Tempat & Tanggal Dilaksanakan Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar yaitu konferensi diplomasi yg dikerjakan antara Republik Indonesia, Belanda, & BFO (Bijenkoomst voor Federal Overleg) di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Pertemuan ini merupakan upaya diplomasi terakhir antara Indonesia & Belanda sehabis Konferensi Roem-Roijen. Nama konferensi ini sendiri berasal dr meja pertemuan yg berupa melingkar. Konferensi Meja Bundar melahirkan keputusan penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat dr Belanda.
Latar Belakang KMB
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung dlm bentuk fisik & diplomasi. Pasca perjanjian Renville yg disepakati pada 17 Januari 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki sisa wilayah Republik Indonesia. Terlebih, Belanda menangkap & mengasingkan pemimpin-pemimpin republik. Hal ini memantik perhatian dr Perserikatan Bangsa-Bangsa, yg mengeluarkan resolusi berupa teguran pada Belanda atas aksi militer & menuntut dipulihkannya kekuasaan republik. PBB menuntut kedua pihak untuk menuntaskan sengketa dgn cara tenang.
Perjanjian Roem-Roijen disepakati pada 7 Mei 1949 selaku bentuk upaya permulaan menyelesaikan sengketa antara Belanda & Republik Indonesia sebelum dilaksanakannya KMB. Hasil perjanjian ini diloloskan selaku resolusi Dewan Keamanan PBB, dibutuhkan dgn diselesaikannya sebagian permasalahan dlm kesepakatan ini dapat mempermudah jalannya Konferensi Meja Bundar. Konferensi Inter-Indonesia pula dilaksanakan untuk menyatukan usulan mengenai kerangka negara Indonesia Serikat yg akan dibuat setelah KMB. Keputusan dr kedua pertemuan ini salah satunya yaitu menjamin pemimpin republik yg diasingkan akan berhak menghadiri KMB di Den Haag.
KMB merupakan puncak dr upaya diplomasi Indonesia dlm menjaga kemerdekaan republik. Dilaksanakannya pertemuan ini menjadi langkah pertama Indonesia membebaskan diri dr ancaman imperialisme setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.
Proses Berlangsungnya Peristiwa KMB
Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata di Jawa & Sumatera pada 11 & 15 Agustus 1949. Bersamaan dgn itu untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia membentuk perwakilan yg diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. Sementara perwakilan dr Belanda diketuai oleh Mr. Johan van Maarseveen, BFO diwakili oleh Sultan Abdul Hamid II dr Pontianak, & UNCI (United Nations Commission for Indonesia) selaku penengah yakni Chritchley.
Diskusi yg terjadi dlm KMB terjadi mulai dr bulan Agustus hingga dgn disepakati pada permulaan November 1949. Hal ini tentunya dikarenakan perbedaan pertimbangan antara Belanda & Indonesia tentang syarat diberikannya kedaulatan. Belanda pastinya lebih menentukan untuk mempertahankan kedaulatan Belanda di Hindia Timur. Sehingga beberapa permintaan yg diminta oleh Belanda sangat susah untuk diterima perwakilan Indonesia. Perdebatan yg terjadi dlm konferensi tersebut mencakup:
- Belanda mengharapkan dibentuknya Uni Indonesia-Belanda yg bersifat permanen, namun Indonesia hanya menghendaki kerjasama bebas tanpa terikat organisasi yg permanen.
- Belanda mengharapkan diambilalihnya utang Hindia Belanda sampai dgn tahun 1949, termasuk biaya perang kolonial melawan Indonesia. Sementara Indonesia menilai bahwa Indonesia tak semestinya membayar utang yg digunakan untuk merusak republik.
- Belanda belum bersedia menyerahkan Irian Barat alasannya adalah dianggap tak memiliki ikatan etnik dgn penduduk Indonesia yang lain. Sementara Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan potongan dr Indonesia, sebagaimana disepakati bahwa wilayah Indonesia ialah bekas kekuasaan Hindia Belanda.
