Kemajuan suatu Negara sungguh dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan dlm sector buatan dlm mendayagunakan teknilogi untuk menghasilkan produk barang & jasa guna memenuhi kebutuhan pasar domestic & ekspor. Kemajuan tersebut, mesti diketahui & ditentukan selaku kemajuan & perkembangan jaringan kerja sama antar industri, institusi serta aktivitas interaksi lainnnya.
Pengembangan dayaguna dengan-cara inovatif serta menguasai ilmu wawasan yg melandasi perkembangan teknologi. Peran teknologi dlm hal ini, guna menciptakan nilai tambah dengan-cara ekonomi atau perbaikan mutu hidup penduduk & lingkungan hidupnya. Dengan demikian, investasi pemerintah tersebut dlm menciptakan public return sebesar mungkin.
Tujuan adanya kebijakan tentunya untuk mengembangkan kesanggupan masyarakat dlm memanfaatkan & menguasai ilmu pengetahuan & teknologi guna kepentingan penduduk & Negara. Pengaturan alih teknologi perlu diperhatikan dlm kerangka untuk masuknya teknologi baru di Indonesia. Melalui kerja sama lisensi atau lewat penanaman modal asing.
Pembangunan industri untuk Indonesia sangat dibutuhkan terutama dlm kaitan dgn inovasi gres, dgn demikian dilema kepada perkembangan masyarakat harus sesegera digunakan dgn sebaiknya. Berdasarkan dgn hal tersebut, maka alih teknologi harus mendaparkan pengaturan yg mencukupi sehingga dunia usaha akan terhindar dr peniruan teknologi yang lain. Dalam kaitan hal ini, perusahaan memilih kelanjutan produksinya dgn memakai bikinan lain lewat penerbitan, maka ada yg namannya WIBO (World Intelectual Property Organization), yg bertanggungjawab untuk memberikan penawaran khusus & tunjangan miliki intelektual di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu Negara yg menerapkan ketiga bentuk tersebut ke dlm prosedur pengaturan alih teknologinya.