Aksi Militer Belanda 2 Latar Belakang Dan Maksudnya -

Belanda yg masih ingin melanggengkan kekuasaannnya di Indonesia berupaya mencari alasan & celah supaya dapat mengingkari kesepakatanyg telah disepakati. Saat diadakannya kontrakLinggarjati Belanda mengingkarinya dgn melancarkan Agresi militer yg pertama pada bangsa Indonesia. Kemudian datang Dewan Keamanan PBB melalui KTN (Komisi Tiga Negara) kemudian tercetuslah sebuah persetujuanyg diadakan di pelabuhan Jakarta di sebuah kapal Amerika USS Renville.

Dengan menyepakati adanya gencatan senjata di sepanjang garis demarkasi atau dikenal dgn Garis Van Mook yakni suatu garis bikinan yg menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda walaupun dlm kenyataannya masih tetap ada banyak daerah yg dikuasai pihak Republik di dalamnya (M.C.Rickleffs,1998,340). Hal tersebut merupakan sejarah Perjanjian Renville.

Artikel Terkait:

Agresi Militer Belanda 1

Sejarah perjanjian Tordesillas

Sejarah VOC Belanda

Pertempuran Medan Area

Latar Belakang

Serangan bermula pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan memakai taktik perang kilat (blitkrieg) disegala sisi wilayah Republik Indonesia. Dimulai dr merebut pangkalan udara Maguwo (ketika ini bernama Adi Sucipto) dgn menerjunkan pasukan payung & dgn gerak cepat mampu menggantikan kendali kota Yogyakarta yg merupakan ibukota Republik Indonesia saat itu. Dan menangkap pemimpin Republik Indonesia yakni Soekarno & Mohammad Hatta.

Selain itu serdadu Belanda alam serangannya pula menawan Syahrir, Agus Salim, Mohammad Roem serta A.G. Pringgodigdo. Yang oleh Belanda Lekas diberangkatkan ke pengasingan di Prapat Sumatra & pulau Bangka, namun sebelum diasingkan Presiden Sokarno memberikan surat kuasa pada Safrudin Prawiranegara yg berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. Menteri lainnya yg berada di Jawa tetapi sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tak ikut tertangkap yaitu selaku berikut.

Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman,

Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo,

Menteri Pembangunan & Pemuda, Supeno, dan

Menteri Kehakiman, Mr. Susanto.

Menurut Kahin (2013) Belanda melakukan beberapa taktik untuk menghadapi bangsa Indonesia yg mulai ditetapkan pada final tahun 1948 yg diketahui selaku seni manajemen tiga sisi, berikut penjelasannya.

Pertama, Belanda berharap dgn menerapkan kekuatan militer seperlunya supaya dapat menghancurkan Republik & Militer Indonesia dengan-cara menyeluruh.

Kedua, menyebabkan bangsa Indonesia selaku Negara Federal Serikat demi melaksanakan acara pemecah belah bangsa atau politik adu domba (devide et impera)

Yang ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia akan mendapatkan hukuman internasional melalui pemberian kedaulatan pada federasi Indonesia yg dikuasai oleh Belanda dengan-cara tak eksklusif.

Dengan Agresi Militer kedua yg dilancarkan pihak Belanda, hal tersebut dianggap sebagai suatu kemenangan besar yg diperoleh Belanda. Sebab mampu menawan pucuk pimpinan bangsa Indonesia, namun hal tersebut menuai kecaman luar biasa yg tak diduga sebelumnya oleh pihak Belanda. Terutama dr pihak Amerika Serikat yg membuktikan rasa simptinya kepada bangsa Indonesia dgn memberi pernyataan, sebagaimana berikut.

Jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer kepada bangsa Indonnsia, Amerika Serikat akan menghentikan segala dukungan yg diberikan pada pemerintah Belanda

Mendorong Belanda untuk menarik pasukannya berada dibelakang garis status quo renville

Mendorong dibebaskannya pemimpin Bangsa Indonesia oleh Belanda

Mendesak supaya Belanda dibuka kembali suatu perundingan yg jujur menurut persetujuanRenville

Tujuan Agresi Militer

Agresi militer yg dilancarkan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia Internasional bahwa Republik Indonesia & tentaranya TKR itu sebenarnya sudah tak ada. Dengan begitu Belanda memiliki hak untuk berbuat semaunya kepada bangsa Indonesia. Menurut Ide Anak Agung Gde Agung (1983, 183), Ada dua argumentasi utama kenapa Beel melancarkan aksi militer tersebut, yakni sebagai berikut:

Menghancurkan Republik yg merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan,

Membentuk Pemerintah Interim Federal yg didasarkan atas Peraturan Pemerintahan dlm Peralihan,

Wakil-wakil dr kawasan-tempat federal & unsur-unsur yg kooperatif & moderat dr bekas Republik harus ikut ambil kepingan dlm PIF tanpa mewakili bekas Republik.

Menurut Kahin (2013) Belanda memiliki dua kelompok kepentingan yg menginginkan bangsa Indonesia tetap dlm kekuasaan Belanda, diantaranya sebagai berikut.

Elemen pertama, merupakan lebih banyak didominasi orang Belanda yg mempunyai investasi yg ditanamkan di bidang pengelolaan di Indonesia termasuk kelompok pengusaha yg pastinya mempunyai kepentingan hemat didalamnya.

Elemen kedua, berasal dr prajurit militer dr KNIL & pegawai negeri Belanda. Ini merupakan kelompok yg mempunyai kepentingan utama didalam kedudukan militer Belanda & pegawapemerintah pemerintah.

Dan apabila ditilik dr tujuan utama dlm setiap gerakan militer Belanda terhadap Indonesia, ada beberapa sisi yg melatar belakangi hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut.

Dari segi ekonomi, serentak kembalinya Indonesia dibawah kekuasaan masa penjajahan Belanda di Indonesia segala kepentingan ekonomi investasi yg ditanam oleh Belanda akan makin luas & mendapat keuntungan laba yg besar.

Dari sisi sosial, ini mempunyai keterkaitan dgn duduk perkara kependudukan orang Belanda yg masih tetap tinggal di Indonesia.

Dari sisi keberadaan, kedudukan Belanda di mata dunia lewat upaya perundingan yg gagal makin memperburuk citra Belanda di mata dunia Internasional. Dan lewat Agresi Militer Belanda berusaha melancarkan tujuannya lewat sokongan Militer & sekutu.

Belanda berpikir dgn jatuhnya ibukota ditangan mereka, dapat melumpuhkan pertahanan bangsa Indonesia. Namun dlm serangan tersebut ternyata Jenderal Sudirman sukses lolos. Dan kemudian memimpin perang gerilya bersama pasukannya ditengah kesehatannya yg memburuk.

Dibentuknya Pemerintahan Darurat

Dewan siasat sudah membuat suatu rencana bahwa basis pemerintahan akan dibentuk di Sumatra, maka Presiden pun menciptakan surat kuasa yg dikirimkan melalui radiogram pada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yg sedang berada di Bukittinggi. Surat tersebut berisi mandat yg diberikan pada Syafruddin Prawiranegara bahwa ia ditunjuk sementara untuk membentuk sebuah kabinet serta menggantikan tugas Pemerintah Pusat. Yang kemudian pemerintahan pimpinan Syafruddin ini diketahui dgn Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Presiden pun berjaga-jaga bila nanti Syafruddin gagal membentuk pemerintahan di Sumatera, maka dibuat pula sebuah surat pada Duta Besar RI yg berada di New Delhi India, yakni dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI L. N. Palar & Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis. Tak satupun dr mereka mengenali wacana adanya Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yg memutuskan ihwal pemberian mandat untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi pada Mr. Syafrudin Prawiranegara.