Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Setelah memproklamasikan kemerdekaan, rakyat tak langsung merasakan arti kebebasan. Hal ini karena Belanda masih terus berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yg sudah diproklamasikan oleh para pahlawan poklamator.

Upaya mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dilakukan dgn jalur peperangan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pula dilakukan dgn jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah jalan yg ditempuh oleh pahlawan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia.

Dalam mempertahankan kemerdekaan yg telah diperoleh, Indonesia telah melakukan beberapa perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dgn dibuatnya beberapa organisasi sebagai berikut.

Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati adalah perundingan yg dilakukan di Jawa Barat. Wakil dr Indonesia untuk menghadiri perundingan adalah Sutan Syahrir. Sedangkan, Belanda mengirimkan wakilnya yaitu Wim Schermerhorn. Dalam perundingan ini pula dihadiri oleh seorang mediator dr Inggris bernama Lord Killearn.

Perjanjian Linggarjati terjadi akibat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, & tak mengakui kemerdekaan Negara Indonesia.  perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 November 1946 & selesai pada tanggal 15 November 1946.

Berikut merupakan hasil dr perundingan tersebut:

1. Belanda mengakui dengan-cara de facto bahwa Jawa, Sumatera, & Madura adalah wilayah Republik Indonesia.
2. Pada tanggal 1 Januari 1949, Belanda sudah harus pergi dr Indonesia.
3. Kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. RIS harus bergabung dgn persemakmuran Indonesia-Belanda & Belanda menjadi Uni.

Namun, banyak tokoh pergerakan nasional yg menentang isi dr perjanjian Linggarjati. Hal ini disebabkan isi dr perjanjian Linggarjati menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Indonesia. Salah satu hal yg merugikan bangsa Indonesia adalah wilayah Indonesia hanya Jawa, Madura & Sumatera saja.

Keuntungan perjanjian Linggarjati bagi Indonesia adalah wilayah Negara Indonesia telah diakui dengan-cara de facto. Selain itu, dgn adanya perjanjian Linggarjati membuat Indonesia diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Walaupun banyak yg menentang perjanjian ini, namun pada akhirnya perjanjian ini tetap ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

Perjanjian Renville

Upaya diplomasi yg selanjutnya adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dgn Belanda yg dikarenakan adanya sengketa kedaulatan Indonesia. Perjanjian Renville dilaksanakan tanggal 17 Januari 1948.

Perjanjian ini dilakukan di atas kapal Amerika Serikat bernama Renville, sehingga sesuai dgn lokasi diadakannya perjanjian, perjanjian ini dinamakan perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilakukan karena Belanda & Indonesia terus bersengketa tentang wilayah Indonesia.

Delegasi dr negara Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Syarifudin. Amir syarifudin ditemani oleh Agus Salim, Ali Sastroamijoyo, Dr.J. Leimena, Nasrun, & Dr. Coatik. Sedangkan, delegasi dr Belanda adalah Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Beliau ditemani oleh Van Vredenburgh, Soumokil & Koets. PBB pula menghadirkan seorang delegasi yaitu Frank Graham, Paul Van Zeeland & Richard Kirby.

Perjanjian Renville kemudian menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Belanda mengakui wilayah Indonesia adalah Jawa Tengah, Yogyakarta & Sumatera.
2. Disetujuinya batas pemisah wilayah Indonesia & Belanda atau garis demarkasi.
3. TNI harus ditarik mundur dr wilayah Jawa Barat & Jawa Timur.
4. Belanda berkuasa atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS

Namun, perjanjian Renville yg telah disetujui memberikan dampak bagi Negara Indonesia. Indonesia dgn terpaksa menyetujui perubahan menjadi RIS. Selain itu, wilayah kekuasaan Indonesia menjadi berkurang, serta perekonomian Indonesia diblokade Belanda. Setelah adanya perjanjian Renville, muncul Agresi Militer II. Perjanjian Renville memberikan dampak buruk yaitu terpecahnya Negara Indonesia.

Perjanjian Roem-Royen

Semakin kecilnya wilayah Indonesia, membuat Belanda semakin diuntungkan & melanggar isi perjanjian Renville. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda memutuskan untuk tak lagi terikat dgn isi perjanjian Renville.

