Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu (A)
Hubungan kerja antara Presiden & DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yakni (A) menyatakan perang & menciptakan perjanjian dgn negara …
Kelas X
Kelas X
Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi (A)
Untuk mengatasi permasalahan pemerintahan, berdasarkan peran, wewenang, & keharusan yg senyatanya sudah ada serta memiliki peluang untuk hidup & meningkat …
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan (B)
Pada dasarnya situasi kehidupan politik pemerintahan, yg terdiri atas forum legislatif, eksekutif, & yudikatif, dinamakan / disebut dgn (B) Suprastruktur …
Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (A)
Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka kepada kebijakan-kebijakan yg dibuatnya, termasuk budget yg diperlukan dlm pelaksanaan kebijakan tersebut, Hal …
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keistimewaan DIY meliputi (B)
Daerah spesial Yogyakarta (DIY) ialah kawasan provinsi yg mempunyai keutamaan dlm penyelenggaraan problem pemerintahan dlm kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, …
Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari (B)
Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dr / …
Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom, Berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah (B)
Pemerintahan daerah selaku pengurus kekuasaan negara di daerah otonom, Berikut yg bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tempat (B) asas kemakmuran. Karena, …
Perhatikan data di bawah ini, 1 Lembaga swadaya masyarakat, Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah (D)
Perhatikan data di bawah ini, 1 Lembaga swadaya masyarakat, Dari data tersebut di atas yg merupakan forum suprastruktur dlm sistim …
Otonomi daerah pada masa orde baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang (C)
Otonomi daerah pada masa orde baru belum mampu dilaksanakan sesuai dgn keinginan, Hal ini sebab asas desentralisasi masih berada di …
Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (D)
Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yg bersifat khusus dlm kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia & selaku …