Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah suatu periode politik Indonesia yg dapat dilihat dgn memuncaknya posisi Presiden Soekarno yg disokong oleh Tentara Nasional Indonesia & PKI dlm menggerakkan politik nasional. Sehingga arah negara & kebijakannya selaras dgn pandangan baru Soekarno seperti pembebasan paksa Irian Barat & Konfrontasi Malaysia. Konsepsi Nasionalis, Agama, Komunis diperkenalkan selaku bentuk penyatuan seluruh inspirasi-wangsit yg membentuk Indonesia. Indonesia pula condong berhubungan dgn negara-negara baru & negara komunis. Pengaruh dr tokoh lainnya hamper tak terlihat, lantaran setiap urusan kenegaraan berada di tangan presiden.

Masa Demokrasi ditandai dgn adanya konfrontasi politik dgn berbagai pihak, kekacauan ekonomi yg makin parah, & pemusatan kekuatan pada tiga kutub yg saling mensugesti (Soekarno, PKI, TNI). Periode demokrasi terpimpin dimulai semenjak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selsai dgn berpindahnya tampuk kekuasaan pada Soeharto yg menandai dimulainya Orde Baru pada tahun 1967.

Ciri-Ciri Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pemerintah otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara.
2. Dukungan berpengaruh dr unsur militer yg menjadi kekuatan politik baru
3. Dukungan berpengaruh dr PKI sebagai penunjang setia presiden Soekarno
4. Lembaga legislatif lemah, mampu diatur bahkan dibubarkan presiden (MPRS & DPR-GR)
5. Peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan presiden (Masyumi & PSI)
6. Gerakan separatis yg masih berjalan dr masa sebelumnya.
7. Politik luar negeri yg keras & memihak blok timur.
8. Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilaksanakan di tengah krisis ekonomi yg terus memburuk.
9. Negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Sejarah Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin dimulai dr disampaikannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA & MPR, serta kembalinya konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini disambut baik oleh kelompok yg jengah dgn ketidakstabilan politik nasional selama sembilan tahun (1950-1959) yg berefek pada kondisi ekonomi yg semakin memburuk. Pada masa ini, posisi presiden Soekarno menjadi sangat kuat dgn bantuan dr TNI & kemudian PKI. Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yg didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia, yg oleh banyak pihak dianggap terlalu ekstem & menjinjing Indonesia jatuh lebih jauh ke dlm jurang kekacauan.

Perkembangan Ekonomi

Untuk merencanakan perekonomian Nasional, presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muh. Yamin yg bertugas untuk menyiapkan RUU Pembangunan Nasional & melaksanakan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1963. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi Bersama dgn kesemrawutan ekonomi, pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi & pengurangan mata uang yg beredar. Pemerintah pula mengimbau untuk melakukan pengurangan & penertiban manajemen kepada seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tak mampu menahan ambisi politiknya mirip dlm perhelatan Ganefo & Conefo yg menghabiskan banyak ongkos. Di sisi lain konfrontasi Malaysia & Irian Barat pula menghabiskan banyak anggaran lantaran Indonesia berbelanja banyak alat-alat militer dr Uni Soviet.

Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yg dijual sangat murah & agregatnya sungguh jauh dibandingkan dgn impor yg dilaksanakan negara. Sementara kredit luar negeri akan memperlihatkan pengaruh politik yg sungguh kuat, karena kondisi perang masbodoh yg memaksa untuk berpihak pada salah satu blok atau pakta. Usaha-perjuangan pemerintah dlm memperbaiki ekonomi lazimnya tak berjalan baik lantaran adanya kepentingan politik yg mengkonsumsi ongkos besar, & politik internasional yg menghambat lancarnya keluar masuk tunjangan atau kredit.

Perkembangan Politik

1. Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat menjadi acara utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dlm Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia menganjurkan pembahasan ini dlm Konferensi Perdana Menteri & kemudian Sidang Dewan Keamanan PBB pada 1956 sampai dgn 1960 hingga Indonesia menetapkan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menuntaskan masalah Irian Barat, namun pada ketika yg sama Indonesia merencanakan pilihan militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dgn Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Hal ini direspon Belanda dgn memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilaksanakan di bawah Pimpinan Mayjen Soeharto berhasil menguasai Terminabuan. Belanda mendapat tekanan dr AS untuk berunding, karena Indonesia mendapatkan bantuan penuh dr Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS & Uni Soviet terlibat dlm agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak, & jadinya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dgn penyerahan Irian Barat dr PBB ke RI dengan-cara sementara pada 1 Mei 1963.

