bahwa itu ialah harga yg harus dibayar supaya menerima kedaulatan serta merupakan dampak insiden Konferensi Meja Bundar yg harus ditanggung.
Dalam Konferensi Meja Bundar ini, Amerika Serikat memang ikut campur & memegang peranan penting, konon karena kegagalan perundingan akan menghipnotis kebijakan perang dingin yg sedang mereka laksanakan dikala itu. begitu juga tatkala Indonesia menolak ajakan Belanda semoga Ratu Belanda menjadi kepala Uni Indonesia Belanda, AS campur tangan dgn menganjurkan Kepala Uni sebagai simbol & perwujudan dr kerja sama yg bersifat sukarela.
Negosiasi tentang Papua Barat pula hampir buntu alasannya adalah delegasi Indonesia bersikeras bahwa kawasan Indonesia pula meliputi seluruh kawasan Hindia Belanda. Sedangkan Belanda beralasan bahwa Papua Barat tak memiliki kaitan etnik dgn kawasan lainnya di Indonesia. Akhirnya diperoleh kesepakatan untuk kembali merundingkan status Papua Barat dlm waktu satu tahun sehabis penyerahan kedaulatan. Adapun hasil dr Konferensi Meja Bundar dituangkan dlm beberapa poin persetujuan yakni:
- Pengakuan kedaulatan akan Republik Indonesia Serikat (RIS) dr Belanda selaku suatu negara merdeka.
- Pengakuan kedaulatan mesti dijalankan selambat – lambatnya pada 30 Desember 1949.
- Status dr Propinsi Irian Barat harus ditentukan & diatasi paling lama dlm waktu setahun setelah pengesahan kedaulatan.
- Pembentukan Uni Indonesia – Belanda untuk menyelenggarakan kerjasama antara RIS & Belanda, dipimpin oleh Raja Belanda.
- RIS akan mengembalikan hak milik Belanda serta hak – hak konsesi & memperbarui izin untuk perusahaan – perusahaan Belanda.
- RIS harus membayar semua utang Belanda yg terjadi semenjak 1942.
- Kapal – kapal perang Belanda ditarik dr Indonesia & beberapa korvet akan diserahkan pada RIS.
- Tentara Belanda akan ditarik mundur sedangkan KNIL akan dibubarkan. Anggotanya yg diperlukan kemudian akan dimasukkan sebagai potongan dr kesatuan Tentara Nasional Indonesia.
Dampak Konferensi Meja Bundar
Pengesahan dr perjanjian Konferensi Meja Bundar ditandatangani pada 29 Oktober 1949 & kemudian disampaikan pada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah itu KNIP bersidang mulai tanggal 6 – 14 Desember 1949 untuk membahas hasil kesepakatan KMB, yg kesudahannya disetujui pada 15 Desember 1949 & menentukan Soekarno sebagai kandidat tunggal untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik pada 17 Desember 1949.
RIS dibentuk terdiri dr 16 negara serpihan & merupakan negara persekutuan dgn Kerajaan Belanda. Kabinet RIS dibentuk di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri yg dilantik pada 20 Desember 1949. Beberapa dampak insiden Konferensi Meja Bundar yg positif & negatif bagi Indonesia yakni sebagai berikut:
- Seluruh tentara Belanda ditarik dr daerah Republik Indonesia Serikat.
- Perang antara Indonesia & Belanda berakhir dgn perginya para serdadu Belanda selaku pengaruh peristiwa Konferensi Meja Bundar yg positif.
- Belanda memberikan pengesahan kepada Indonesia selaku negara yg merdeka.
- Indonesia dapat secepatnya mengawali pembangunan & merapikan kondisi negara yg masih kacau akibat perang kemerdekaan.
- Hutang yg dimiliki pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RIS sepenuhnya, & ini yaitu efek kejadian Konferensi Meja Bundar yg negatif.
- Demokrasi yg menjadi cita – cita perjuangan tak terealisasi dgn pembentukan RIS.
- Tertundanya penyelesaian sejarah pengembalian Irian Barat yg akan diserahkan setahun kemudian.
- Republik Indonesia terpecah – pecah menjadi Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan & Jakarta, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah & yang lain.
- Indonesia menjadi negara serikat yg berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda sehingga tak sepenuhnya bebas berdaulat.
Tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan sertifikat penyerahan kedaulatan oleh kedua utusan. Ratu Juliana, PM Dr. Willem Drees & Menteri Seberang Lautan Mr. AM. J.A. Sassen menandatangani untuk pihak Belanda. Sedangkan Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta & rombongan. Pada waktu yg sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX & Wakil Tertinggi Mahkota AH. J. Lovink pula menandatangani naskah legalisasi kedaulatan. Pengakuan ini memiliki arti bahwa Belanda mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dgn wilayah yg meliputi semua bekas jajahan Hindia Belanda kecuali Irian Barat.
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal penunjuktanganan kedaulatan ini. Sekitar enam puluh tahun kemudian, pada 15 Agustus 2005 pemerintah Belanda bersedia dengan-cara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia sebenarnya berlangsung pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Perdana Menteri Belanda, Ben Bot dlm sebuah konferensi di Jakarta menyatakan penyesalan mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia selama empat tahun masa Revolusi Nasional meskipun tak menyampaikan permohonan maaf dengan-cara resmi. Reaksi lazim Indonesia pada pernyataan ini adalah positif.
Menteri Luar Negeri RI saat itu, Hassan Wirajuda menyampaikan bahwa sesudah ini akan lebih gampang untuk maju & memperkuat kekerabatan bilateral antara dua negara. Sehubungan dgn hutang Hindia Belanda yg mesti dibayar, Indonesia membayarnya sebesar 4 miliar gulden semenjak 1950 – 1959 kemudian memutuskan tak melanjutkan pembayarannya. Ketahui pula perihal peran Indonesia dlm organisasi internasional mirip peran Indonesia dlm APEC, tugas Indonesia dlm AFTA & peran Indonesia dlm GNB.