Gedung Pancasila yakni salah satu gedung bersejarah yg letaknya ada di Jakarta, Indonesia. Nama Pancasila berasal dr tema pidato yg disampaikan oleh Soekarno di gedung tersebut pada 1 Juni 1945, dikala ia menjelaskan wacana konsep Pancasila berupa falsafah yg melandasi bangsa Indonesia. Gedung ini yakni salah satu bangunan peninggalan kolonial pada periode ke 19 di Jakarta & ketika ini dimiliki oleh Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pejambon no. 6, Jakarta Pusat.
Pada tahun 2017 diadakan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila di gedung ini untuk pertama kali, alasannya adalah disinilah kawasan dimana Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya pula. Tidak hanya menjadi saksi sejarah lahirnya Pancasila, namun hingga sekarang gedung ini terus menjadi saksi sejarah dr berbagai insiden penting seperti Piagam Jakarta & Rancangan Undang – Undang yg dibuat sebelum proklamasi kemerdekaan. Gedung ini tak terbuka untuk umum, sehingga tak banyak orang yg dapat menyaksikan isi di dlm gedung tersebut.
Pembangunan Gedung Pancasila
Sejarah berdirinya Gedung Pancasila dimulai dr suatu lahan yg dulunya terletak di lingkungan Weltevreden, sisi timur Bovenstad ( kota atas) & pada awalnya merupakan sebidang tanah yg diakuisisi oleh Cornelis Chastelein pada 6 Maret 1697. Daerah ini sekarang berada di timur jalan Medan Merdeka. Gedung ini merupakan satu dr banyaknya gedung pemerintahan yg dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terutama di sekeliling Taman Pejambon & Lapangan Banteng. Pada tahun 1830an, gedung ini dibangun & didesain oleh arsitek J. Tromp dgn gaya Neo Klasik , didominasi warna putih dgn tiang – tiang atau pilar penyangga yg kuat di serpihan depan gedung, pula dikelilingi lampu – lampu gantung & jendela besar. Gedung ini mulanya dibikin untuk rumah tinggal Hertog Bernhard, yakni seorang berkebangsaan Jerman yg menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda & merangkap sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.
Alih Fungsi Sebagai Gedung Volksraad
Pada tahun 1916 Hertog Bernhard dipindah tugaskan ke Bandung seiring dgn pindahnya Departemen Urusan Peperangan Hindia Belanda, maka rumah tersebut dialih fungsikan selaku gedung sidang untuk Dewan Rakyat. Pada tahun 1918 gedung ini didirikan & pula akan dipakai sebagai tempat konferensi dewan rakyat atau Volksraad yg diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda dgn Gubernur Jendral J.P. Van Limburg Stirum & Thomas Bastiaan Pleyte yg tatkala itu menjabat sebagai menteri urusan koloni Belanda. Sidang – sidang dilakukan di ruangan inti yg berupa semacam aula di dlm gedung ini.
Menurut isu dr katalog pekan raya yg ada pada program perayaan hari ulang tahun Batavia ke 300, gedung ini pula pernah dipakai sebagai daerah untuk pertemuan anggota dewan Hindia – Belanda atau Raad Van Indie. Gedung baru untuk Raad Van Indie kemudian dibangun pemerintah Hindia Belanda di sebelah barat gedung Volksraad, alamatnya di jalan Pejambon no.2, Jakarta Pusat.
Volksraad merupakan dewan yg memiliki wewenang sangat terbatas, alasannya adalah pada awalnya cuma diberi hak untuk memberi rekomendasi pada pemerintah, tetapi pada tahun 1927 Volksraad kemudian diberikan kewenangan lebih untuk menciptakan undang – undang bareng Gubernur Jendral. Akan tetapi, kewenangan lebih yg ditemukan Volksraad tersebut ternyata tak bermakna banyak, alasannya adalah hak untuk memveto dipegang oleh Gubernur Jendral. Disebutkan bahwa jumlah anggota Volksraad pada suatu masa dengan-cara keseluruhan pernah meraih sebanyak 60 orang dimana 30 orang dr jumlah tersebut yaitu wakil dr rakyat Indonesia. 19 orang wakil rakyat Indonesia dipilih eksklusif, 25 orang wakil bangsa Belanda, 4 orang dr perwakilan masyarakat keturunan Tionghoa, & satu orang perwakilan dr keturunan Arab.