2. Gerakan Non-Blok

Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas-aktif, sehingga mampu berhubungan dgn negara manapun yg berupaya mewujudkan perdamaian. Tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dlm keikutsertaan Indonesia dlm Gerakan Non-Blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral & menangkal pertentangan berkesinambungan antara AS & Soviet selaku dua kutub politik dunia. Gerakan ini pula menangani konflik-konflik seperti India-RRC, India Pakistan, & kemudian Indonesia-Malaysia. Dua kali Konferensi Tingkat Tinggi di Beograd & Kairo berupaya untuk memperlihatkan tekanan pada PBB untuk menekan pertentangan antara AS-Soviet & memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dgn kian memanasnya pertentangan Irian Barat, Indonesia menempel blok timur lantaran bersedia membantu persenjataan untuk berperang.

3. Konfrontasi Malaysia

Konfrontasi ini dimulai sehabis Tengku Abdul Rachman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961, kebijakan ini didukung oleh Inggris dlm persiapannya. Kebijakan menciptakan korelasi Indonesia-Malaysia memanas yg dianggap mengganggu revolusi Indonesia dgn datangnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Indonesia, Filipina, & Malaya lewat PBB melaksanakan peninjauan harapan rakyat untuk bergabung dlm federasi. Namun federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dijalankan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dgn wilayah-wilayah Federasi Malaya pada 21 September 1963. Konflik pecah di Kalimantan Utara, & diskusinya berjalan alot hingga Mei 1964. Presiden kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada konferensi di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia-Afrika & menghentikan permusuhan terhadap Malaysia.

4. Keluar dr PBB

Indonesia menetapkan untuk keluar dr PBB pada Januari 1965, disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB bahkan dewan keamanan tak tetap. Aksi ini sungguh disayangkan karena Indonesia kehilangan lembaga yg besar untuk memperjuangkan solusi konfliknya dgn Malaysia. Hal ini kemudian diganti dgn menginisiasi berdirinya New Emerging Forces (NEFO) sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Forces (CONEFO) & Games of Emerging Forces (GANEFO). Meski begitu program ini tak berjalan efektif, karena PBB yaitu forum yg sungguh penting, & kebijakan Indonesia yg memperbanyak lawan disbanding musuh sangatlah jelek. Hal ini bertentangan dgn sikap politik luar negeri Indonesia yg bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali ke PBB pada masa Orde Baru.

Penyimpangan-Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Era demokrasi terpimpin yg ditandai dgn menguatnya posisi presiden Soekarno, disokong oleh Tentara Nasional Indonesia & PKI. Seluruh kebijakan negara nyaris senantiasa dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, tanpa mempertimbangkan suara pihak-pihak lain. Penyimpangan yg dijalankan antara lain :

1. Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk dewan perwakilan rakyat-GR karena menolak anggaran belanja negara yg direkomendasikan pemerintah.
2. Membubarkan konstituante hasil pemilu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Pembentukan MPRS yg disusun oleh presiden sendiri
4. Mengatur setiap sendi kehidupan negara lewat Manipol, Usdek, & Nasakom
5. Mengangkat Ketua MPRS & Ketua DPR-GR selaku Menteri kabinet kerja.
6. Meningkatkan peranan ABRI dlm politik nasional
7. Membubarkan Masyumi & PSI dlm kaitannya dgn PRRI & Permesta.
8. Kekuasaan Presiden yg tak terbatas, tergolong dlm mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan-cara sepihak seperti keluar dr PBB, konfrontasi Irian Barat & Malaysia, Mengadakan CONEFO & GANEFO.

Akhir Demokrasi Terpimpin

Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dlm negeri. Di Jakarta, tiga poros PKI, TNI, & Soekarno makin kuat menawarkan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI kian kuat sebagai pendukung politik Soekarno, di sisi lain menggiatkan upaya di akar rumput. Salah satunya menganjurkan “Angkatan Kelima” dgn mempersenjatai buruh tani selaku bentuk tunjangan atas panggilan revolusi Soekarno. Hal ini menjadikan ketidaksenangan di kalangan TNI, yg menganggap PKI sudah melampaui batas partai politik biasa. Muncul keterangan yg menyatakan bahwa antara PKI atau Tentara Nasional Indonesia sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan lantaran ketidaksenangan tersebut.

30 September 1965 malam, sebuah aksi yg diduga dikerjakan oleh PKI menewaskan tujuh perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno menunjukkan mandat pada Soeharto selaku Men/PangAD untuk mengembalikan keamanan & wibawa pemerintah sehabis kesemrawutan yg terjadi melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini, lantaran roda pemerintahan sekarang dijalankan Soeharto. Meski begitu, Soekarno memberikan Pel Nawaksara pada Sidang MPRS 10 Januari 1967, tetapi dianggap tak cukup untuk mempertanggungjawabkan kejadian yg sudah terjadi dlm nyaris dua tahun ini.

Kamis, 20 Februari 1967 Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Soeharto. Dengan ini masa demokrasi terpimpin kemudian rampung, & dipimpin oleh Soeharto Indonesia memasuki masa Orde Baru.

Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.

Alumni Sejarah FIB UI

Materi lainnya di Sosiologiku.com:

• Perang Diponegoro
• Deklarasi Djuanda
• Perang Dunia 1