Orde Baru adalah sebutan yg dipakai untuk merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yg berlangsung selama lebih dr 30 tahun lamanya, dimulai sejak tahun 1966 sehabis masa pemerintahan Presiden Soekarno yg sering disebut selaku masa Orde Lama. Orde baru dimaksudkan sebagai masa pemerintahan gres yg akan menata kembali kehidupan masyarakat, bangsa & negara Indonesia yg berlandaskan dasar negara Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 mirip sebelumnya, sebab adanya berbagai bahaya kepada Pancasila di masa Orde Lama yakni kejadian G30S PKI.
Terjadinya usaha kudeta yg dijalankan oleh Partai Komunis Indonesia yg mengkonsumsi korban jiwa dlm kronologi g30S PKI yakni enam Jendral Tentara Nasional Indonesia AD, seorang perwira serta putri dr Jendral Nasution memunculkan gelombang kebencian rakyat kepada PKI. Hal itu pula turut menggoyahkan stabilitas nasional dengan-cara keseluruhan, sebab keamanan negara berada dlm kondisi rentan & kacau balau sehingga imbas Presiden Soekarno menjadi melemah & kehilangan kepercayaan dr sebagian rakyat. Oleh sebab itu, dikala ini menjadi selesai dr masa kepemimpinan Soekarno di Indonesia.
Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)
Kejatuhan PKI telah menyebabkan hilangnya salah satu unsur pendukung periode pemerintahan Soekarno. Kekacauan situasi saat itu membuat rakyat lewat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengajukan tiga permintaan yg dikenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada pemerintah. Tuntutan yg kemudian didukung aneka macam kesatuan agresi mahasiswa & pelajar yang lain dgn sokongan TNI tersebut adalah untuk membubarkan PKI & semua ormas – ormasnya, perombakan pada kabinet Dwikora, & tuntutan untuk menurunkan harga bahan pangan.
Ketika pada tanggal 21 Februari 1966 diumumkan reshuffle kabinet oleh Presiden Soekarno, ternyata masih ada beberapa simpatisan PKI yg duduk dlm kabinet sehingga menyulut agresi demonstrasi mahasiswa kembali, hingga memboikot peresmian menteri – menteri baru pada 24 Februari 1966. Terjadi kejadian yg melibatkan Resimen Cakrabirawa & menjadikan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim meninggal dunia. Pembubaran KAMI pada 25 Februari 1966 tak menyurutkan gerakan mahasiswa yg masih menyuarakan Tritura.
Program Kerja Kabinet Ampera
Untuk memenuhi ketiga permintaan rakyat maka dikeluarkan Ketetapan MPRS no XIII/MPRS/1966 untuk membentuk kabinet baru berjulukan Kabinet Ampera. Tugas utama dr kabinet Ampera yaitu untuk membuat stabilitas di bidang ekonomi & politik, yg dikenal dgn nama Dwidarma Kabinet Ampera. Program kerja dr kabinet Ampera yg pula dikenal dgn perumpamaan Caturkarya Kabinet Ampera ialah:
- Untuk memperbaiki kehidupan rakyat khususnya di bidang sandang & pangan.
- Melaksanakan pemilihan lazim berbatas waktu sebagaimana tercantum dlm Ketetapan MPRS no. XI/MPRS/1966.
- Melakukan politik luar negeri bebas & aktif bagi kepentingan nasional sesuai Tap MPRS no. XI/MPRS/1966.
- Terus berjuang untuk melawan imperialisme & kolonialisme dlm segala bentuknya.
Pimpinan Kabinet Ampera yakni Presiden Soekarno tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain yaitu Presidium Kabinet yg dipimpin oleh Jendral Soeharto. Sebagai jadinya timbul dualism kepemimpinan yg kurang menguntungkan bagi kesatabilan politik saat itu. Walaupun Soekarno masih memiliki pengaruh politik tetapi pengaruh tersebut perlahan sudah dilemahkan, apalagi lagi kelompok militer khususnya yg terdidik di negara Barat memperlihatkan keberatan kepada kebijakan yg dekat dgn PKI.
Aliran pertolongan dr Uni Soviet & Tiongkok pula menciptakan kekalutan bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis. Situasi negara yg kian memuncak akhirnya memaksa Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Jenderal Soeharto pada 22 Februari 1967, sesuai tertera dlm Pengumuman Presiden Mandataris MPRS & Panglima Tertinggi ABRI pada 20 Februari 1967.
