Bagaimana sebuah peraturan negara dibuat dan cara menyebarluaskannya pada masyarakat ? (Jawabannya)

Bagaimana suatu peraturan negara dibentuk & cara menyebarluaskannya pada masyarakat ? Berikut ini penjelasan & pembahasan soal dlm bikin peraturan negara & cara menyerbarkan pada masyakarat:

Untuk membuat suatu peraturan negara berarti ada acuan / dasar dlm membutanya kan?. Nah mempunyai arti peraturan tersebut harus dibuat sesuai dgn asas tersebut.

Dalam pasal 6, peraturan perundag-seruan harus menampung 10 asas:

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kekeluargaan.
5. Kenusantaraan.
6. Bhineka Tunggal Ika.
7. Keadilan.
8. Kesamaan kedudukan.
9. Ketertiban & kepastian aturan.
10. Keseimbangan, keserasian, & keserasian.

Nah, terangin satu-satu, gres kemudian pertanyaan kedua cara menyebarluaskan.

Maka, bagaimana caranya supaya masyarakat tahu jika ada peraturan-peraturan tersebut?. Bisa dgn penyuluhan, propaganda media masa sampai obrolan interaktif pemerintah dgn penduduk .

Nah, di bawah ini jawabannya:

Bagaimana sebuah peraturan negara dibentuk & cara menyebarluaskannya pada masyarakat ?

Sebuah peraturan Perundang-permintaan dibentuk mesti merefleksikan atas asas-asas yg ditegaskan dlm Pasal 6 yaitu:

1. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memperlihatkan sumbangan untuk membuat ketenteraman dlm masyarakat.
2. Kemanusiaan yaitu bahwa setiap bahan muatan peraturan perundang-permintaan harus mencerminkan pertolongan & penghormatan hak-hak asasi insan serta harkat & martabat setiap warga negara & penduduk Indonesia dengan-cara proporsional.
3. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-usul harus mencerminkan sifat & susila bangsa Indonesia yg beragam dgn tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-permintaan mesti mencerminkan musyawarah untuk meraih mufakat dlm setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan yaitu bahwa setiap bahan muatan peraturan perundang-permintaan senantiasa mengamati kepentingan seluruh wilayah Indonesia & Materi Muatan Peraturan Perundang-seruan yg dibuat di tempat tersebut merupakan bab dr sistem hukum nasional yg berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka Tunggal Ika ialah bahwa materi muatan peraturan perundang-permintaan mesti mengamati keanekaragaman penduduk, agama, suku, & kelompok, keadaan khusus tempat serta budaya dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara.
7. Keadilan ialah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-permintaan mesti mencerminkan keadilan dengan-cara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan kedudukan dlm aturan & pemerintahan ialah bahwa setiap bahan muatan peraturan perundang-seruan tak boleh menampung hal yg bersifat membedakan menurut latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, kelompok, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban & kepastian hukum yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-seruan mesti dapat mewujudkan ketertiban dlm masyarakat melalui jaminan kepastian aturan.
10. Keseimbangan, keserasian, & keharmonisan ialah bahwa setiap bahan muatan peraturan perundang-seruan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, & keharmonisan, antara kepentingan individu, penduduk , serta kepentingan bangsa & pula negara.

Adapun cara menyebarluaskan peraturan-peraturan negara tersebut pada masyarakat dilaksanakan dgn cara:

• Penyuluhan.
• Propaganda media massa.
• Dialog interaktif pemerintah dgn masyarakat.

Begitu jawabannya panjang banget. Haha.

Kata kunci

Berikut lanjutkan jawabannya:

Lanjutannya lagi:

Gitu sih bila ngikutin jawaban guru. Sebenarnya pula dijelaskan dlm buku paket halaman 56.

Jawaban diverifikasi BENAR.