Usaha Pembebasan Irian Barat (Trikora)

by

Irian Barat atau dikala ini lebih diketahui dgn nama Papua Barat merupakan daerah NKRI yg dulunya berada dlm kekuasaan Belanda. Irian barat masuk bergabung menjadi serpihan NKRI mesti melelui usaha yg panjang sarat dgn pengorbanan. Karena kesamaan visi misi & latar belakang maka pemerintah berupaya memperjuangkan pembebasan daerah Irian Barat dr kekuasaan Belanda. Perjuangan yg dilaksanakan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dikerjakan dgn beberbagi upaya, yaitu dlm bentuk diplomasi, politik, ekonomi bahkan dgn memakai senjata. Berikut diantaranya :

Melalui Diplomasi

Pemerintah Ri saat itu mengambil langkah diplomasi dlm upayanya membebaskan kawasan Irian Barat dr kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih diseleksi oleh bangsa Indonesia demi menyingkir dari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yg akan menyantap korban jiwa, baik dr pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yg pemerintah Republik Indonesia kerjakan demi memperjungkan pembebasan Irian Barat.

  • Diplomasi dgn pihak Belanda

Sesuai dgn isi persetujuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditangguhkan setahun setelahnya. Maka dr itu setelah RIS bangun atau pengukuhan kedaulatan kawasan Irian tak tergolong ke dlm kedaulatan Indonesia. Semestinya final 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dlm kedaulatan Indonesia tetapi sepertinya hal tersebut tak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari persetujuan.

Artikel Terkait:

Pada masa demokrasi liberal pun pemerintah Indonesia juga  terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke daerah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukanBelanda. Seperti, pada Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, & Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan, pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet diadakan sebuah konferensi  diantara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung  & Menteri Luar Negeri Belanda  Luns di  kota Den Haag, Belanda. Namun konferensi tersebut tak menciptakan persetujuan apapun tentang pengembalian Irian Barat.

  • Diplomasi  Melalui sidang di PBB

Karena segala upaya negosiasi yg dianjurkan pada pihak Belanda tak menghasilkan kesepakatan apapun maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah menenteng permasalahan tersebut ke lembaga PBB. Hal tersebut di upayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yg positif karena bunyi sumbangan pada saat sidang umum PBB yg diperoleh kurang dr 2/3 bunyi keseluruhan penerima sidang.

Upaya pembebasan Irian Barat  pun pula dikerjakan dgn membentuk pemerintahan sementra di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh kabinet Ali Sastroamijoyo  pada saat hari jadi kemerdekaan ke 11 yaitu pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan selaku upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk kedalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yg masuk kedalam daerah provinsi gres ini sebagian merupakan kawasan yg masih dibawah kekuasaan Belanda, & pula ditambah beberapa daerah lain seperti Tidore, Oba, Patani, & Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat Pemerintahannya berada di Soasiu, Tidore, Maluku yg diumumkan pada 23 September 1956.   

 Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain perjuangan dgn menggunakan jalur politik, upaya usaha pembebasan  Irian Barat pun dikerjakan dgn jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri  Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melaui ekonomi, bukan dengn perang senjata. Pada 18 November  1957, digelar rapat biasa di kota Jakarta yg membicarakan gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dgn agresi mogok yg dilaksanakan oleh kaum buruh  yg bekerja pada perusahaan milik Belanda, pada 2 Desember 1957.

Hal tersebut cuma awal, sehabis itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik aneka macam perusahaan  Belanda. Tadinya penyitaan tersebut cuma spontan dikerjakan, tetapi kemudian pemerintah mengontrol hal tersebut dalam  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berikut diantaranya perusahaan milik Belanda  yg disita  pemerintah Indonesia.

  1. Nederlandsche Handel Maatschappij, kemudian berubah nama  menjadi  Bank Dagang Negara

  2. Perkapalan (KPM )

  3. Perusahaan Listrik  Philips

  4. Perusahaan perkebunan .

Demi mendukung gerakkan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme pula menguatkan persatuan  rakyat Indonesia, maka dibentuklah  Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada  10  Februari 1958.

 Militer

Setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan, karenanya dgn semangat untuk memperjuangkan  pembebasan Irian Barat pemerintah pun mencari upaya lain. Upaya tersebut merupakan perjuangan dgn senjata. berikut diantaranya.

  • Operasi Trikora

Belanda yg menyatakan jikwilayah Irian Barat  tergolong kedalam wilayah Belanda dan  menjadi bagian  dr Nederlands. Dan Belanda, menyebut Irian Barat  dengan  Nederlands – Nieuw Guinea.  Hal tersebut menciptakan pemerintah Indonesia & kemudian menetapkan dengan-cara sepihak hubungan diplomatik dgn pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya dipakai cara-cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dgn membeli dr negara Uni sovie.

Dan pula pertolongan politik dr beberapa negara contohnya, India, Pakistan, Australia, elandia baru, Thailand, Inggris jerman barat & pula Perancis. Belanda pun pula mengantisipasi serangan dr Indonesia, sekitar April 1961 dibuat  Dewan Papua oleh Belanda yg mempunyai peran untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan  beberapa langkah  berikut :

  1. Menjadikan papua negara boneka, yg mempunyai bendera serta lagu kebangsaan sendiri.

  2. Mendatangkan kapal induk  Karel Doorman yg merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian.

  3. Menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Karena hal tersebut konflik bersenjata menjadi sangat sulit untuk di elakkan lagi. Menanggapi hal tersebut, pada 19 desember 1961 di selenggarakan rapat lazim di Yogyakarta. Dalam Rapat tersebut presiden Soekarno pun mempersiapkan sebuah Tri Komando Rakyat atau sering disingkat Trikora. Berikut diantaranya isi Trikora.