Sidang di gedung Volksraad diadakan dua kali per tahun. Tanggal 15 Mei senantiasa menjadi tanggal sidang pertama & hari Selasa pada minggu ketiga Oktober yakni hari sidang kedua. Sekali sidang membutuhkan waktu selama empat setengah bulan. Sejak dibuat pada tahun 1927, 14 tahun kemudian pada tahun 1941 Volksraad hanya mampu mengajukan enam rancangan atau hasil sidang berupa rancangan undang undang, yg dicapai cuma sesudah beberapa orang anggotanya yakni Salim, Stokvis, Soetadi & Djajadiningrat mengeluarkan kritik pada tahun 1923. Mereka menyatakan bahwa selama perkembangan Volkstraad semenjak tahun 1918, hasil – hasil yg dicapai tak ada. Hasil sidang Volksraad yg diterima oleh pemerintah kolonial cuma tiga, itu bermakna memang hampir sepanjang berlangsungnya masa sidang Volksraad, hampir tak ada hasil yg mempunyai arti yg dicapai para anggotanya.
Pembentukan Cho Sangi In & BPUPKI
Perang Belanda & Jepang diumumkan oleh pemerintah Belanda sejak Jepang menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941. Pertahanan Belanda terdesak dlm waktu singkat tatkala berusaha menghadapi serangan dr Tentara Jepang ke 16 yg dipimpin Letnan Jenderal Imamura. Panglima Angkatan Bersenjata Belanda, Letnan Jendral Ter Poorten menyerah tanpa syarat atas nama serdadu sekutu di Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942.Kemudian pada tahun 1943, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk Cho Sangi In atau Badan Pertimbangan Pusat di Jakarta.
Pada zaman Jepang sejarah berdirinya gedung Pancasila ini memasuki lembaran gres tatkala dibentuknya Cho Sangi In selaku badan yg bertugas untuk memberikan masukan & pendapatpada pemerintah, pula menjawab pertanyaan – pertanyaan yg diajukan pemerintah terkait masalah politik mengenai langkah-langkah apa yg mesti dijalankan pemerintah militer Jepang. Ketahuilah pula mengenai sejarah gedung sate, sejarah kota renta jakarta, & sejarah berdirinya istana bogor.
Total jumlah anggota Cho Sangi In ialah 43 orang, terdiri dr 23 orang opsi Saikou Shikikan (Penguasa Tertinggi Pemerintah Militer Jepang), 18 orang delegasi dr tiap wilayah keresidenan & pula Batavia, kemudian 2 orang utusan yg berasal dr Yogyakarta & Surakarta. Gedung Volksraad kembali dipakai sebagai kawasan untuk sidang – sidang yg diadakan oleh badan usulanbikinan Jepang, sehingga nama gedung pada dikala itu lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Gedung Cho Sangi In. Empat komisi dibuat pada 16 – 20 Oktober 1943 untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan dr Saikou Shikikan yg bermaksud untuk memenangkan perang Pasifik.
Ketika Jepang mengalami kekalahan dlm perang Pasifik, sejarah pembentukan BPUPKI dimulai. Mereka membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai (Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) yg kemudian pula menggunakan gedung Volksraad selaku daerah untuk menyelenggarakan sidang – sidang yg berkaitan dgn BPUPKI. Soekarno melayangkan kritik keras pada BPUPKI pada 1 Juni 1945 karena terlihat tak ada niat untuk menolong mendesain kemerdekaan Indonesia, yg menciptakan BPUPKI alhasil mulai bekerja keras & bersidang mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Rapat – rapat atau sidang BPUPKI tersebut menciptakan bentuk awal dr Pancasila sehingga gedung Volksraad dianggap selaku daerah kelahiran Pancasila. Maka nama gedung Volksraad berkembang menjadi Gedung Pancasila pada 1 Juni 1945. Anda pula dapat menyimak sejarah lawang sewu, kejadian bandung lautan api, dan sejarah berdirinya tugu monas.
Gedung Pancasila Setelah Kemerdekaan
Sejarah berdirinya gedung Pancasila pada periode awal kemerdekaan kemudian beralih kepemilikan pada Departemen Luar Negeri, kemudian kembali dialihkan pada Kementrian Luar Negeri pada permulaan tahun 1950. Selama periode tahun 1960an gedung Pancasila digunakan untuk mendidik para calon diplomat Indonesia. Di masa sekarang, gedung ini terutama digunakan untuk menyelenggarakan acara – acara penting yg diselenggarakan Kementrian Luar Negeri, kegiatan – kegiatan internasional untuk kunjungan para petinggi negara abnormal ke Indonesia, acara penunjuktanganan kontrakdgn negara & organisasi internasional, konferensi bilateral antar negara, resepsi diplomatik, jamuan makan resmi & tak resmi kenegaraan.