Pada masa kepemimpinan, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji sudah dikenali bahwa memang mengaku sudah mengusir sebanyak 20 pewakilan pebisnis perkebunan kelapa sawit dr suatu konferensi yg digelar di kantornya.
Menurut ia, alasannya mengusir usahawan-usahawan tersebut alasannya dlm konferensi itu tak ada keputusan terkait penanganan banjir. “Kemarin kumpul dgn asosiasi perkebunan sawit, alasannya banyak amat, bilang saja tidak mau bantu banjir. Ada 20 pebisnis sawit. Jadi di pertemuan itu tak ada keputusan 11 November 2021.
Berbagai kalangan usahawan sudah memahami bahwa luas hutan tak akan sehat bagi penduduk yg hidup sekitar pedesaan. Dengan begitu aneka macam kegiatan ekonomi politik pebisnis hal ini akan berdampak pada kesehatan khususnya pada kaum perempuan, kepada hak air bersih.
Hal yg dibutuhkan yakni ke depan tak akan ada lagi bekerjasama dgn pihak-pihak perkebunan kelapa sawit. Karena, menurut beliau, perkebunan kelapa sawit ialah salah satu penyebab seringnya terjadi banjir di Kalbar, & hal ini banyaknya usahawan dr Korea untuk berinvestasi pada sektor perkebunan ini.
Persoalannya mampu dipahami dgn adanya “Alasannya kebun mereka tak di kawasan terdampak banjir, betul memang, tapi ekosistem itu satu kesatuan. Bukan terpisah. Itu otak mereka itu cuma mau cari kaya di Kalbar. Hal ini sudah terjadi bencana di kabupaten Landak & Bengkayang.
Perubahan hutan yg terlihat dgn faktor kehidupan Desa, tentunya memiliki persoalan yg berefek pada kesehatan di penduduk hingga ketika ini. Tatkala hal ini, mempunyai nilai rupiah maka akan dikhwatirkan dgn aneka macam acara sosial budaya di masyarakat ketika ini, tentunya pada konsumsi masakan.
Seringkali pemicu konflik terjadi pada penduduk antar perusahaan yg memang berada pada tempat hutan perkebunan miliki perkebunan. Pada masa ini, tata cara perkebunan mampu di alihkan pada perkebunan yang lain, misalnya durian, jeruk, mangga, pepaya seperti di Siantan, damn pisang, serta nenas.