Kebijakan pembangunan pemerintah orde gres di bidang sosial budaya
Penjelasan:
mengakibatkan negara yg maju & tak menirukan negara orang lain
dampak kebijakan pemerintahan orde gres dlm bidang sosial
Jawaban:
Dampak Positif : A.Penurunan angka kemiskinan
B.penurunan angka kematian Bayi & angka partisipasi pendidikan dasar
C. Indonesai mengganti status dr Negara pengimpor beras paling besar mendadi bangsa yg menyanggupi kebutuhan sendiri
D. Pertumbuhan Ekonomi yg tinggi
Dampak Negatif : A.terbentunya pemerinytahan orde gres yg bersifat otoriter
B.Kebijakan politik teramat birokratis,tidak demokratis,dan cenderung KKN
C.Sistem perwakilan bersfat semu
D. Pemerintahan orde gres gagal menunjukkan pelajaran berdemokrasi yg baik & benar pada rakyat Indonesia
bagaimana kebijakan pemerintah orde gres dlm bidang sosial budaya?
mengakibatkan negara maju tak menirukan negara lain
SEBUTKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DI BIDANG SOSIAL
Jawaban:
yaitu
Kebijakan Bidang Politik
Kebijakan Bidang Sosial
Kebijakan Bidang Ekonomi
Penjelasan:
SEBUTKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DI BIDANG SOSIAL
Penjelasan:
1. Repelita
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yakni kebijakan orde baru dlm bidang ekonomi yg dimulai pada tahun 1969 hingga tahun 1994. Upaya pemerintah orde baru untuk meningkatkan ekonomi dengan-cara nasional sukses dgn memakai Repelita, diantaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) seperti berikut ini:
Pelita I yg dimulai pada 1 April 1969 – 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat & menekankan pembangunan pada bidang pertanian.
Pelita II dimulai pada 1 April 1974 – 31 Maret 1979 yg dapat memajukan perkembangan ekonomi sebanyak rata – rata 7 persen setahun.
Pelita III semenjak 1 April 1979 – 31 Maret 1984 yg menekankan tujuan Trilogi Pembangunan.
Pelita IV semenjak 1 April 1984 – 31 Maret 1989 sukses melaksanakan keluarga berencana & swasembada pangan serta perumahan.
Pelita V dimulai pada 1 April 1989 – 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian & industri untuk ekspor.
Pelita VI yg bertujuan untuk membangun sektor pertanian & industri ekspor.
2. Trilogi Pembangunan
Selain itu pula adanya tentang pembangunan nasional dlm istilah Trilogi Pembangunan yg dijadikan landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi & sosial dlm pelaksanaan pembangunan negara. Ada tiga faktor dlm trilogi pembangunan yaitu:
Stabilitas ekonomi nasional yg sehat & dinamis
Pertumbuhan ekonomi yg tinggi
Pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya yg menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
3. Pemulihan di Bidang Ekonomi Mulai 1966 – 1973
Tujuan dasar dr kebijakan orde gres yaitu pembangunan ekonomi negara dgn bergabung kembali ke dlm jajaran ekonomi dunia yakni menjadi anggota IMF (International Monetary Fund), menjadi anggota PBB kembali & anggota Bank Dunia pada kurun waktu simpulan tahun 1960an. Langkah ini kesudahannya memulai aliran dukungan keuangan & santunan abnormal dr negara Barat & pula Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk menanggulangi hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yg sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat planning guna memulihkan ekonomi.
Pada akhir 1960an penciptaan stabilitas harga dilaksanakan melalui kebijakan yg melarang pendanaan domestik dlm bentuk hutang atau pencetakan duit. Juga membebaskan kontrol pasar untuk memulihkan prosedur pasar bebas, menerapkan UU Penanaman Modal Asing pada 1967 & UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968. Penetapan kedua UU ini mengundang penanam modal sehingga perkembangan ekonomi meraih lebih dr 10% di tahun 1968.
4. Pertumbuhan Ekonomi & Intevensi Pemerintah (1974 – 1982)
Kebijakan orde gres tetap menjaga perkembangan ekonomi tahunan yg cepat diatas angka 5%. Indonesia ketika itu pula mendapat laba dengan-cara signifikan dr perdagangan minyak di tahun 1970an sehingga sektor publik bisa berperan besar dlm perekonomian dgn berinvestasi dlm pembangunan daerah, sosial, infrastruktur & mendirikan industri dlm skala besar. Namun selaku akibat dr rakyat yg merasa diabaikan dr laba ini terjadi sejarah peristiwa Malari pada tahun 1974, yg berawal dr protes terhadap banyaknya pemodal abnormal di Indonesia. Sejak itu aturan mengenai investasi gila diperketat & diganti dgn kebijakan memberi perlakuan khusus kepada pribumi.
5. Ekspor & Deregulasi sejak 1983 – 1996
Hutang mancanegara bertambah dgn jatuhnya harga minyak semenjak awal 1980an & reposisi mata duit pada tahun 1985 sehingga pemerintah mesti melaksanakan berbagai kebijakan orde baru untuk memulihkan keadaan makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor & pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu pemerintah pula mengizinkan aneka macam pendirian bank swasta gres, keleluasaan bank abnormal beroperasi di luar Jakarta, yg kemudian justru menjadi duduk perkara yg menambah krisis di Indonesia pada tamat 1990an, selain dr berbagai penyimpangan pada masa orde baru yg pula menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru & akhir masa pemerintahan Orde Baru.
maaf jika salah