Peristiwa G30S PKI mengawali kala pemerintahan Orde Baru dgn kondisi keamanan & politik negara yg buruk. Pada waktu itu rakyat sudah gelisah & gundah alasannya adalah kenaikan harga barang – barang & tingkat inflasi yg tinggi, belum lagi informasi keamanan dlm negeri yg mengemuka sebab kronologi G30S PKI. Akibatnya banyak demonstrasi yg dijalankan rakyat demi menuntut perbaikan dlm negeri & pemerintahan. Adanya Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat mengemuka untuk menuntut pemerintah membubarkan PKI beserta ormasnya, menurunkan harga barang & merombak kabinet Dwikora dr unsur – unsur PKI.
Dampak G30S PKI di bidang politik lumayan signifikan & memicu terjadinya aneka macam pergeseran dlm penduduk & kehidupan berpolitik. Dalam upaya memulihkan keadaan sesudah terjadinya pemberontakan berdarah pada tanggal 30 Oktober tersebut, pemerintah mulai melaksanakan aneka macam hal untuk memperbaiki kondisi politik dalam negeri & mancanegara pada masa Orde Baru & pula menegaskan perbedaan orde usang & orde baru pada rakyat.
Pengaturan Politik Dalam Negeri
Pemerintah Orde Baru kemudian ulet melakukan banyak sekali pergantian di banyak sekali bidang utamanya politik yg sungguh besar lengan berkuasa pada kehidupan rakyat. Keadaan politik pada masa orde baru yg sedang kacau balau berusaha ditenangkan dgn beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.
1. Membentuk Kabinet Pembangunan
Kabinet pada masa peralihan kekuasaan yaitu kabinet Ampera yg diketahui dgn nama peran Dwi Darma Kabinet Ampera. Tujuan dibentuknya kabinet ini dgn Catur Karya kabinet Ampera untuk membuat stabilitas dlm bidang politik & ekonomi agar mampu menyelenggarakan pembangunan nasional.
2. Membubarkan PKI & Ormasnya
Untuk menjamin keadaan politik masa orde baru yg aman maka Soeharto selaku pengemban Supersemar perlu menjamin keamanan, ketenangan & kestabilan pemerintahan. Maka pemerintah Orde Baru melaksanakan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966, melarang PKI sebagai organisasi, & menangkap sekitar 15 orang menteri yg dianggap menjadi informan atau terlibat dlm latar belakang G30S PKI pada tanggal 8 Maret 1966.
3. Penyederhanaan Partai Politik
Penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia dijalankan sehabis pemilu tahun 1971. Keadaan politik pada masa Orde Baru tersebut tak memiliki arti menghapus partai – partai namun menggabungkannya menjadi hanya tiga partai politik saja menurut kesamaan acara. Ketiga partai politik pada masa Orde Baru tersebut adalah:
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan adonan dr NU, Parmusi, PSII & Partai Islam Perti selaku kalangan partai politik Islam.
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai hasil dr adonan PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI & Parkindo selaku kalangan partai politik nasionalis.
- Golongan Karya.
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Keadaan politik pada masa Orde Baru mampu dilihat dr penyelenggaraan penyeleksian lazim yg berhasil sebanyak enam kali setiap lima tahun sekali semenjak tahun 1971 – 1997. Pengaturan pemilu tersebut mengesankan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah tercapai, berlangsung dengan-cara tertib dgn asas Langsung, Umum, Bebas & Rahasia (LUBER). Namun pada kenyataannya, pemilu diarahkan pada kemenangan Golkar sebagai kebijakan politik pada orde gres. Kemenangan tersebut sangat menguntungkan pemerintah karena terdapat secara umum dikuasai suara di MPR & dewan perwakilan rakyat. Sehingga Soeharto mampu menjadi presiden selama enam periode pemilu, & setiap pertanggung jawaban, RUU & usulan pemerintah yang lain selalu disetujui MPR & DPR tanpa catatan.
5. Dwifungsi ABRI
Untuk meraih stabilitas politik maka ABRI diberi kiprah ganda oleh pemerintah yakni sebagai pertahanan negara & pula terlibat dlm pemerintahan. Terdapat Fraksi ABRI di MPR & DPR serta DPRD untuk fungsi stabilisator pada suasana politik negara.
