Dengan mengetahui adat publik mempunyai keprihatinan dasar, yaitu mengupayakan modalitas atau fasilitas untuk membangun budaya akhlak organisasi. Salah satu bentuknya yakni pencegahan. Maka, untuk menjaga integritas publik perlu melaksanakan empat upaya pencegahan (OECD,2008): (i) mengidentifikasi risiko penyebab konflik kepentingan : (ii) membangun prosedur akuntabilitas internal & eksternal yg gampang diakses oleh pemeriksa publik. (iii) pendekatan manajemen yg menjamin bahwa pejabat public mengambil tanggung jawab public, tak menimpakan ke pihak lain, jika ada pelanggaran akhlak public: (iv) Budaya adat organisasi biar tumbuh kepedulian untuk menolak atau menyingkir dari setiap bentuk konflik kepentingan.
Hal yg dibutuhkan dlm mengatasi penyebab pertentangan kepentingan pada dasarnya terjadi tatkala banyaknya kepentingan yg tak bending diluar & didalam yg menghipnotis & menggangu kinerja dlm menunaikan tugas pelayanan public yg mengharuskan dengan-cara terang suasana & kegiatan macam apa yg tak sesuai dgn fungsi public. Tugas dr OECD atau perumpamaan yg munkin diketahui dlm hal ini, bahwa menolong mengindentifikasi beberapa situasi (tujuh) berbahaya yg mampu menyeret pejabat public terjebak di dlm pertentangan kepentingan.
Konflik kepentingan inilah, yg membuat setiap problem teruatam kebijakan yg dibentuk terlanggar. Hal ini tak dapat dipungkiri tatkala kebijakan ini berlangsung dengan-cara tak baik. Rumus yg baik untuk memudahkan dlm kenali kemungkinan resiko pertentangan kepentingan menurut OECD, yakni perlu menciptakan pernyataan pada awal jabatan, tatkala masih memegang jabatan & pada tamat jabatan.