Berikut ini merupakan pembahasan wacana undang-undang agraria yg meliputi undang undang agraria, undang undang pokok agraria, pengaruh kasatmata undang undang agraria, imbas konkret undang undang agraria, tujuan undang undang agraria, undang undang pokok agraria terbaru, isi undang undang agraria.
Undang-Undang Agraria
Dalam pertemuan di dewan legislatif Belanda, Frans van Putte, de Wall, dan Thorbecke yang berasal dr kaum liberal memberikan gagasan perlunya menerapkan prinsip liberalisme ekonomi di tanah jajahan.
Menurut kaum liberal, kehidupan perekonomian akan berlangsung tanpa kendala jika ketentuan berikut ini dipatuhi, yaitu:
a. Swasta mempunyai hak untuk memiliki alat-alat buatan.
b. Anggota masyarakat bebas untuk melaksanakan tindakan ekonomi.
c. Pemerintah tak mencampuri masalah rumah tanga perekonomian.
 |
| Gambar: Pada tahun 1870, kaum liberal dapat mencapai maksudnya, komitmen dgn kaum konservatif & Pemerintah Belanda menghasilkan Undang-Undang Agraria |
Isi Undang-undang Pokok Agraria
Berdasarkan hal tersebut pihak penguasa swasta diberi potensi seluas-luasnya menjalankan roda perekonomian di kawasan Hindia-Belanda.
Sebagai perwujudan kemenangan kaum liberal, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet 1870) yg berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut.
- Gubernur jenderal tak diperbolehkan menjual tanah.
- Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah berdasarkan ketentuan yg dikelola dlm undang-undang.
- Tanah-tanah diberikan dgn hak penguasaan selama waktu tak lebih dr 75 tahun sesuai ketentuan.
- Gubernur jenderal tak boleh mengambil tanah-tanah yg dibuka oleh rakyat.
- Gubernur Jenderal tak diperbolehkan memasarkan tanah milik pemerintah, tanah itu dapat disewakan paling usang 75 tahun.
- Tanah milik pemerintah antara lain hutan yg belum dibuka, tanah yg berada di luar kawasan milik desa & penghuninya, & tanah milik etika.
- Tanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang & sejenisnya yg dimiliki eksklusif oleh penduduk desa. Tanah semacam ini boleh disewa oleh penguasa swasta selama 5 tahun.
Tujuan Undang-undang Agraria
Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria yakni:
a. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dr penguasaan pemodal ajaib.
b. Memberi peluang pada pemodal gila untuk menyewa tanah dr penduduk Indonesia.
c. Membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia utamanya di bidang buruh perkebunan.
Pengaruh Positif Undang-undang Agraria
Pengaruh kasatmata pemberlakuan Undang-Undang Agraria ialah:
a. Rakyat Indonesia diperkenalkan pada pentingnya peranan kemudian lintas duit (modal) dlm kehidupan ekonomi.
b. Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar meningkatkan jumlah produksi flora ekspor jauh melampaui produksi semasa berlakunya sistem tanam paksa, sehingga Indonesia mampu menjadi penghasil kina terbesar nomor 1 di dunia.
c. Rakyat Indonesia merasakan manfaat fasilitas irigasi & angkutanyg dibangun pihak perkebunan.
Karena menerima sorotan tajam, balasannya pada tahun 1900 pemerintah Belanda menghentikan Undang-Undang Agraria 1870 tersebut.