Masa Reformasi

Reformasi artinya pergantian dlm suatu metode yg dikala ini tengah berjalan, pastinya pergeseran ini dilandasi akan ketidakpuasan & cita-cita untuk keadaan yg lebih baik. Masa reformasi di Indonesia sendiri yakni sebuah periode politik yg berlangsung setelah runtuhnya orde baru. Adapun masa reformasi sendiri diawali dgn gerakan reformasi yg menuntut turunnya Presiden Soeharto & dilaksanakannya berbagai pergantian kebijakan.

Sehingga masa reformasi sendiri berjalan semenjak 21 Mei 1998 tatkala Presiden Soeharto mengundurkan diri sampai dgn hari ini. Pada periode ini dikerjakan banyak pergantian kebijakan yg mengakomodir keperluan bangsa Indonesia semoga menjadi lebih demokratis.

Gerakan Reformasi & Runtuhnya Orde Baru

Gerakan reformasi yakni penyebab utama runtuhnya orde baru. Sejak tahun 1997, Indonesia dihantam krisis moneter internasional yg menimbulkan jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dollar AS. Adapun hal ini tentunya menghancurkan jual beli internasional maupun perekonomian dlm negeri. Krisis ekonomi ini dgn cepat merembet menjadi krisis multidimensional. Dwifungsi ABRI, KKN, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM, & sentralisasi kekuasaan merupakan beberapa info utama yg mencuat ke permukaan.

Rentetan demonstrasi mahasiswa & rakyat menuntut dilakukannya pergeseran atas kondisi yg tak ideal. Namun, rezim orde gres menanggapi ini dgn tindak represif aparat. Puncaknya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak mati pada 12 Mei 1998 & puluhan yang lain luka-luka. Peristiwa ini dibarengi dgn kerusuhan, penjarahan, & tindakan melawan hukum yg tak terkontrol. Presiden Soeharto karenanya bersedia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 & mengakhiri rezim orde gres. Indonesia memasuki masa reformasi dgn naiknya Baharudin Jusuf Habibie selaku presiden ketiga Republik Indonesia.

Presiden B.J. Habibie memilik peran-peran penting untuk memperbaiki kondisi dgn cepat. Mengingat efek dr krisis multidimensional yg sudah melumpuhkan produktivitas negara. Pembangunan kembali Indonesia sebagai negara yg adil & demokratis dimulai dgn mewujudkan tuntutan-tuntutan rakyat dlm gerakan reformasi khususnya bidang ekonomi & politik.

Ciri-Ciri Utama Masa Reformasi

1. Kebebasan Berkumpul, Berserikat, & Berpendapat

Masa reformasi mengedepankan kebebasan bagi warga negara. Hal ini pastinya berhubungan dgn terkekangnya penduduk pada masa orde gres. Ancaman & tekanan senantiasa ada baik pada pribadi maupun institusi. Hal ini kemudian dipraktekkan pada pers, keterbukaan informasi publik, & berkurangnya intervensi terhadap pilihan-pilihan yg dimiliki penduduk .

2. Penghapusan Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI dianggap selaku salah satu upaya pemerintah orde gres menegaskan keamanan hingga ke wilayah-wilayah kecil. Mengupayakan biar tak ada tindakan subversif yg mampu mengancam pembangunan oleh pemerintah pusat. ABRI sendiri menduduki banyak jabatan strategis sehingga menyuburkan tindak Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN).

3. Otonomi Daerah

Otonomi kawasan pula merupakan ciri utama pada masa reformasi. Sistem sentralistik yg menangkal tempat-daerah mempunyai banyak opsi selain mengikuti komando pemerintah pusat. Sehingga banyak kawasan potensial tak dapat merealisasikannya untuk kesejahteraan warganya sendiri. Hal ini pula berlaku untuk kawasan beresiko pertentangan seperti Aceh, Papua, Maluku, & Timor.

4. Munculnya Lembaga Independen

Pada masa orde gres, semua forum dikontrol oleh Presiden Soeharto dgn ABRI selaku perpanjangan tangan sehingga pengawasan tak berlangsung dgn baik. Masa reformasi menjadi titik balik munculnya forum independen mirip KPK, BPK, KPU, KPI, Bawaslu, & lebih banyak lagi LSM yg mengawasi kinerja pemerintah.

Perkembangan Tiap Masa Kepresidenan

Presiden B.J. Habibie

Presiden Baharudin Jusuf Habibie menjabat semenjak 21 Mei 1998 hingga dgn 21 Oktober 1999. Presiden ketiga Republik Indonesia ini bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yg mengikuti runtuhnya orde baru. Adapun kebijakan & kejadian penting yg terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie antara lain :

• Mengesahkan UU Partai Politik pada Februari 1999, sehingga memunculkan 48 parpol yg akan bersaing pada pemilu legislatif 1999;
• Mengesahkan UU Otonomi Daerah pada Mei 1999, mengawali langkah pertama dlm desentralisasi sistem politik nasional;
• Membebaskan tahanan politik mirip Sri Bintang Pamungkas & Xanana Gusmao;
• Menyelenggarakan pemilihan lazim legislatif 1999 untuk memilih anggota DPR/MPR yg diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yg bersifat independent;
• Menyerukan referendum bagi Timor Timur yg mengakibatkan provinsi tersebut lepas dr Indonesia pada 30 Agustus 1999 semenjak integrasinya pada tahun 1975.
• Melikuidasi bank bermasalah & membentuk tim pengawas independen bareng IMF.

