Dikutip melalui berita terkini, bahwa Kampanye tanda pagar (tagar) #2019gantipresiden memiliki peluang menyulut pertentangan horizontal di penduduk . Elite politik harus turun tangan menawarkan acuan bagaimana berkompetisi dengan-cara sehat di alam demokrasi.
#2019gantipresiden di mata hukum Indonesia yg berada di ruang debu-debu. Tidak ada argumentasi yg ‘clear’ apakah tagar itu dapat dikategorikan sebagai upaya makar yg dihentikan, atau sebatas keleluasaan berekspresi. Mereka bilang, kami tak memakzulkan.
Kami hanya bilang 2019 ganti presiden, bukan saat ini. Artinya, kampanye tagar ini mempergunakan suasana ambiguitas aturan. Berdasarkan duduk perkara Politik dlm Negeri, maka akan tampak dgn politik Amerika Serikat terkait memakzulkan.
Jika diketahui bahwa, kita mampu membuat iklim demokrasi yg lebih baik, tanpa adanya konflik horizontal di masyarakat, serta berbagai problem politik di penduduk yg ketika ini berada. Dengan kata lain, berbagai duduk perkara konflik yg berjalan akan dimengerti berdasarkan tata cara dinamika budaya masyarakat dlm mematangkan demokrasi.
Berbagai upaya Negara, dlm melangsungkan tugas serta demokrasi saat ini ialah bab dr peluang dr sistem sosial masyarakat yg kerabkali menjadi masalah dr dinamika yg berlangsung.
Dalam hal ini, obyektifitas terhadap kampanye tagar #2019gantipresiden faktanya dibumbui kalimat dgn unsur provokasi, rentan ujaran kebencian & hasutan.