Keterkaitan ketiga ilmu sosial pula menghasilkan ilmu baru dgn spesifikasi menelaah sosiologi, politik, & ekonomi, yg terkenal dgn sebutan Sosiologi Politik. Sosiologi politik merupakan ilmu yg mempelajari mata rantai antara politik & penduduk , antara struktur-struktur sosial & struktur¬-struktur politik, antara tingkah laku sosial dgn tingkah laris politik, umumnya yg dipelajari :
 |
| @copyright.images.google.com |
1. Ketiganya membicarakan & menelaah objek yg sama yaitu insan selaku individu maupun golongan penduduk . Membicarakan tingkah laku & gejala sosial akhir dr interaksi serta status & peran dlm penduduk .
2. Walaupun objek sama tetapi sudut pandang berbeda ihwal tingkah laku manusia beserta tanda-tanda sosial yg ditimbulkannya, diantaranya ada “kepentingan” tertentu atau alasan yg saling berhubungan.
3. Hubungan ketiganya menciptakan cabang ilmu gres. Hubungan sosiologi & politik menciptakan cabang ilmu sosiologi politik, korelasi sosiologi & ekonomi menciptakan cabang ilmu sosiologi ekonomi, & kekerabatan antara ekonomi & politik menciptakan cabang ilmu ekonomi politik.
Keterkaitan ketiga ilmu sosial pula menciptakan ilmu baru dgn spesifikasi menelaah sosiologi, politik, & ekonomi, yg populer dgn sebutan Sosiologi Politik. Sosiologi politik merupakan ilmu yg mempelajari mata rantai antara politik & penduduk , antara struktur-struktur sosial & struktur¬-struktur politik, antara tingkah laris sosial dgn tingkah laku politik.
Sementara Sosiologi ekonomi sebagaimana yg dikemukakan Damsar (2002) adalah studi tentang bagaimana cara orang atau msayarakat menyanggupi kebutuhan hidup mereka terkait dgn jasa & barang langka dgn memakai pendekatan sosiologi.
Fenomena relasi ketiga ilmu tersebut memperjelas bahwa pembangunan mesti dipandang sebagai sebuah proses multidimensional yg mencakup aneka macam pergeseran mendasar atas struktur sosial, perilaku penduduk & institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pemasukan, serta pengentasan kemiskinan (M.P. Todaro, 2000).
Kaprikornus, pada hakekatnya pembangunan itu mesti mencerminkan pergantian total suatu masyarakat atau adaptasi sistem sosial dengan-cara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar & harapan individu maupun golongan-golongan sosial yg ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju sebuah kondisi kehidupan yg serba lebik baik, dengan-cara material maupun spiritual.
Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi didefinisikan selaku sebuah proses dimana pendapatan perkapita sebuah negara berkembangselama kurun waktu yg panjang dgn catatan bahwa jumlah penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan diktatorial tak meningkat & distribusi pendapatan tak semakin timpang (Gerald Meier dlm Kuncoro, 2000)
Pelaku ekonomi dengan-cara garis besar dibagi menjadi dua sektor yakni publik & swasta. Dalam perencanaan pembangunan, sektor publik memperhatikan beberapa faktor yakni faktor ekonomi biasa & faktor non ekonomi.
1. Faktor ekonomi biasa , yg meliputi : sektor ekonomi yg lebih banyak didominasi di suatu wilayah, sumberdaya alam yg tersedia, mutu sumberdaya insan yg ada & kemungkinan adanya teknologi gres. Dalam kaitan ini meliputi sistem ekonomi nasional, peraturan-peraturan moneter, kekuatan pesaing, potensi pasar & metode pajak.
2. Faktor non ekonomi, meliputi : perilaku masyarakat sebuah wilayah terhadap pembangunan, keseimbangan kekuatan membangun antara pemerintah & penduduk, contoh kepemimpinan sebuah kawasan, & ketersediaan infrastruktur fisik & sosial. Di dalamnya meliputi aspek politik yakni metode politik nasional, golongan yg berkuasa, stabilitas politik, kekuasaan birokrasi, relasi sipil & militer.
Aspek yang lain yakni hukum, yg terkait dgn peraturan devisa, aturan tanah, keseimbangn legislatif, direktur & yudikatif, perlindungan aturan kepada perusahaan, korupsi & kolusi. Aspek sosial yg terangkum menjadi faktor non ekonomi yaitu keseimbangan antara rural & urban, keseimbangan antara golongan etnis, keseimbangan antara golongan agama, kualitas pendidikan & kesehatan, kekuatan organisasi buruh, kesinambungan sosial antara pria & wanita.
Kemudian, terkait dgn faktor budaya maka di dalamnya dapat dilihat dr beberapa hal, tergolong ethos kerja, kesimbangan antara rasionalitas & non rasionalitas, keseimbangan antara perilaku kolektif & individualistas, kekuatan akhlak kepada modernisasi, & kemungkinan teknologi baru.
Dengan demikian, pada sektor swasta yg memulai kegiatannya dgn menyelenggarakan studi kelayakan, maka ada beberapa faktor yg mendapatkan perhatian dlm hal ini yakni :
a. Faktor ekonomi, meliputi: tata cara ekonomi nasional, peraturan moneter, kekuatan pesaing, potensi pasar & tata cara perpajakan yg berlaku.
b. Faktor non ekonomi, a) Politik yg berhubungan dgn metode politik nasional, golongan yg berkuasa, stabilitas politik, kekuasaan birokrasi & kekerabatan sipil & militer, b) Hukum, berkaitan dgn peraturan devisa, hukum tanah (agraria), keseimbangan legeslatif, administrator & yudikatif, santunan aturan kepada perusahaan swasta, korupsi & kongkalikong, c) Sosial, meliputi keseimbangan antara rural & urban (lokasi usaha), kesimbangan antara golongan etnis, keseimbangan atara golongan agama, mutu pendidikan & kesehatan, kekuatan organisasi buruh (serikat pekerja), & kesinambungan sosial antara laki-laki & perempuan (gender), & d) Kultur masyarakat, antara lain meliputi: ethos kerja, keseimbangan antara rasionalitas & non rasionalitas, keseimbangan antara perilaku kolektif & individualitas, kekuatan akhlak terhadap modernisasi & kemungkinan adanya teknologi baru.
Sesungguhnya, faktor non-ekonomi yg ada sungguh berkaitan dgn perkara sosiologis & kasus politis, tergolong aturan & kultur. Pemahaman terhadap masalah sosiologi & politik yg dimulai dgn desain dasar sosiologi & politik akan memberikan citra bahwa masalah ekonomi tak cuma dituntaskan dgn penggunaan konsep ekonomi belaka tetapi harus pula memperhatikan hal-hal yg berada di luar tataran ilmu ekonomi itu sendiri.