Keberadaan pemerintah kawasan ini dikelola dlm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Undang-Undang Republik Indonesia menertibkan ihwal Pemerintahan Daerah yaitu (D) Nomor 12 tahun 2008.
Sebab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintahan Daerah.
Dalam undang-undang tersebut mengendalikan mengenai pemerintahan kawasan yg merupakan pergeseran dr UUD 32 tahun 2004. Makanya jawabannya adalah D.
Keberadaan pemerintah kawasan ini dikontrol dlm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Undang-Undang Republik Indonesia menertibkan wacana Pemerintahan Daerah yakni…
a. Nomor 20 tahun 2005.
b. Nomor 3 tahun 2006.
c. Nomor 12 tahun 2006.
d. Nomor 12 tahun 2008. ✅
e. Nomor 32 tahun 2014.
Penjelasan
- Maksud soal: UU ihwal pemerintah kawasan.
- Kata kunci: pemerintah tempat.
- Jawabannya ialah D.
Dalam belajar online kali ini, kata kuncinya yakni undang-undang wacana pemerintahan kawasan. Maka jawabannya yaitu UU nomor 12 tahun 2008, alasannya adalah hal berisi tentang pemerintahan tempat.
Sehingga jawabannya D. Berikut ini informasi di dlm buku paket, halaman 101:
- Sedangkan A, B, C & E salah.
Nomor 20 tahun 2005, berisi tetang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil observasi & pengembangan oleh sekolah tinggi tinggi & lembaga penelitian & pengembangan. Sehingga A salah alasannya bukan ihwal pemerintahan tempat.
Nomor 3 tahun 2006, berisi tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perihal Peradilan Agama. Berati bukan wacana pemerintahan daerah, maka B salah.
Nomor 12 tahun 2006, berhubungan dgn kewerganegaraan Indonesia, maka C salah sebab yg ditanyakan tentang pemerintahan daerah.
Nomor 32 tahun 2014, berisi wacana kelautan, maka E salah sebab yg dicari yakni wacana pemerintahan tempat.
Kunci Jawaban
(D) Nomor 12 tahun 2008, alasannya berisi ihwal pemerintahan tempat.
Jawaban diverifikasi BENAR 💯