Pemerintahan kawasan berwenang menciptakan kebijakan kawasan dgn syarat harus (C) Selaras dgn kebijakan peraturan perundangan yg lebih tinggi.
Sebab kebijakan mempunyai arti berhubungan dgn peraturan tempat (perda). Perda merupakan sebuah penjabaran lebih lanjut dr peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi dgn mengamati ciri khas masing-masing tempat.
Nah, lantaran pemerintah kawasan pula merupakan cuilan dr pemerintahan negara. Dan aturan tertinggi berbentukUndang-Undang dasar, sehingga walaupun diberi kewenangan untuk menciptakan peraturan namun mesti sesuai / selaras dgn undang-undang. Makanya jawabannya yakni C.
Pemerintahan daerah berwenang menciptakan kebijakan kawasan dgn syarat mesti…..
a. Lepas dr keterikatan dgn pemerintah pusat.
b. Berdasarkan janji antara kepala tempat & DPRD.
c. Selaras dgn kebijakan peraturan perundangan yg lebih tinggi. ✅
d. Sesuai dgn kepentingan pemerintah sentra & pemerintah daerah.
e. Mempunyai kedudukan setara dgn peraturan perundangan pemerintah pusat.
Penjelasan
- Maksud soal: syarat kebijakan pemerintah tempat.
- Kata kunci: kebijakan.
- Jawabannya yaitu C.
Dalam berguru online kali ini, kata kuncinya ialah syarat kebijakan. Kebijakan berhubungan dgn peraturan / hukum. Maka kaitannya dgn perundang-usul.
Maka pemerintah daerah dlm membuat kebijakan mirip Peraturan Daerah mesti selaras dgn perundang-permintaan. Makanya jawabannya C.
- Sedangkan A, B, D & E salah.
Lepas salah, karena kebijakan kawasan pula mesti disampaikan pada pemerintah pusat. Maka A salah.
B salah, alasannya yg ditanya syarat kebijakan tersebut bukan siapa yg menyepakatinya. D salah, karena kebijakan kaitannya dgn perundang-undangan, bukan perihal kepentingan pusat.
Berikut ini informasi di dlm buku paket:
Kunci Jawaban
(C) Selaras dgn kebijakan peraturan perundangan yg lebih tinggi, lantaran kebijakan berkaitan dgn peraturan, & kaitannya dgn perundang-usul, sehingga kebijakan pemerintah kawasan harus sesuai dgn perundang-ajakan tertinggi.
Jawaban diverifikasi BENAR 💯