– Apa Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ? Mari simak.
Berikut ini klarifikasi & Pembahasan serta ulasan untuk Kunci Jawaban Alternatif Uji Kompetensi BAB 3 Halaman 94 Kelas 9 SMP MTs.
Pelaksana kedaulatan di Negara indonesia yaitu rakyat & forum Negara yg menjalankan tugasnya selaku representasi kedaulatan rakyat.
Salah satu lembaga tersebut ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga Negara yg memiliki derajat yg sama dgn forum-lembaga lainnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas pokok yg harus dijalankan, peran tersebut berdasarkan dr undang-undang dasar. Apakah sobat tahu?
Mari kita simak peran pokok Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan dr Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Telusuri gosip dr berbagai sumber perihal Apa Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kunci Jawaban Alternatif PPKn Halaman 94 Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama MTs.
Mengutip dr buku pelajaran PKN Kelas 9 SMP MTs, yg diterbitkan oleh pusat kurikulum & perbukuan, Balitbang, Kemendikbud RI.
Buku pembelajaran PKN kelas IX jenjang Sekolah Menengah Pertama, MTs ini yaitu edisi revisi tahun 2018. Yang didedikasikan untuk siswa atau pelajar kelas 9 SMP, MTs.
Adik-adik Pelajar sebelum membaca soal pertanyaan kegiatan kalangan halaman 94 ini ada baiknya adik-adik.
Menjawab dgn semampunya dulu soal pertanyaan di atas dgn seksama karena tanggapan yg dihidangkan ini.
Hanya sebagai tambahan referensi saja dlm proses berguru dirumah maupun di sekolah, saat dgn guru maupun dikala dirumah bareng orang renta.
Perlu diingat ya adik-adik bahwa balasan ini tak menjadi kunci jawaban alternative yg mutlak kebenarannya.
Adik-adik pula mampu menambah acuan tanggapan dr pembahasan yang lain yg ada, ataupun mencari materi bacaan yg relevan.
Salah satu pada potensi pembahasan kali ini adalah Apa Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kunci Jawaban Alternatif PKN Halaman 94 Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama MTs. Siapa sih yg tak tahu dgn Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sekilas mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan suatu forum Negara, yg dimaksud ialah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga ini sederajat dgn forum lainnya.
Pemilihan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berasal dr pemilihan umum. Biasanya dalam.
Keanggotan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dr seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat), & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Setelah mengetahui pengertian dr Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka berikutnya yakni mencari tanggapan.
Mengenai peran pokok Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut dr Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Apa Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kunci Jawaban Alternatif PKN Halaman 94 Kelas 9 SMP MTs
Berikut jawabannya yaitu :
Tugas pokok Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut Undang-undang Dasar (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
1. Mengubah & menetapkan Undang-undang Dasar (UUD), tertuang dlm pasal 3 ayat 1.
2. Melantik presiden & wakil presiden yg telah terpilih, tertuang dlm pasal 3 ayat 1.
3. Memberhentikan presiden & wakil presiden meskipun dlm periode masa jabatannya, tertuang dlm pasal 3 ayat 3.
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden jikalau presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, maupun tak dapat melaksanakan keharusan dlm masa jabatannya, tertuang dlm pasal 8 ayat 2.
5. Memilih wakil presiden dr dua kandidat yg telah disarankan oleh presiden, dgn kondisi terjadi kekosongan jabatan pada wakil presiden, tertuang dlm pasal 8 ayat 2.
6. Memilih Presiden & Wapres dr dua pasangan calon Presiden & Wakil Presiden yg direkomendasikan oleh partai politik atau adonan partai politik.
Yang pasangan kandidat Presiden & terbanyak pertama & kedua dlm pemilihan biasa sebelumnya hingga berakhir masa jabatannya.
Jika Presiden & Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tak dapat melaksanakan kewajibannya dlm masa jabatannya dengan-cara serentak, tertuang dlm pasal 8 ayat 3.
7. Menetapkan hukum tata tertib & aba-aba etik untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Itu adalah tanggapan pertanyaan soal latihan tugas uji kompetensi BAB 3 mata pelajaran PKN kelas 9 SMP MTs, gampang-mudahan menolong ya adik-adik.
Demikian pembahasan ihwal Apa Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kunci Jawaban Alternatif Uji Kompetensi BAB 3 Halaman 94 Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama MTs.
Penulis : Nadia Safitri
#Disclaimer :
Jawaban diatas tak menjadi balasan mutlak benar 100 persen, silahkan adik-adik mengeksplorasi jawaban yg relevan lainnya.
Jawaban alternatif diatas hanya sebagai pelengkap referensi saja dlm proses berguru di rumah maupun di sekolah.
Referensi :
Indonesia. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan /Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Jakarta : Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2018.
www.mpr.go.id diakses pada tanggal 11 September 2022 jam 12.50 WIB