Setelah dilema pandemik berjalan, akan tampak banyak sekali hal terkait dgn politik di pulau Jawa. Karena, dgn masalah yg ada terkait dgn pemilihan kepala daerah, yg menciptakan masing-masing politisi mengetahui peran mereka mengenai lingkungan yg pantas diketahui baik.
Jika di Pilkada yg berada pada dilema dinamika sosial budaya masyarakat, maka pergantian yg tepat dapat dimengerti menjadi baik, untuk dijumpai dgn pergeseran sosial apa yg baik, khususnya untuk dimanfaatkan dlm melihat banyak sekali duduk perkara sistem Demokrasi di masing-masing wilayah.
Perubahan sosial, tak cuma pada faktor budaya saja, tetapi dlm hal ini dipahami dgn budaya politik yg mampu mengingat aneka macam duduk perkara perubahan pada faktor politik, ekonomi, penduduk yg kerabkali menjadi dasar dr tata cara budaya masyarakat sebagai pilihan.
Kalau untuk mengerti dasar apa yg diketahui sebagai dasar dr berbagai opsi menjelang pikada, seperti di Jawa hendaknya dipahami apa yg membuat masyarakat pekerja disana. Jika itu yg menjadi pilihan menjadi sebuah proses Demokrasi.
Meskipun akan diketahui, tak hanya pada masyarakat Jawa saja, yg menjadi focus perhatian ketika ini, tatkala aneka macam masalah omnibus Law muncul dlm setiap kebijakan yg dibentuk berdasarkan sistem yang dipraktekkan berdasarkan dgn beberapa syarat.
Untuk perlu dimengerti bahwa konsep yg tepat dlm mengetahui aneka macam ungkapan dlm masyarakat pekerja. Sementara, kepentingan adanya RUU Omnibus Law, mirip RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM); RUU ihwal Perpajakan; & RUU perihal Perpindahan Ibukota Negara demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Memahami pertepatan yg baik, dlm hal ini akan baik diharapkan dgn apa yg menjadi kesesuaian yg dipraktekkan pada penduduk kelas pekerja. Akan terlihat dgn sistem budaya sosial masyarakat yg berlainan, dlm metode kerja penduduk .