6. Pendidikan P4
Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila atau P4 dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada 12 April 1976 lewat Ekaprasetia Pancakarsa. Selanjutnya dikukuhkan lewat Ketetapann MPR dlm Sidang Umum 1987. Sejak tahun 1978, pendidikan P4 dijalankan dengan-cara menyeluruh pada lapisan penduduk untuk melaksanakan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 dengan-cara konsekuen & murni. Tujuan dr penataran P4 ini yaitu untuk membentuk pemahaman yg sama akan demokrasi Pancasila sehingga diperlukan dapat membentuk persatuan & kesatuan nasional.
Dengan demikian dapat membentuk opini rakyat yg kokoh yg mendukung pemerintah Orde Baru. Penataran P4 ini memperlihatkan bahwa pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan Pancasila dgn telak terbukti dgn imbauan untuk menyebabkan Pancasila selaku asas tunggal yg alhasil menyebabkan peristiwa Tanjung Priok. Penataran P4 ini ditujukan sebagai sarana iman ideologi yg menjadikan Pancasila sebagai serpihan dr metode kepribadian, budaya & sistem sosial penduduk Indonesia.
Pengaturan Politik Luar Negeri
Keadaan politik pada masa orde baru antara Indonesia & luar negeri pula berada pada tahap yg kritis sebagai akibat aneka macam penyimpangan pada masa orde lama. Beberapa kebijakan baru terkait dgn relasi Indonesia dgn mancanegara dengan-cara politis yaitu:
1. Kembali Menjadi Anggota PBB
Desakan dr komisi bidang pertahanan keamanan & luar negeri dr dewan perwakilan rakyat GR pada pemerintah bikin Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 Desember 1966. Keputusan ini diambil alasannya adalah pemerintah menyadari akan adanya banyak faedah yg akan diperoleh dr keanggotaan PBB untuk kepentingan nasional. Kembalinya Indonesia disambut baik oleh sejumlah negara Asia & PBB sendiri & dibuktikan dgn penunjukan Adam Malik selaku Ketua Majelis Umum PBB pada masa sidang 1974.
2. Membekukan Hubungan Dengan RRC
Pembekuan relasi dgn Republik Rakyat Cina dengan-cara diplomatik pula dilaksanakan pemerintah Indonesia didasarkan pada pinjaman RRC pada PKI dlm melaksanakan kudeta sehingga RRC dianggap terlalu mencampuri persoalan dlm negeri Indonesia. Indonesia pula memperbarui hubungan politik yg sempat renggang dgn India, Filipina, Thailand & Australia serta negara lain yg sempat menegang akhir kebijakan politik Orde Lama.
3. Memperbaiki Hubungan Dengan Singapura
Keadaan politik pada masa orde gres pula dijalankan dgn pemulihan hubungan Indonesia – Singapura lewat mediator Habibur Rachman, duta besar Pakistan untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan kepada Republik Singapura pada 2 Juni 1966 pada Perdana Menteri Lee Kuan Yeuw, sehingga pemerintah Singapura pun menyatakan kesediaan untuk menjalin hubungan diplomatik.
4. Memulihkan Hubungan Dengan Malaysia
Pemulihan relasi dgn Malaysia dikerjakan dgn negosiasi di Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966 dgn isi Perjanjian Bangkok sebagai berikut:
- Rakyat Sabah kembali diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan tentang kedudukan mereka di Federasi Malaysia.
- Pemerintah Indonesia & Malaysia menyepakati pemulihan hubungan diplomatik & menghentikan permusuhan.
- Persemian pemulihan korelasi Indonesia – Malaysia dijalankan di Jakarta yg dikenal selaku Piagam Jakarta atau Jakarta Accord oleh Tun Abdul Razak & Adam Malik. Dilanjutkan dgn penempatan perwakilan pemerintahan masing – masing negara.
Keadaan politik pada masa orde gres pula diperkuat dgn menjadi salah satu negara yg mempelopori pendirian ASEAN pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Banyaknya perubahan & gebrakan yg dilaksanakan oleh pemerintah pada permulaan – permulaan pemerintahan untuk meraih tujuan pemerintah Orde Baru dinilai menenteng angin segar bagi kondisi negara & rakyat & kelangsungan proses pembangunan negara. Namun usang kelamaan rakyat pun merasakan kejanggalan dr setiap kebijakan politik yg diambil oleh negara, yg menunjukkan banyak sekali penyimpangan pada masa Orde Baru sehingga mendapat julukan selaku rezim diktator. Puncak dr ketidak setujuan rakyat dr faktor penyebab runtuhnya orde baru ialah penuntutan agar Soeharto turun dr jabatannya pada tahun 1998.