Hasil-hasil Konferensi Meja Bundar
Indonesia & Belanda pada kesudahannya bersedia menyepakati hasil diskusi yg sudah berjalan hamper tiga bulan. Tepatnya pada 2 November 1949, perjanjian ditandatangani oleh Drs. Mohammad Hatta, Mr. van Maarseveen, & Sultan Abdul Hamid II. Isi dr perjanjian yg sudah disepakati antara lain :
- Kedaulatan diserahkan oleh Belanda pada Republik Indonesia dengan-cara de jure, terkecuali Irian Barat yg akan disepakati setahun sesudah Konferensi Meja Bundar dijalankan. Kedaulatan ini diserahkan selambat-lambatnya 30 Desember 1949.
- Indonesia menanggung seluruh utang Hindia Belanda, hingga dgn perang kolonial melawan Indonesia resmi diakhiri. Nominalnya sekitar 4,3 miliar gulden pada tahun 1949.
- Dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yg merupakan penggalan dr Uni Indonesia-Belanda yg menginduk pada Kerajaan Belanda. Selain itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) menjadi satu-satunya satuan militer yg dimiliki oleh Indonesia.
Hasil-hasil lain yg ada dlm Konferensi Meja Bundar misalnya Belanda akan mempesona mundur angkatan perangnya dlm waktu sesingkat-singkatnya, komitmen untuk menghilangkan diskriminasi, & pengambilalihan persetujuan perdagangan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Pernyataan penyerahan kedaulatan sendiri ditandatangani di dua kawasan, Indonesia & Belanda. Ratu Juliana & Mohammad Hatta menandatanganinya di Belanda, sementara AHJ Lovink & Sri Sultan Hamengkubuwono IX menandatanganinya di Indonesia.
Tokoh-tokoh KMB
Tokoh-tokoh yg berperan dlm Konferensi Meja Bundar terbagi menjadi empat pihak, yaitu Indonesia, Belanda, BFO, & UNCI. Pihak Indonesia yg diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta mempunyai anggota-anggota antara lain :
- Mohammad Roem;
- J. Leimena;
- Ali Sastroamidjojo;
- Djuanda, Sukiman;
- Sudjono Hadinoto;
- Kolonel T.B. Simatupang;
- Sumitro Djojohadikusumo;
- Abdul Karim Pringgodigdo; dan
- Sumardi.
Pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dr Pontianak. Sultan Hamid II yakni Presiden Negara Kalimantan Barat, yg ditunjuk untuk mewakili BFO dlm Konferensi Meja Bundar. BFO yakni komite 15 pemimpin negara federal yg dibuat oleh Belanda selama masa perang kemerdekaan. BFO semula merupakan upaya Belanda untuk melemahkan efek Republik Indonesia yg dominan di Jawa dgn meletakkan figur-figur dr luar Jawa. Namun, agresi militer Belanda menjadikan komite ini mendukung resolusi PBB & mendesak Indonesia-Belanda masuk dlm suatu perundingan untuk menuntaskan kekerasan.
Pihak Belanda diwakili oleh Mr. Johan van Maarseveen, Menteri Urusan Luar Negeri & Seberang Lautan Belanda. Sejak tahun 1949 sampai dgn wafat pada tahun 1951, dia pula menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman,
Pihak UNCI diwakili oleh Chritchley, seorang politisi internasional yg berasal dr Australia. UNCI sendiri terdiri dr perwakilan banyak negara yg bertugas untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia menggantikan Komisi Tiga Negara (KTN).
Dampak KMB bagi Indonesia
Dampak utama dr dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar ialah diperolehnya kedaulatan dengan-cara de jure oleh Republik Indonesia Serikat dr Belanda. Sehingga Indonesia menjadi negara merdeka yg bebas dr intervensi & bahaya. Kesepakatan ini pula menjadi simpulan perang kemerdekaan yg telah berlangsung selama empat tahun. Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, sementara Drs. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai perdana Menteri. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 16 negara serpihan & tergabung dlm Uni Indonesia-Belanda yg menginduk pada Kerajaan Belanda.
Adapun pada perkembangan selanjutnya, beberapa kesepakatan dlm KMB tak dilaksanakan dgn konsekuen, antara lain mirip :
- Belanda yg mengulur pembahasan mengenai Irian Barat, sehingga Presiden Soekarno menyuruh Operasi Trikora yg diakhiri dgn Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1953.
- Indonesia membubarkan RIS Sembilan bulan sejak disepakati, tepatnya 17 Agustus 1950.
- Indonesia berhenti mengeluarkan uang utang pada tahun 1956, sesudah mengeluarkan uang kurang lebih 4 miliar gulden.
Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI