Hasil kerja yg memang menjadi perhatian bareng terkait dgn metode partai politik, & mampu berdiri diatas kaki sendiri yg mengarah pada sistem kesehatan penduduk , untuk diketahui bahwa hubungan kesehatan di masyarakat, untuk dikenali dgn relasi serta dinamika budaya mereka kepada suatui kesehatan.
Ketika mendasari dilema kesehatan yg menjadi penting untuk kesembuhan di masyarakat, bukan untuk merusaknya dlm hal ini berbagai keputusan di public dengan-cara rincian sudah menjadi penting bahwa prilaku penduduk yg mengaku dengan-cara budaya Jawa atau Batak Silaban, Marpaung, serta suku Batak lainnya dlm hal ini untuk tak dipentingkan & diperhitungkan di penduduk dengan-cara berlebihan, berbagai kondisi kesehatan sosial di penduduk , serta kesehatan medis.
Aspek kesehatan yg benar, memiliki persyaratan untuk taat terhadap kebijakan yg disampaikan. Hal ini, tentunya penting bagi mereka yg berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil penilaian kerja yg memang menjadi kasus kepada dilema ketika ini, kiranya lebih ditegaskan kembali.
Dalam hal ini, agar kesadaran diri insan serta prilaku mereka di penduduk terhadap praktek kesehatan untuk bisa di displinkan dgn baik, tanpa harus menciptakan keributan di masyarakat, & dilayanan public.
Telah jelas untuk dikala ini, bahwa mereka tak akan menjadi tugas penting di penduduk , dgn keadaan mereka saat ini. Hasil dr jatah politik merupakan sesuatu yg terang selama 10 tahun bekerja, & hal ini menjadi catatan bagi dunia kesehatan. Di Indonesia, & diberbagai Negara yang lain.
Masyarakat Daya, mestinya sudah mengetahui aneka macam problem mereka tatkala memimpin, akses ekonomi politik yg mereka terima serta aneka macam hal terkait dgn prilaku penduduk serta kebijakan yg dibentuk. Sebagai perusak dgn didampingi suku Batak Silaban, bukan untuk memperbaikinya, selama dua periode, pada 2007 pemerintahan Gubernur Cornelis, MH.
Kini dlm hal ini, Golkar menjadi penanggung jawab atas problem di Kalimantan Barat, dgn memenangkan Gubernur Sutarmidji, SH, MHum. Sebagai kebijakan yg dibentuk berdasarkan sistem tatanan politik & keperluan di masyarakat Desa.