Kelas X
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah …
Di dlm negara yg tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kelemahan tenaga ahli dlm bidang pemerintahan, maka kelemahan …
Peraturan tempat (Perda) dibuat dlm rangka penyelenggaraan otonomi kawasan provinsi atau kabupaten atau kota & tugas pembantuan, Perda merupakan pembagian …
Apakah yg dimaksud dgn otonomi daerah, Jelaskan penerapan otonomi kawasan dlm konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ! berikut pembahasan & …
Jelaskan korelasi struktural & fungsional pemerintah pusat & tempat dlm penerapan otonomi tempat di Indonesia ! begini kunci balasan yg …
Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah pula terjadi dlm proses penyeleksian kepala daerah, Ada tiga tata cara penyeleksian atau pengangkatan …
Perhatikan data berikut 1 Menetapkan Undang-Undang Dasar & mengganti Undang-Undang Dasar, Berdasarkan data di atas yg merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan …
Perhatikan data berikut, 1 Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama, Berdasarkan data di atas, bidang yg masih menjadi kewenangan pemerintah …
Jelaskan apa yg dimaksud dgn negara kesatuan, Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dgn tata cara desentralisasi ! berikut penjelasan, pembahasan, …
Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali (B) Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yg ditentukan …