Masa Pemerintahan Presiden Habibie resmi rampung pada sidang MPR Oktober 1999. Beliau tak diikutsertakan dlm pemilihan presiden alasannya pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Salah satu penyebab utamanya ialah lepasnya Timor Timur dr Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid

Presiden Abdurrahman Wahid terpilih pada Sidang MPR yg dilaksanakan pada 14-21 Oktober 1999. Kabinet Persatuan Nasional dibuat dgn koalisi beberapa partai politik, serta beberapa figur independen & militer. Oleh sebab buruknya komunikasi antar pejabat negara, Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dlm Sidang MPR tanggal 23 Juli 2001. Selama kurang lebih dua tahun menjabat, beberapa insiden penting yg terjadi pada masa ini yaitu:

• Meredakan gejolak yg terjadi di beberapa kawasan pertentangan mirip Papua & Aceh, memberikan banyak kompromi pada oposisi di wilayah tersebut. Izin atas bendera bintang kejora, pengubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, & penghematan personel Tentara Nasional Indonesia di Aceh.
• Buruknya hubungan presiden dgn wakil presiden, kabinet, legislatif, & militer. Misalnya penempatan Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad menuai protes dr petinggi Tentara Nasional Indonesia. Diikuti dgn pembangkangan beberapa menteri yg mengancam posisi presiden.
• Meningkatnya agresi terorisme di Indonesia seperti masuknya laskar jihad ke Maluku, & adanya serangkaian pengeboman kepada gereja-gereja di Jakarta & delapan kota se-Indonesia.
• Munculnya skandal Bulog Gate & Brunei Gate, indikasi korupsi yg mengarah pada Abdurrahman Wahid.
• Memasukkan Hari Raya Imlek selaku hari libur nasional & mengijinkan peringatan Imlek. Presiden pula membuka wacana pencabutan TAP MPR terkait larangan Marxisme/Leninisme di Indonesia.
• Membubarkan Departemen Penerangan & Departemen Kesejahteraan.

Presiden Megawati Soekarnoputri

Presiden wanita pertama di Indonesia ini melanjutkan masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid yg tersisa sampai dgn 2004. Masa-masa ini tak ditemui adanya kesuksesan besar ataupun kemunduran yg terjadi. Sehingga Megawati sendiri tak menemukan kredit untuk membantunya mengungguli pemilu 2004. DPR pada periode ini melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yg mengubah aturan pemilihan presiden dr sidang MPR menjadi penyeleksian umum. Keadaan ekonomi terus membaik dr kejatuhan pada tahun 1998 & dikerjakan privatisasi atas lembaga BUMN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama dua periode (2004-2014) menggantikan Megawati Soekarnoputri sehabis mengungguli pemilu presiden pertama. Presiden SBY digantikan oleh Presiden Joko Widodo yg memenangi pemilu 2014. Beberapa kebijakan & kejadian penting yg terjadi yakni:

• Terjadinya Tsunami Aceh 2004 yg diikuti dgn rekonsiliasi antara Indonesia & Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Bencana-peristiwa pula banyak menjadi perhatian mirip Lapindo, Flu Burung, Banjir Jakarta, & Erupsi Merapi.
• Dialirkannya APBN untuk santunan kemiskinan mirip BLT, tetapi di sisi lain memangkas subsidi BBM. Pengurangan utang luar negeri pula dijalankan untuk memperlancar ekonomi nasional.
• Menjamurnya perkara korupsi yg gres terungkap sesudah berganti kepemimpinan. Seperti kasus Bank Century, kasus Nazarudin & Anas Urbaningrum, serta Wisma Atlet Hambalang.

Presiden Joko Widodo

Presiden RI ke-7 yg tengah menjabat sampai dgn 2024 ini sudah memasuki periode kedua. Beberapa kebijakan & insiden yg terjadi hingga hari ini antara lain:

• Munculnya kekalutan akan kebebasan beropini dgn dibubarkannya Hizbut Tahrir & beberapa mulut publik dilarang;
• Rupiah meraih level terendah dlm 20 tahun terakhir;
• Kebijakan pro-investasi yg dinilai mengabaikan lingkungan hidup sehingga merusak kehidupan masyarakat lokal & mengakibatkan musibah.
• Aksi terorisme menjamur seiring dgn kian populernya ilham-ilham radikal.
• Hilangnya independensi forum pengawas negara seperti KPK yg dianggap selaku kemunduran demokrasi.
• Munculnya perundang-undangan yg dianggap bertentangan dgn itikad publik seperti UU ITE, UU Cipta Kerja, & UU KUHP.

Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI