Contoh Judul Skripsi Hukum

Apabila Anda seorang mahasiswa semester akhir jurusan hukum tentu saja saat ini Anda sedang sibuk menyiapkan judul skripsi untuk menyelesaikan studinya. Ada banyak sekali judul skripsi hukumyang bisa Anda jadikan sebagai referensi & inspirasi untuk skripsi Anda. Namun tetap harus diingat, gunakan kreativitas Anda untuk membuat judulnya, tak hanya menggunakan referensi ini saja.

Judul Skripsi Hukum Pidana

• Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
• Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Pada Penyidik
• Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
• Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
• Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
• Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
• Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
• Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
• Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
• Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
• Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
• Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
• Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
• Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia & Malaysia
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
• Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
• Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
• Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri & Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dlm Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
• Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
• Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
• Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
• Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
• Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERDATA
• Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dr KUHP & UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika & Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
• Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dgn Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest

Wajib ananda ketahui: urutan pangkat polisi

Judul Skripsi Hukum Perdata

• Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
• Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dlm Hukum Internasional
• Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
• Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
• Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
• Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
• Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
• Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK & RUU Perjanjian Internasional
• Problematika Keberlakuan & Status Hukum Perjanjian Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
• Perkembangan Konstitusi di Indonesia
• Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
• Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
• Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
• Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Retail Goods di Kota Madya X
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri
• Pelaksanaan Eksport Import pada Beberapa Perusahaan Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Kredit Berdokumen di Semarang
• Pengaturan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum di Kecamatan X, Kabupaten Y
• Analisis Yuridis Proses Merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia & Bank Mandiri Persero
• Kewajiban & Tanggung Jawab Manager Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dan Bubar
• Upaya BPR Sebagai Pemberi Kredit Dalam Meningkatkan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah di daerah X & Y
• Penutupan Asumsi Tanggung Jawab Dalam Pegangkutan Barang Pada Pengangkut Udara Domestik, Garuda Indonesia Airways
• Tinjauan Terhadap Asuransi Kecelakaan Diri Anggota (AKDA) Bagi Anggota Polri & PNS di Lingkungan Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta

Judul Skripsi Hukum Agraria

• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
• Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
• Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
• Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
• Hak Pengembalian Harta Gono Gini yg Masih Setengah Diganti Rugi
• Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
• Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
• Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
• Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Peningkatan jual Beli Atas Tanah
• Prinsip Kehati-hati dlm Penerbitan Sertifikat Hak Asasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang Undang
• Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya
• Pelaksanaan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
• Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land ManagementAnd Policy Development Program (LMPDP)
• Kesadaran Hukum Masyarakat dlm Rangka Pendaftaran Tanah
• Eksistensi Hak Ulayat Dalam pemahaman Dan Sikap Masyarakat Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
• PRINSIP KEHATI-HATI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ASASI TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA
• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BANJARNEGARA
• PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KRAGILAN, KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARNEGARA
• TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Banjarnegara )
• TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)
• PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 – 2006
• EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT DI KEC PANGURURAN BUHIT KAB SAMOSIR, DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1968
• KINERJA BPN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH
• TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PERWAKAFAN TANAH MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Judul Skripsi Hukum Bisnis Syariah

• Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
• Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
• Implikasi Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
• Implikasi Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme & Korupsi, Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Islam
• Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
• Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
• Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
• Pelaksanaan Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata & Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
• Praktik Pinjaman Bil Ujroh  di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
• Pengemis Sebagai Pekerjaan Sehari-Hari Tinjauan Hukum Islam Dan Konstitusi Di Indonesia
• Dimensi Yuridis Sosiologis Perumusan Fatwa Tentang ekonomi syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
• Hak & Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tinjauan Hukum Islam
• Akibat Hukum Dari Pengabungan Antara Lippo Bank & Bank Niaga Terhadap Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi (Tinjauan UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)
• Faktor I’tkad Baik Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil Dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah
• Perjanjian Sewa Pohon Tinjauan Hukum Islam
• Penetapan Harga Dagangan Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah
• Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Tinjauan Hukum Jaminan Dan Hukum Islam
• Implementasi Retribusi Parkir Perspektif Hukum Islam & Peraturan Daerah
• Perbandingan Asuransi Syariah Bahtsul Masa’il Nu & Tarjih Muhammadiyah
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR R-LANGGA BANGIL
• APLIKASI AKAD RAHN DAN IJARAH DALAM LAYANAN GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH UNIT KAUMAN CABANG MALANG
• ANALISIS HUKUM BERINVESTASI DENGAN ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK
• PENIMBUNAN BAHAN POKOK PERSPEKTIF MASYARAKAT BAWEAN (STUDI FIQH MUAMALAH)
• BISNIS JUAL BELI MOBIL LEWAT MEDIATOR/MAKELAR BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM DI SHOWROOM MOBIL (STUDY KASUS DI DESA SEDENGANMIJEN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
• IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN- MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN MUDLÂRABAH DI BTN KCP SYARIAH SOEKARNO-HATTA MALANG
• IMPLEMENTASI PERJANJIAN GADAI BTN IB DI BTN SYARI’AH MALANG
• PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PERMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA (KANINDO) SYARIAH JAWA TIMUR CABANG DAU MALANG)
• PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA BANK MUAMALAT CABANG MALANG
• SISTEM BAGI HASIL MUZARA’AH DAN PEREKONOMIAN BURUH TANI (STUDI DI DESA TINGGI RAJA KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)

Selain bisa dijadikan judul skripsi hukum, contoh-contoh judul di atas pula bisa menjadi referensi bagi Anda yg ingin mencari inspirasi judul skripsi PAI.

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara

• Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
• Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
• Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
• Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
• Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
• Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
• Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
• Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
• Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
• Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
• Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
• Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
• Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dr Segi Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
• Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
• Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yg Efektif

Judul Skripsi Hukum Tata Negara

• Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
• Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
• Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
• Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
• Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
• Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
• Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
• Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
• Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden & Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
• Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
• Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
• Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
• Kedudukan Gubernur Dalam Hubungannya Terhadap Bupati/Wali Kota Sebagai Perwakilan Pemeirntah Pusat (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor XX Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dengan Undang-Undang Nomor XXX Dengan Undang Undang Nomor XX Dengan Undang-Undang Nomor XX Tentang Pemerintahan Daerah).
• Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 (Studi di Provinsi ABC)
• Pengimplementasian Pemekaran Daerah Kabupaten ABC & Dampaknya Terhadap Masyarakat
• Kedudukan Lembaga Kejaksaan dlm Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX)
• Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum
• Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.XXX Ke Dalam Undang-Undang No.XXX
• PenerapanElectronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, & Adil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia
• Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran (Studi Pada Legislator Perempuan Terpilih Di Kota ABC 2009-2014)
• Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dlm Persepektif Independensi Peradilan & Akuntabilitas Peradilan

Judul Skripsi Hukum S1

• Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
• Efektivitas Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Bali
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
• Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
• Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
• Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
• Penulisan Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik
• Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan Malang-bandara Juanda Surabaya TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
• Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
• Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Pelaksanaan Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
• Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
• Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
• Alasan Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
• Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus UIN Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
• Efektivitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
• Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Tinjauan yuridis impelementasi aplikasi fidusia online pada kantor notaris Nanang Pratomo, S.H, L.L.M

Judul skripsi hukum tersebut tentu saja dapat membantu Anda yg sedang bingung untuk memilih judul skripsi yg sesuai dgn yg Anda inginkan. Masih banyak lagi judul skripsi hukum yg belum disebutkan, Anda cukup pilih salah satu yg Anda sukai & Anda mampu untuk mengerjakannya.