Hak Papua : Persoalan Terkait Masyarakat Papua Berdasarkan Haknya

Berbagai hal terkait dgn problem Papua, yg erat dgn persoalan halnya. Berbagai terkait dgn dengan hak dasar, dapat dikenali menurut kutipan “Karena itu, kata ia, masyarakat orisinil Papua yg mengalami hal tersebut merasa terpinggirkan & merasa hak-hak dasarnya tak diproteksi. Menurutnya, itu yg membuat mereka berpikir untuk lebih baik merdeka supaya hak-haknya kembali ketimbang berada di Indonesia.

Itu kalaupun orang-orang itu tak masuk hutan, tak terlibat dlm OPM, tetapi dgn hal-hal itu muncul perasaan-perasaan untuk lebih anggun saya merdeka saja supaya hak-hak saya kembali,” katanya.
Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mampu melaksanakan pembangunan yg mengintegrasikan hal penting yg berhubungan dgn orang orisinil Papua, seperti hak politik & ekonomi.

Ia mengatakan, pemerintah mesti membuat orang orisinil Papua tak termarjinalkan di tanah & daerahnya sendiri.
“Jangan kita bilang NKRI harga mati tapi buat mereka miskin di tanah sendiri. Itu kan tidak bisa. Kita insan ini, manusia manapun tak akan terima,” jelas beliau.

Di samping itu, anggota Ombudsman, Ahmad Su’adi, beberapa waktu lalu menyebutkan, pemerintah perlu segera mengirimkan dgn tepat sasaran perbaikan pelayanan publik pada penduduk bawah. Hal tersebut, menurut Ahmad, tak terjadi selama ini. Menurutnya, kegagalan akan bantuan pelayanan publik tersebut bukan hanya kesalahan pemerintah tempat maupun pemerintah sentra.

Di samping itu, muliticultural policy pula ia sebut tak mampu ditunda & mesti dilaksanakan. Jika tidak, makan akan terus terjadi kesempatankerusuhan di Papua alasannya adalah terjadi penyingkiran. Makara, kata dia, proteksi kepada orang asli bukan cuma dlm hal jabatan saja, tapi pula dr yg paling faktual.

Ia menawarkan pola keadaan di pasar. Jangan sampai pasar betul-betul dikuasai oleh pendatang. Masyarakat orisinil Papua mesti mendapatkan penggalan di sana. Jika kapasitasnya tak memadai, maka mesti diadakan pembinaan pada mereka.

“Harus ada program inkluksi sosial. Jadi ada penyamarataan sumber daya insan di sana, bahkan ada afirmasi,” terang beliau.