Kudeta Partai Demokrat, Menjelang Pilpres 2024

Pada bulan maret, tepatnya simpulan bulan ketika ini, dilema partai oleh Ketua Umum Partai Demokrat model Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko buka bunyi lagi terkait kudeta antara dirinya dgn Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat masih berlanjut.

Ia memberikan sebab menerima pinangan sejumlah pihak untuk memimpin partai berlambang mercy itu. Moeldoko menyampaikan arah demokrasi dlm tubuh Demokrat sudah bergeser. Ini terjadi seiring dgn pertarungan ideologi yg berpengaruh menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berbagai pinang yg mengarah pada Moeldoko itu, memang hasil dr pilihan yg di pilihnya, dgn begitu dia menjelaskan bahwa pertarungan itu terorganisir & mudah dimengerti. Selain itu hal ini bisa menjadi ancaman untuk merealisasikan harapan Indonesia emas pada 2045. “Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat tetapi pula menyelamatkan bangsa & negara,

Kepala Staf Kepresidenan itu pula meminta agar tak menghubungkan kejadian ini dgn Presiden Joko Widodo. Ia tak mau Jokowi terbebani oleh problem yg ia hadapi. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu pula mengaku khilaf lantaran tak memberitahu istri & keluarganya atas manuvernya di Demokrat.

Namun, ia menganggap sudah sudah biasa mengambil risiko yg menurutnya dilaksanakan demi kepentingan bangsa & negara. “Dan itu atas otoritas langsung, Berbagai hal terkait dgn problem konflik, teroris serta aneka macam hal pada sebuah kawasan, utamanya perbatasan masih menjadi pecahan dr aspek partai Demokrat nantinya. Hal Ini, pastinya dgn  memperlihatkan budbahasa & nalar demokrasi yg tak berlangsung & itu buruk buat pemerintah.

Berdasarkan hasil dr Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menganggap ada kemungkinan kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  memenangkan pertarungan internal ini. Namun, hal tersebut mampu terjadi jika dia sukses melakukan rekonsolidasi internal. Selain itu, ada pula kesempatanadanya sosok alternatif dlm partai berlambang mercy tersebut.



  √ Mengapa Konsolidasi Bisa Menghambat Integrasi Sosial?