  1. Gagalkan upaya pembentukan negara Papua

  2. Mengibarkan Bender pusaka Merah putih di tanah Irian Barat

  3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan  & kesatuan Tanah Air.

  • Operasi Komando Mandala

Menindak lanjuti iri dr desain operasi Trikora tersebut, Presiden  Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI, kemudian membentuk sebuah komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada saat itu presiden Soekarno menunjuk Mayor Jendral Suharto menjadi kepala komando Mandala yg resmi dibentuk pada 1 Januari 1962. Komando  Mandala bermarkas di makassar & mempunyai tugas untuk melaksanakan Trikora  demi membebaskan Irian Barat. Berikut langkah-langkan yg diambil diantaranya:

  1. Merencanakan operasi militer,

  2. Mempersiapkan opersi militer,

  3. melaksanakan operasi militer,

  4. Mengobservasi situasidan pula kondisi militer di kawasan  Irian Barat.

Pada Maret sampai Agustus 1962, persiapan dimulai  dgn melakukan pendaratan pasukan yang  berisikan  anggota ABRI pula sukarelawan dr bahari & udara. Hal tersebut merupkan belahan dr persiapan pelaksanakan operasi militer diwilayah Irian Barat, Komando Mandala  sudah melakukan  tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dlm upaya mendukung pembebasan Irian Barat.

  1. Operasi  Banteng di Kaimana & Fak-fak

  2. Operasi Serigala di Teminabuan & pula di Sorong

  3. Operasi  Naga di Merauke

  4. Operasi Jatayu di Sorong, Merauke & pula Kaimana

Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi suatu peristiwa peperangan di Laut Aru pada 15 januari 1962 Yang dilakukan olah pihak Beland. Saat kapal perang  milik Angkatan Laut Republik Indonesia berjenis motor terpedo boat (MTB) Macan Tutul sedang berpatroli diwilyah maritim aru diserang dengan-cara terus menerus & menimbulkan kapal tersebut tebakar & gugurlah Komodor  Yos Sudarso  & Kapten  Laut Wiratno. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan hingga pasukan  Indonesia berhasil menguasai wilayah-kawasan penting di Irian Barat.

Artikel  terkait:

Upaya Penyelesaian Konflik

Mendapat serangan dr pihak Indonesia Belanda mulai kewalahan & merasa sedikit cemas. Hal tersebut tak luput dr pengamatan dunia internasional. Dan lantas seger beraksi dgn menesak diadakannya negosiasi tenang. Yang kemudian disetujui oleh pihak Belanda. Kemudian Dewan PBB mewakilkan Ellsworth Bunker,  diplomat asal Amerika Serikat untuk menjadi mediator dlm perundingan tersebut. Berikut beberapa pokok isi keseppakatan tersebut.

  1. Irian Barat  akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui  Dewan PBB, Yang akan mendirikan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)  sebagai Pemerintahan Sementara  PBB di Irian Barat

  2. Memberi keleluasaan untuk rakyat Irian Barat dlm memilih pertimbangan   mengenai kedudukan Irian Barat.

Pokok usulan tersebut yg kemudian dikenal dgn Rencana Bunker. Berdasarkan  Rencana tersebut, pada 15 Agustus 1962, dicapainya suatu persetujuan di  antara  pemerintah Indonesia & Belanda yg diadakan di kota New York yg disepakati oleh yg dilakukan antara Meteri Luar Negeri Indonesia Subandrio & Menteri Luar negeri Belanda Van Roijen.. Dengan begitu perjanjian ini terkenal dgn istilah Perjanjian New York.

Berikut pokok dr Perjanjian  New York  diantaranya.

  1. Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober  1962 yg kemudian bendara milik Belanda diturunkan & diganti bendera PBB.

  2. Tentara Indonesia  yg masih berada di Irian Barat  tetap berada di Irian Barat  & berada di bawah  pengawasan UNTEA

  3. Pasukan militer Belanda mesti secepatnya ditarik & dipulangkan kembali ke Belanda

  4. Bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun dikibarkan di tanah Irian Barat berada disebelah  bendera  PBB sejak 31 desember 1962

  5. Pemerintahan Irian Barat yg berada dibawah pengawasan UNTEA kan diserahkan pada pemerintah Indonesia Paling lambat 1 Mei  1963.

Hasil Perjuangan Pembebasan

Sesaat sesudah disepakatinya perundingan di kota New York, pada 19 Agustus 1962, kemudian tiba surat perintah penghentian adu tembak diantara kedua  pihak. Dan dimulainya gencatan senjata, maka dgn begitu, Operasi Jayawijaya tak jadi dilaksanakan. Pada 1 Oktober 1962, dengan-cara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTEA (PBB), sebagai potongan dr pemenuhan isi Perjanjian New York. Dan kemudian Pada 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan  pemerintahan Irian Barat pada Indonesia.

Hal tersebut di kerjakan dgn suatu syarat,  yaitu pemerintah Indonesia harus menyelenggarakan PERPERA (Penentuan Pendapat  Rakyat). Maka dgn begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia sudah selsai. PERPERA sesuai amanat dewan PBB pada 1969 kesannya dilangsungkan di Irian Jaya, & hasil  dr PERPERA ialah bahwa rakyat Irian  Barat ingin  tetap bergabung  menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.

  Sejarah Museum Galeri Nasional Indonesia Terlengkap