Demokrasi Liberal

Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal yakni metode pemerintahan yg menempatkan Presiden selaku kepala negara, & perdana Menteri selaku kepala pemerintahan & pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislative sungguh kuat untuk menghipnotis kabinet, bahkan mampu menjatuhkan kabinet lewat mosi tak yakin. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Demokrasi Liberal bahu-membahu sama dgn Sistem Parlementer pada umumnya, tetapi penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dgn masa Demokrasi Terpimpin yg terjadi setelahnya.

Sistem ini cuma dapat berlangsung baik apabila dewan perwakilan rakyat memiliki komposisi yg sebanding & tetap antara pendukung pemerintah & oposisi. Komposisi pendukung & oposisi pemerintah yg kerap kali berubah akan menciptakan kabinet mampu dijatuhkan sewaktu-waktu.

Ciri-Ciri Masa Demokrasi Liberal

1. Parlemen memegang posisi yg besar lengan berkuasa kepada kabinet
2. Presiden & Wapres bertugas selaku kepala negara saja.
3. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan dominan.
4. Sering terjadi mosi tak percaya pada kabinet
5. Terjadi banyak gerakan ketidakpuasan sebab lemah & tak stabilnya pemerintahan.
6. Pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi.
7. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara, dilihat dr pembentukan konstituante.

Sejarah Singkat Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal

Kesepakatan antara Indonesia & Belanda dlm Konferensi Meja Bundar tanggal 6-15 Desember 1949 salah satunya yakni membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dgn bimbingan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. RIS terdiri atas 16 negara pecahan, dgn luas wilayah & penduduk yg berlawanan-beda. Sidang Parlemen & Senat RIS pada 16 Desember 1949 menunjuk Ir. Soekarno selaku Presiden RIS, yg kemudian menunjuk Mohammad Hatta selaku perdana Menteri. 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi Republik Indonesia (negara kesatuan). Tampuk kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh M. Natsir selaku perdana Menteri sejak September 1950. Demokrasi Liberal berjalan terpincang-pincang dgn adanya tujuh kabinet dlm sembilan tahun, gerakan separatisme di banyak tempat, & kesemrawutan ekonomi nasional. Ketidakstabilan berkepanjangan ini nantinya tidak boleh oleh presiden & diganti dgn pemerintahan otoritarian.

Kabinet-Kabinet yg Pernah Memerintah

1. Kabinet Natsir

Kabinet Natsir memerintah dr tanggal 6 September 1950 sampai dgn 20 Maret 1951, cuma selama enam bulan. Inti dr kabinet ini yaitu Masyumi, & berupa kabinet koalisi. Kabinet Natsir berkonsentrasi pada penggiatan usaha menuju keselamatan negara & konsolidasi politik. Tugas berikutnya yaitu melaksanakan penyempurnaan Angkatan Perang & meninjau kembali penyerahan Irian Barat. Namun ternyata negosiasi dgn Belanda pada 4 Desember 1950 tak menghasilkan apa-apa. Hubungan kabinet & dewan perwakilan rakyat memanas berujung pada Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden pada 21 Maret 1951.

2. Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman berjalan dr April 1951-April 1952, kabinet ini dipimpin oleh dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) & Suwirjo (PNI), koalisi dlm kabinet diharapkan mampu menimbulkan kestabilan politik. Ditambah lagi satu tugas yaitu mempercepat antisipasi penyeleksian lazim pertama Indonesia. Penyebab utama kejatuhan Kabinet Sukiman adalah penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menlu RI Ahmad Subardjo & Dubes AS Merle Cochran. Sehingga oleh dewan perwakilan rakyat dianggap mencoreng politik luar negeri bebas-aktif. Sukiman meletakkan mandatnya pada 23 Februari 1952.

3. Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo memerintah pada April 1952-Juli 1953. Wilopo yg berasal dr PNI Menyusun kabinet yg berisi dr banyak partai, dgn cita-cita mampu memunculkan stabilitas politik. Kabinet ini dihadapkan dgn permasalahan ekonomi yg memburuk alasannya adalah tak seimbangnya ekspor-impor serta defisit budget negara. Kejatuhan kabinet ini diakibatkan oleh beberapa peristiwa, mirip Peristiwa 17 Oktober 1952 & Peristiwa Tanjung Morawa. Wilopo yg diguncang oleh mosi tak yakin dr Sarekat Tani Indonesia & PNI Sumatera Utara, terpaksa menaruh jabatannya.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali I berjalan dr Juli 1953-Agustus 1955. Ali Sastroamidjojo sendiri berasal dr golongan NU. Kabinet ini bertugas untuk melakukan persiapan tamat dr pemilu yg akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1955. Kabinet Ali I sukses melaksanakan Konferensi Asia Afrika yg dilaksanakan di Bandung pada April 1955. Kabinet ini diguncang oleh pertentangan internal, antara lain penarikan menteri-menteri dr golongan NU & konflik antara Menhan Iwa Kusumasumantri dgn pimpinan TNI AD.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harahap diminta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dr Agustus 1955-Maret 1956. Tugas utama dr kabinet ini yaitu menentukan Pemilu 1955 berjalan dgn baik. Terdapat 100 partai mengajukan diri untuk DPR, & 82 partai untuk konstituante, ditambah lagi 86 organisasi & perseorangan yg berpartisipasi dlm pemilu. Tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai dgn terlaksananya pemilu yg akan membentuk kabinet baru.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Ali Sastroamidjojo kembali ditunjuk presiden untuk membentuk kabinet. Kabinet ini beranggotakan wakil-wakil dr PNI, Masyumi, & NU. Namun tokoh-tokoh ketiga partai menolak memasukkan PKI. Kabinet ini bertugas untuk membentuk Rencana Lima Tahun, mempercepat otonomi daerah & penugasan DPRD, serta sekali lagi mengusahakan percepatan penyerahan Irian Barat. Pada masa ini presiden menandatangani UU Pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Kebijakan ini memunculkan kebingungan peralihan modal Belanda, yg berujung pada penjualan pada kelompok Cina sebab badan legislatif menolak nasionalisasi aset.

7. Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda yakni kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dr Maret 1957 hingga dgn Juli 1959. Kabinet ini memiliki tugas yg serupa, yaitu perjuangan Irian Barat, melanjutkan peniadaan KMB, & perbaikan keadaan negara. Kabinet ini dibuat serentak dgn memuncaknya pergolakan di banyak sekali tempat. Kabinet ini bubar alasannya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yg menandai selesainya masa demokrasi liberal.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Sumitro berpendapat bahwa kunci menumbuhkan ekonomi nasional yaitu memunculkan kelas pengusaha. Gerakan Benteng (1950-1953) dilakukan untuk memperlihatkan kredit ringan pada 700 perusahaan Indonesia, namun tak efektif karena sering disalahgunakan. Permasalahan utama ekonomi masa ini yaitu defisit anggaran negara balasan penerimaan yg kecil. Ekspor sempat meledak pada masa Perang Korea pada tahun 1950, tetapi kembali menurun pada 1951. Jumlah uang yg beredar tak terkontrol, & biaya hidup yg terus meningkat pula persoalan utama di masyarakat. Presentase defisit terus bertambah, pada 1950 mencapai 20%, sedangkan pada 1960 mencapai 100%. Ekonomi pada masa ini sangat carut-marut & terus berlangsung sampai dgn tahun 1965.

Kebijakan Politik pada Masa Demokrasi Liberal

1. Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia Afrika merupakan lanjutan dr Konferensi Colombo pada April 1954. Kegiatan ini dilaksanakan selaku lanjutan pertemuan antara pimpinan negara Asia-Afrika untuk mengupayakan kedamaian. Konferensi ini memunculkan korelasi & kekuatan baru antar negara baru, serta menciptakan Indonesia mendapatkan pemberian dlm merebut Irian Barat, serta kesepakatan dwikewarganegaraan dgn RRC.

2. Pemilu 1955

Pemilu ini yakni pertama kalinya dilaksanakan semenjak Indonesia merdeka 1955. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dlm rangka mendapatkan legitimasi sebagai penyelenggara negara demokrasi. Pemilu Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember, & Pemilu DPR pada 22 Desember. Hasilnya ialah PNI, Masyumi, NU, & PKI sebagai pemenang pemilu & menciptakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

3. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas-aktif di tengah ketegangan dunia antara Amerika Serikat & Uni Soviet. Sikap ini ditunjukkan dlm keikutsertaan Indonesia dlm Gerakan Non-Blok serta memprakarsai Konferensi Asia-Afrika selaku bentuk penghimpunan kekuatan yg tak memihak serta mampu berafiliasi dgn semua negara yg menjunjung tinggi kedamaian dunia.

Akhir Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal diakhiri oleh keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tatkala kondisi tak membaik selama sembilan tahun & kegagalan konstituante untuk mendesain pengganti UUDS 1950. Presiden menggantikan tampuk kekuasaan dgn membubarkan konstituante, mengembalikan konstitusi pada UUD 1945, serta membentuk MPR & DPA. Presiden Soekarno dgn sumbangan utama dr TNI & kemudian PKI berupaya untuk menuntaskan revolusi nasional & mewujudkan stabilitas negara dgn kekuasaan penuh di tangannya.

Artikel: Demokrasi Liberal

Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.

Alumni Sejarah FIB UI