Kita terkadang mendengar perumpamaan de facto & de jure. Beberapa di antara kita mungkin paham bahwa itu yakni kata dr Bahasa Latin. Istilah ini biasa dipakai di dunia hukum, sejarah, filsafat & politik. Yang betul-betul paham perumpamaan ini pastilah orang di bidangnya.
Agar kita tak ketinggalan, mari kita pelajari istilah de facto & de jure untuk mengenali bahwa Indonesia pula aktif dlm tugas Indonesia dlm perdamaian dunia.
Pengertian de Facto Menurut Bahasa
De facto berdasarkan bahasa Latin artinya “pada faktanya”, “kenyataannya” atau dlm praktiknya. Di ilmu pemerintahan & hukum, istilah ini menunjukan praktik atau kasus yg telah terjadi walaupun tak diakui oleh aturan dengan-cara resmi.
Istilah ini biasa dipakai sebagai musuh de jure yg mengarah ke hal-hal yg bekerjasama pemerintahan, hukum atau standard. Tatkala kita berbicara tentang hukum, de jure mengarah ke apa yg tertulis oleh peraturan atau hukum. Sementara de facto mengarah ke apa yg terjadi di realita atau praktiknya.
De facto ada dua sifat yaitu sementara & tetap. De facto yg sementara merupakan pengakuan negara lain tanpa harus melihat bagaimana kondisi & kemajuan negara itu.
Jika negara itu bubar atau hancur, maka negara lain akan mencabut pengakuannya. De facto tetap yaitu pengukuhan terhadap suatu negara yg bisa menyebabkan kekerabatan baik dlm ekonomi & perdagangan.
Pengertian de Jure Menurut Bahasa
De jure adalah perumpamaan yg artinya menurut atau menurut hukum. De Jure merupakan kata serapan dr Bahasa Latin Klasik. Istilah ini biasa dipakai untuk menerangkan suasana keadaan politik pada masa order baru.
Seperti dlm Kemerdekaan de jure, Kemerdekaan dgn memproklamasikan diri sebagai negara merdeka ternyata belumlah cukup untuk dikerjakan. Sebuah negara bisa dikatakan merdeka bila menyanggupi beberapa syarat atau tolok ukur tertentu.
Suatu perkara mampu saja tertulis, ada hukumnya atau ada peraturannya maka ini disebut de Jure walaupun realitanya peraturan tersebut tak disertai atau ditaati. Jika kita membahas de jure dengan-cara bahasa berarti menurut teori tertulis.
Jangan heran, dlm kehidupan kita sehari-hari saja, sering kali praktik tak sama dgn teori. Kalau de jure menurut ilmu aturan & kenegaraan, de jure lebih bermakna ada tidaknya pengakuan.
De jure memiliki dua sifat yaitu sifat penuh & tetap. De jure bersifat penuh maka hubungan antar dua negara yg diakui & mengakui bisa dilakukan di level konsulat & diplomatik. Sehingga, negara yg terlibat relasi bilateral bisa mengantarwakilnya ke negara terkait.
Umumnya perwakilan ini dipimpin oleh duta besar yg punya kuasa & wewenang penuh. De jure bersifat tetap bermakna pengakuan ini berlaku sampai kapanpun atau tak memiliki batas waktu.
Perbedaan de facto & de jure di aturan & politik internasional
- Perbedaan Pengertian Menurut Hukum Internasional Suatu negara akan diakui dengan-cara de facto kalau sudah mempunyai syarat berdirinya suatu negara yaitu wilayah, rakyat & pemerintah yg berdaulat. Suatu negara akan diakui dengan-cara de jure yaitu suatu negara sudah menyanggupi syarat-syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional yg berlaku.
- Jangka Waktu Pengakuan Jenis legalisasi dengan-cara de facto ada dua yakni sementara & tetap. Sedangkan pengesahan dengan-cara de jure cuma satu yakni selama memenuhi syarat & hukum serta menerangkan tugas indonesia dlm relasi internasional.
- Bentuk Hubungan Bilateral Jika dengan-cara de facto, negara yg memberi & diberi pengesahan masih belum tentu bisa berhubungam dengan-cara bilateral utamanya di bidang ekonomi & politik. Jika dengan-cara de jure, negara yg mengakui & diakui bisa dgn gampang memulai korelasi bilateral.
- Cara pencabutan legalisasi Pengakuan dengan-cara de facto mampu dicabut dgn mudah yakni dgn pernyataan resmi negara saja. Bisa dengan-cara tulisan atau verbal. Sedangkan pengukuhan dengan-cara de jure mesti diputuskan dengan-cara hukum internasional yg berlaku.
Contoh Penerapan de Facto & de Jure
Sekarang kita diskusikan acuan penerapan de facto & de jure berdasarkan bahasa. Dalam ilmu pengelolaan negara, kita mengenal istilah uni partai, dwi partai & multi partai. Uni partai memiliki arti di negara tersebut hanya dikendalikan oleh satu partai misalnya di Uni Soviet dgn Partai Komunis Uni Soviet.
Dwi partai bermakna di negara tersebut dikuasai oleh dua partai secara umum dikuasai. Contohnya Amerika Serikat yg dikuasai oleh Partai Republik & Partai Demokrat. Sedangkan multi partai mempunyai arti negara tersebut memiliki lebih dr dua partai yg secara umum dikuasai seperti Indonesia ini.
Sekarang kita ambil pola Nazi Jerman. Nazi Jerman ialah negara yg menganut fasisme yg sangat kental dgn otoriternya. Kita mengenal Nazi Jerman ketika mempelajari perang dunia kedua.
Untuk metode partainya, Nazi Jerman menganut multipartai yg sama dgn Indonesia. Tapi dengan-cara de facto, iklim politiknya sungguh didominasi oleh partai Nazi sehingga terasa negara unipartai. Partai-partai yg lain hanya bertindak sebagai juru stempel saja.
Tidak berani menentang kehendak Der Fuhrer. Ada beberapa partai yg malah dipersekusi oleh Nazi. Membahas Jerman tak lepas dr perang dunia kedua. Sekarang kita bahas pola penerapan de facto & de jure sesuai bahasa politik internasional.
Secara de facto, Indonesia mendapat pengakuan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan pengakuan dengan-cara de jure pada tanggal 18 Agustus 1945 tatkala Undang-Undang Dasar 1945 sudah disahkan, terpilihnya presiden & wakilnya serta dilantiknya KNIP.
Demikian perbedaan de facto & de jure. Perbedaan de facto & de jure perlu kita pahami supaya kita yg orang awam mengerti politik dengan-cara biasa terutama aturan imbas tanam paksa di bidang politik internasional.
Seolah istilah de facto & de jure dimonopoli oleh bidang hukum & politik internasional. Tapi bahwasanya perumpamaan de facto & de jure mampu dipakai dengan-cara luas tak hanya di bidang aturan politik internasional saja.