Selama pemerintahan Presiden Jokowi hingga saat ini, dgn berbagai wawasan yg dimiliki untuk menyaingi berbagai aspek kepada pengetahuan mirip kesehatan & pendidikan, pastinya menuai aneka macam hal terkait identitas kesukuan & keagamaan yg mereka terapkan pada selama 2011 yg lalu sampai saat ini.
Bisa dimengerti bahwa banyak sekali potensi di siagakan oleh berbagai pakar pendidikan terhadap pembangunan manusia. Dengan aneka macam kerakusan yg dipimpin oleh banyak sekali hasil pajak yg diterima, serta mobilisasi massa yg menuaikan banyak sekali kerishuan di Kalimantan Darat, tepatnya lagi di wilayah kerja Partai Demokrat & Golkar.
Berbagai hal terkait tersebut, dgn persoalan terkait dgn kebijakan yg dibuat hendaknya memiliki potensi kepada dilema dinamika budaya & agama yg menempel pada masing-masing suku mereka sebagai alat dlm sebuah kebudayaan.
Berbagai peluangyg diterima oleh suku Dayak atau orang yg dlm hal ini dapat dimengerti dgn baik, bahwa pendukungnya dgn berbagai elemen penduduk , pendidikan mereka tiba untuk berpartisipasi sebagai ungkapan dlm pengajaran diberbagai sekolah.
Jauh dr tanah toba itu, pergeseran yg dibuat oleh mereka, mampu dimengerti pekerjaannya tatkala berada di Ibukota Jakarta, berteriak dgn problem kebijakan, hasil investasi, serta masalah hak masyarakat akhlak yg memang mempunyai kesempatanuntuk termarjinalkan.
Berbagai konflik akan mempunyai dampak pada daerah, yg dibentuk dgn pertentangan massa serta pendukungnya, hal ini memang membuat kericuhan dgn identitas mereka kepada banyak sekali hal terkait alat produksi mereka.
Bagaimana mereka bertahan diberbagai wilayah, pastinya dgn beramai-ramai atau beriringan dgn aspek dinamika budaya mereka, serta asset yg mereka miliki dgn berbagai hal, kemudian menciptakan pertentangan yg hendaknya mereka perbuat dgn sistem politik yg diterapkan.
Artinya dlm hal ini politik gerakan bawah tanah, siapa yg tak mengetahuinya. Dengan keterlibatan Golkar & PDI Perjuangan dlm hal ini konflik tercipta diberbagai kawasan, sementara pajak tetap menjadi andalan mereka untuk mampu hidup dgn faktor mereka miliki dikala ini. Itulah metode kesultanan yg mereka terapkan, sistem kerajaan yg dihasilkan dr keringat rakyat.
Sementara, untuk para Kapitalisme, Boss, dlm hal ini pemilik perusahaan pastinya mengetahui faktor apa yg dipunyai mereka dlm mengakses banyak sekali hal terkait dgn teknologi, serta kebutuhan mereka yg layaknya menjadi pemicu untuk memperebutkan alat buatan mereka.
Negosiasi antar partai pula timbul diberbagai wilayah, hal ini memang aneka macam kadernya memang menentukan & berpindah-pindah partai. Menciptakan sesuatu hal tersebut akan diterapkan dgn aneka macam kondisi yg mereka tuangkan dgn aneka macam karakteristik serta dilema dr dinamika sosial mereka di masyarakat.
Persoalan politik memang sepatutnya timbul tatkala duduk perkara dr metode tatanan politik yg hendaknya mereka rencakan diberbagai tempat, memang tak akan mengetahuai apa yg bekerjsama rencana mereka terhadap faktor ekonomi politik yg dipraktekkan di banyak sekali lingkungan mereka.
Dengan kata lain, banyak sekali hal terkait dgn pertentangan, memang sewajarnya mampu dipahami dgn berbagai hal terkait dgn kebijakan yg mereka perbuat untuk meraih sebuah obrolan kepada aspek kesehatan & pendidikan.
Sementara, dlm hal ini dgn catatan bahwa mereka memang bikin koalisi dgn aneka macam tujuan kepada perang yg mereka perbuat. Bagaimana dgn antar suku Jawa yg memang menerapkan banyak sekali hal terkait hal ini, tak lepas dr problem mereka diberbagai Negara bab, apa yg mampu disaingi dgn tata cara yg minim sekali.
Bagaimana dgn kebutuhan pihak swasta dibidang kesehatan & pendidikan memang berada pada problem yg sama, setidaknya yg memiliki kepentingan politik, serta aneka macam pekerjaan & proyek yg mesti di lakukan, lebih baik diluar Negara sendiri ketimbang mesti ada konflik kepentingan di dalamnnya.
Kerugian yg diraih memang tak sedikit sedangkan hal ini memang berada keadaan masyarakatnya, siapa yg mampu dipercaya dlm hal ini. Dari permulaan memang mereka yg dapat diberbagai wilayah selalu bikin keributan, & faktanya demikian. Sepertinya konsep untuk mengetahui moral mesti diterapkan, dgn bidang yg diperoleh untuk tak mengambil tempat itu.
Kebudayaan yg saling bertemu dgn berbagai sistem budaya yg diterapkan merupakan hasil dr yg dapat diketahui dgn baik sesuai dgn kebijakan dibuat.