Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) balasannya buka bunyi menyikapi kerusuhan di Papua yang sudah berlangsung semenjak pertengahan Agustus kemudian.
Melalui pernyataan di situs resminya, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya kepada kenaikan kekerasan yg terjadi di Provinsi Papua, utamanya kematian sejumlah warga & pasukan keselamatan selama demonstrasi berlangsung.
“Ini ialah bab dr tren yg telah kami perhatikan sejak Desember 2018 lalu & kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dgn pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tak ada kawasan untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis & bermacam-macam,” kata Bachelet pada Rabu (4/9).
Selain itu, Bachelet pula mengapresiasi ajakan yg dilontarkan Presiden Joko Widodo beserta sejumlah tokoh & pejabat tinggi lain terkait rasisme & diskriminasi kepada warga Papua & usul untuk meredakan ketegangan.
Ia menilai rasisme & diskriminasi merupakan persoalan “serius & telah usang terjadi” di wilayah paling timur Indonesia itu. Mencoba menelepon Kementerian Luar Negeri lewat plt juru bicara Teuku Faizasyah untuk meminta respon terkait pernyataan PBB itu, tetapi belum menerima respons.
Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya & sejumlah pelajar di sana pada pertengahan Agustus lalu disebut menjadi pemantik ketegangan di beberapa wilayah Papua. Unjuk rasa berujung rusuh berulang kali terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.