Jelaskan kedudukan & kiprah pemerintah pusat dlm penerapan otonomi kawasan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia ! berikut penjelasan, pembahasan, & kunci jawabannya.
Dalam soal ini, ada dua pertanyaan:
- kedudukan pemerintah pusat.
- kiprah / fungsi pemerintah pusat.
Yang berhubungan dgn otonomi kawasan / hak, keharusan, wewenang tempat otonom untuk mengurusi sendiri pemerintahannya.
Jelaskan kedudukan & kiprah pemerintah pusat dlm penerapan otonomi tempat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia !
Jawab:
Kedudukannya, penyelenggara pemerintahan pusat dlm metode ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, & menteri negara. Berkaitan dgn pelaksanaan otonomi kawasan, kebijakan yg diambil dlm mengadakan pemerintahan dipakai asas desentralisasi, tugas pembantuan, & dekonsentrasi sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
Peran pemerintah pusat dlm pelaksanaan otonomi kawasan, mempunyai 3 (tiga) fungsi antara lain:
- Fungsi Layanan (Servicing Function)
Fungsi pelayanan dijalankan dlm rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dgn cara tak diskriminatif & tak memberatkan serta dgn mutu yg sama.
Di dlm pelaksanaan fungsi layanan ini, pemerintah tak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yakni hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (keyakinan), & sebagainya.
- Fungsi Pengaturan (Regulating Function)
Fungsi ini memperlihatkan pengutamaan bahwa pengaturan tak cuma pada rakyat tetapi pada pemerintah sendiri.
- Fungsi Pemberdayaan
Fungsi ini dijalankan pemerintah dlm rangka pemberdayaan penduduk . Masyarakat tahu, menyadari diri, & bisa menentukan alternatif yg baik untuk menanggulangi atau menyelesaikan persoalan yg dihadapinya.
Begitulah jawabannya teman-sahabat. Kedudukan & pula kiprah / fungsi pemerintahan pusat dgn penerapan otonomi kawasan. Hal ini diterangkan pada halaman 105-107.
Kunci Jawaban
Begini kunci balasan guru perihal kedudukan & peran yg dimaksud: 👨🏫💯✅
Catatan: balasan di atas, bergotong-royong ada di halaman 105-107.
Jawaban diverifikasi BENAR 💯