Struktur partai yg kuat mampu diketahui dgn adanya masa Orde Baru, yg nyaris 32 tahun dibekali otoritas khusus untuk campur tangan dlm urusan politik. Badan kerjasama khusus ditigkat nasional yg berbasis di markas tentara yg di dirikan untuk memanajemenkan politik tersebut.
Ada kalanya yg dikenali bahwa banyak sekali problem politik masa di ikuti dgn kepentingan partai, terutama pada masyarakat pedesaan. Yang tergabung dlm hal ini, dapat dikenali tentang metode politik yg mengarah pada dilema penduduk tani, masyarakat adat sampai saat ini masih di naungi oleh partai demokrasi Perjuangan.
Berbagai pengalaman politik, serta banyak sekali hal terkait dgn sistem politik & aktivitasnya, memang mampu menyaingi aneka macam struktur politik yg ditambah hadirnya Parta Demokrat di kancah politik Indonesia, dgn pemberian mereka kepada adanya Partai Persatuan Pembangunan yg lebih pada ideologi Islam.
Dari hal ini, aneka macam partai yg sudah diizinkan untuk membuka cabangnya diberbagai tingkatan kabupaten, & kota-kota besar, hal ini pastinya untuk melihat berbagai peluangpolitik serta kepentingan politik pada penduduk pedesaan & perkotaan, dgn demikian berbagai hal terkait dgn aktivitas politik masih diperkenankan adanya di kota-kota besar.
Jika untuk memahami aneka macam masing-masing partai yg menempel dgn aspek pembangunan akan mengarah pada sistem pengelolaan, & ekonomi politik yg menjadi teladan kepada berbagain sistem pembangunan di masyarakat.
Seringkali hal ini menjadi pemicu kepada berbagai kebutuhan masyarakatnya, kerap kali menjadi dasar dr metode peryederhanaan. Tatkala Golkar belum dengan-cara resmi untuk menjadi partai ketiga yg di izinkan untuk mengikuti pemilu. Kenapa ? dgn banyak sekali dilema mereka terkait dgn Orde Baru, menjadi kasus kepada banyak sekali potensi di masyarakat yg melibatkan militer dr hal ini untuk beraktivitas dengan-cara politik di pedesaan.
Tentu saja, dlm hal ini partai yg terlibat diizinkan menjadi kendaraan untuk mengembalikan politik mobilisasi. Seluruh, kampanye ayng diawasi dgn ketat dgn masing-masing partai yg diperbolehkan menyelenggarakan massa dgn kebijakan yg mengambang belum mengetahui peran massa yg benar dibatasi cuma untuk mencoblos saja.
Persoalan yg memang masih menjadi salah tatkala seni manajemen politik PDI masih belum mampu menyaingi Golkar, termasuk PPP. Dengan demikian, berbagai dilema terkait dgn partai Demokrat dgn kader yg diperkuat dgn faktor politik mereka, tentunya akan mengarah pada sistem kepercayaan yg memang bisa dianggap selaku penyelamat untuk menandinginya.
Karena, dgn pemberian duit yg sungguh banyak itu di pedesaa pastinya menjadi peran mereka terhadap aktivitas politik yg hingga kini masih terselenggara dgn adanya metode politik yg mereka berdiri, sampai peristiwa menakutkan terjadi.
Pada saat itu juga, koalisi antar partai terjadi, pada masa periode SBY dgn partai pengusungnya, mengijinkan Golkar naik di Mahkamah Konstitusi, sebagai pemahaman dr metode hukum di Indonesia, namun hal ini tak luput dr skandal yg terjadi dr kejadian Akil Moktar tentang insiden yg terjadi tatkala itu di Ibukota Jakarta.