Setelah sekian usang, pengaruh yg begitu besar kepada kebijakan yg telah dihasilkan pun sudah memberikan hasil yg begitu memilukan. Mungkin dapat dilihar tatkala dimasa evolusi manajemen colonial & kemudian menghasilkan satu studi sejarah yg sangat menawan untuk diketahui. Bagaimana tidak, tatkala itu kekuasaan merupakan salah satu penggalan untuk menerima saluran. Kemudian, di Kepulauan Indonesia, penjajah datang & kagum oleh ragam da peradaban yg ada di Indonesia.
 |
| @copyright:images:googel.com |
Mereka menyadari bahwa Asia pecahan selatan & timur jauh lebih maju dibandingkan Eropa bagian Barat dlm hal kekayaan & kemampuan komersial. Dengan izin setiap penduduk, mereka datang & dgn puasnya mengeksploitasi kekayaan alam yg ada di Kepulauan Indonesial, dgn demikian monopoli pun dilakukan dgn sungguh ketat. Keterkaiatan mereka dgn Indonesia tatkala itu Belanda, sangatlah bersifat incidental. Hal ini, tentunya demi kepentingan perniagaan.
Revolusi pun terus mengubah segala bentuk prinsip, hal ini mampu dimengerti tatkala prinsip kebebasan, kesetaraan, & persaudaraan dipermaklumkan, & menciptakan kesetaraan teoretis antara orang Eropa & Indonesia. Kini, penjajahan sudah mengganti Koloni Satu Bangsa, dimana yg dihadapi dikala ini ialah bangsa sendiri. Tidak berlainan jauh dgn sebelumnya, yg menjadi salah satu hal utama pastinya pembangunan, buatan pertanian, & control eksklusif dr pemerintah.
Jika dilihat kembali, Revolusi Liberal pada 1848 tak memprotes prinsip yg menciptakan koloni mengeluarkan uang untuk keperluan negeri penguasa. Sekali lagi, potensi setara dlm bidang Ekonomi untuk kedua ras dituntut, tetapi lagi-lagi tanpa ketentuan yg melindungi kepentingan Ekonomi pihak yg lemah, orang Indonesia. Lagi-lagi Belanda lah membetulkan kebijakan Liberal utamanya menyangkut kepemilikan tanah oleh orang Indonesia ke dlm Undang-Undang Hindia Belanda. Hal ini pun berlanjut tatkala Indonesia Merdeka, sampai revolusi saat ini.
Hal ini, dijalankan alasannya adalah kaum liberal mengenai pembangunan Ekonomi lewat perusahaan swasta hanya berwujud sebagian, & itupun cuma dimiliki kantong-kantong besar, bukan penduduk pekerja. Sehingga, munculah suatu perintah bahwa ini guna untuk penduduk Indonesia, yg tentunya mendasari kebijakan etis. Selanjutnya, apa yg diupayakan saat ini pastinya mampu dilaksanakan kembali, guna mencapai suatu perjalanan sejarah sebuah bangsa itu sendiri.