Dasar dr pengumuman itu yakni pernyataan dlm Ketetapan MPRS no. XV/MPRS/1966 apabila Presiden berhalangan maka pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 akan berfungsi selaku pemegang jabatan Presiden. Jendral Soeharto pada tanggal 4 Maret 1967 menawarkan keterangan pada pemerintah di sidang DPRGR mengenai penyerahan kekuasaan. Agar penyerahan kekuasaan sah dengan-cara konstitusional maka sidang MPRS perlu diadakan. Maka lewat Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 di Jakarta, dengan-cara resmi Soeharto diangkat selaku Presiden Republik Indonesia hingga pemilihan presiden hasil pemilihan lazim.
Tujuan Pemerintahan Orde Baru
Dengan demikian, penanda lahirnya tujuan Orde Baru yakni tatkala mandat pemerintahan diserahkan dr Presiden Soekarno pada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. PKI kemudian dihentikan & dibasmi hingga ke akar – akarnya. Beberapa tujuan orde gres yg memberi makna orde gres bagi rakyat dibawah pimpinan Soeharto sebagai Presiden RI ialah:
- Mengoreksi berbagai penyimpangan yg terjadi di masa orde lama dengan-cara keseluruhan tanpa kecuali.
- Menata kembali seluruh faktor kehidupan rakyat, bangsa & negara Indonesia.
- Menerapkan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 dengan-cara murni & konsekuen seperti tujuan awalnya.
- Membangkitkan kekuatan bangsa Indonesia kembali dgn mengembalikan stabilitas nasional & mempercepat proses pembangunan khususnya pada sektor ekonomi.
Kelebihan Pemerintahan Orde Baru
- Adanya peningkatan Gros Domestic Produk perkapita di Indonesia dr 70 dolar menjadi 100 dolar.
- Berhasil memperkenalkan program Keluarga Berencana yg belum pernah dikerjakan sebelumnya.
- Peningkatan jumlah rakyat yg mampu membaca & menulis.
- Menurunnya angka pengangguran.
- Mencukupi dgn cukup baik kebutuhan sandang, pangan & papan rakyat.
- Peningkatan stabilitas keamanan negara.
- Pencanangan acara Wajib Belajar & gerakan nasional orang tua asuh.
- Keberhasilan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita
- Bekerja sama dgn investor gila di bidang ekonomi & meminjam dana dr mancanegara.
Kekurangan Masa Orde Baru
- Maraknya korupsi, kongkalikong & nepotisme sebagai penyimpangan di masa orde gres terjadi di semua kelompok termasuk pemerintahan & penduduk
- Pembangunan yg cuma dipusatkan di ibukota Jakarta saja sehingga terdapat kesenjangan cukup besar antara kota & desa.
- Ketidak puasan yg dinikmati penduduk dr aneka macam daerah yg tak tersentuh pembangunan & banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia tergolong pada etnis Tionghoa.
- Kebebasan pers dikekang & begitu pula dgn keleluasaan berpendapat setiap orang sebagai hasil dr kebijakan politik pada masa orde baru. Pers pada masa reformasi pada akhirnya menerima keleluasaan yg diinginkan.
- Kesenjangan sosial yg tinggi berjalan di penduduk
- Kekuasaan satu pihak yg berkelanjutan tanpa adanya tanda – tanda peralihan kekuasaan.
- Adanya program transmigrasi yg memunculkan kecemburuan penduduk setempat karena tunjangan yg cukup besar untuk para transmigran pada tahun – tahun pertamanya. Juga kecurigaan akan Jawanisasi tempat – kawasan di luar Jawa, padahal tak semua transmigran berasal dr suku Jawa.
Sayangnya dgn semua penerapan tujuan orde gres & ciri pokok orde gres yg dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan Soeharto, tetap tak mampu menangkal krisis yg menyerang Indonesia pada pertengahan 1997. Krisis ekonomi Asia yg terjadi pada saat itu turut menghipnotis Indonesia & diperburuk dgn kemarau paling parah dlm 50 tahun terakhir, menyebabkan harga minyak, gas & komoditas ekspor lain kian terpuruk. Jatuhnya rupiah & kenaikan tajam inflasi mempercepat perpindahan modal. Semua itu memicu aneka macam demonstrasi yg meminta Soeharto mengundurkan diri & menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru. Pada 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yakni BJ. Habibie.