Sehingga pada tanggal 19 Desember, Belanda melakukan serangan di Kota Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian dikenal dgn Agresi Militer Belanda II. Perlakuan Belanda ini kemudian dikecam oleh dunia. Sehingga, PBB meminta Belanda & Indonesia menghentikan serangan masing-masing.

UNCI (United Nations Commision for Indonesia) kemudian berinisiatif mengadakan perundingan lagi pada tanggal 17 April 1949. Wakil dr Indonesia adalah Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman Van Royen.

Perjanjian ini dinamakan perjanjian Roem-Royen karena diambil dr nama belakang masing-masing delegasi. Perjanjian ini dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan yg dilakukan ini kemudian memiliki kata sepakat dgn isi sebagai berikut:

1. Penghentian perang gerilya yg dilakukan rakyat Indonesia.
2. Saling menjaga perdamaian, ketertiban serta keamanan.
3. Mengikuti konferensi Meja Bundar.
4. Pemindahan pemerintahan RI ke kota Yogyakarta.
5. Menghentikan agresi militer & membebaskan tahanan politik.
6. Tidak mengakui wilayah kekuasaan di Indonesia sebelum tanggal 19 Desember.
7. Menyetujui Ri sebagai Negara Indonesia Serikat.

Dampak dr perjanjian Roem-Royen adalah sebagai berikut:

1. Kembalinya pemerintahan RI ke kota Yogyakarta.
2. Pasukan Belanda ditarik dr Indonesia tanggal 1 Juli 1949.
3. Konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag, Belanda.
4. TNI menguasai keadaan sepenuhnya di Indonesia.
5. Yogyakarta akan ditinggalkan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada tanggal 2 November 1949 Konferensi Meja Bundar berakhir. Konferensi Meja Bundar terjadi  di Den Haag (Belanda). KMB dilakukan oleh Belanda & Indonesia untuk menyelesaikan perundingan sebelumnya.

BFO & RI mengadakan perundingan untuk menyiapkan KMB di Den Haag, yg bertujuan untuk menyatukan pendapat. Perundingan dilakukan di Yogyakarta sebanyak dua kali pada tanggal 19 Juni & 22 Juni 1949. Perundingan ini kemudian dikenal dgn nama perundingan Inter-Indonesia.

Perundingan ini memutuskan bahwa BFO sepakat untuk membuat Republik Indonesia Serikat. Kemudian setelah mengadakan perundingan ini Indonesia siap menghadapi KMB di Belanda.

Konferensi Meja Bundar dilakukan dgn tujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia. Wakil dr Indonesia yg menghadiri KMB adalah Bung Hatta. BFO dihadiri oleh Sultan Hamid II. Sedangkan, Belanda dihadiri Mr. Van Maarseveen & PBB dihadiri oleh Crittchlay. Hasil Konferensi Meja Bundar sebagai berikut:

1. Pengakuan bahwa RIS adalah negara yg berdaulat.
2. Pada tanggal 30 Desember 1949 kedaulatan RIS sudah harus diakui.
3. Diadakan perundingan satu tahun lagi untuk membahas masalah Irian Barat.
4. RIS & Belanda akan memiliki Uni Indonesia-Belanda dgn pemimpin Belanda.
5. Penarikan kapal perang belanda dr Indonesia & pengalihan kapal korvet ke RIS.
6. Pasukan Belanda sesegera mungkin ditarik dr RIS.

Pada tanggal 27 desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RIS yg kemudian ditandatangani oleh wakil Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana. Sedangkan, wakil dr Indonesia diwakili oleh bung Hatta.

Namun, setelah perundingan ini Indonesia harus membayar utang pada Belanda sebesar 4 miliar gulden. Jangka waktu yg diberikan antara tahun 1950- 1956. Kemudia,n pembentukan pemerintahan Indonesia sementara dgn presiden Soekarno. Perdana menteri Moh. Hatta yg dilantik & membentuk kabinet RIS.

Perjuangan bangsa Indonesia dlm mempertahankan kemerdekaan memang tak mudah. Tidak hanya berkorban nyawa, namun para pahlawan pula berkorban pikiran demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hasil jerih payah pahlawan di atas sudah seharusnya ditiru oleh generasi muda.