Pada awalnya masalah mengenai izin gereja merupakan hasil dr hasil kerja gubernur yg ditepatkan pada masa kepemimpinan tahun 2006 & selanjutnya, selama 10 tahun kerja. Apa yg dihasilkan dlm sebuah kerja, tentunya hasil pada penduduk yg menerapkan tata cara politik yg di ketahui dgn metode kesukuan.
Bagaimana dgn keterlibatan masyarakat yg dikenali memiliki agama dgn sistem yg dibentuk berdasarkan kepentingan politiknya. Dimulai dr ketiadaan organisasi, hingga meraih metode pengetahuan yg melibatkan guru & para pastor terlibat dr praktik politik di berdiri.
Dalam hal ini, dapat dikenali bahwa aneka macam duduk perkara kualitas pengajaran hingga, acara yg disampaikan pastinya tak sesuai dgn hasil diterima. Orang Tionghoa dilambatkan persekolahannya, cuma sebab pada tingkat politik PDI Perjuangan, sedangkan Partai Demokrat menjadi wakil pada penyeleksian Gubernur tentunya mempunyai dampak pada sistem sosial politik yg dikenali tak berhak untuk melaksanakan pergantian, terutama di lingkungan masyarakat Tionghoa.
Apa yg membuat keterlibatan penduduk suku, utamanya Dayak, Melayu & Batak dlm hal ini bersekongkol dgn kepala tempat & gereja untuk mengumpulkan data & lewat tindakan sosial budaya berdasarkan filsafat agama. Berbagai praktik yg dikerjakan pastinya tak sebanding dgn metode ekonomi politik, padahal mereka hanya menciptakan dilema dr uang rakyat.
Keterlibatan suku ini, sudah menjadi daya tarik tersendiri kepada pilkada yg sudah berlangsung, utamanya hingga konflik yg berada pada penduduk suku melayu, untuk menaiki Golkar dgn kekerasan yg dibuat berdasarkan metode politik yg dimenangkan hingga dikala ini. Selanjutnya, ideology Pancasila muncul tatkala pelantikan yg sudah di berdiri dengan hasil yg diperoleh 2016an oelh pastor paroki John Rustam.
Ketika, dimengerti bahwa banyak sekali dilema metode yg dibentuk menurut agama, untuk mampu dipahami dengan hindangan pendekatan menjadi salah satu acuan mereka untuk bisa dipahami praktik mereka terhadap dilema politik yg digerakkan.
Hal ini, dimulai dgn hubungan interaksi yg dibuat, hingga mencapai sasaran politik yg dibentuk, mirip daerahnya saja. Itulah orang Batak & Daya tatkala berada sistem politik di penduduk , bagaimana ekonomi yg bisa mereka perbuat ? Dapat mengenali bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih baik, dlm berpolitik alasannya adalah bukan itu saja pekerjaannya.
Ketika, dipahami bahwa sistem politik yg dibangun, pastinya memang menghancurkan aneka macam gambaran diaspek pendidikan & kesehatan yg mereka perbuat, siapa yg terlibat dlm hal ini & siapa yg harus bertanggung jawab dr persoalan ini.
Dengan sarat kesadaran yg dibuat aneka macam ungkapan yg mereka perbuat dgn profesi yg mereka emban, pastinya tak mempunyai dampak pada kemanusiaan, & santunan sosial diberbagai bidang, akan sedikit berlainan untuk evaluasi yg mampu disampaikan hingga saat ini.
Berbagai dilema terkait dgn sistem pendidikan, pastinya mereka yg terlibat pula orang Tionghoa, dgn membuat kampus yg memang memiliki kriteria kesehatan setempat.