Suatu kebaikan yg mampu dikonstruksikan dgn banyak sekali hal terkait keadilan bagi golongan manusia yg telah mengalami opresi sosial. Ngamben dlm hal ini menjelaskan bahwa Negara mempunyai wewenang tertinggi dlm menentukan status seseorang.
Hanya warga Negara yg hak kemanusiaannya dilindungi oleh Negara. Jika memang begitu, definisi atau diskursus tentang kemanusiaan sangatlah ringkih & terbatas hingga tak ada kemanusiaan yg sesungguhnya.’
Dalam setiap masalah problem terkait seorang non-warga Negara sudah terluka atau mengalami marjinalisasi sesungguhnya ia dianggap “layak” untuk dihukum alasannya adalah individu tersebut bukanlah seorang insan yg cukup qualifield untuk dilindungi oleh aparatus Negara.
Kemanusiaan yg memiliki nilai ukur berdasarkan legalitas kewarganegaraan (legal citizenship) yg termuat dlm dokumen seperti paspor, namun bukan pada makna kemanusiaan itu sendiri.
Maka, dlm hal ini dgn aneka macam kegunaan yg telah disampaikan tentunya paling ekstrim dapat dilihat melalui proses eksklusi kepada kelompok sosial yg dianggap selaku subordinat & non-warga negara.
Seperti yg telah dimengerti bahwa yg dianggap selaku subordinat & banyak sekali dilema terkait dgn ras kulit hitam pastinya sedang melarikan diri untuk mengungsi dr ancaman. Melalui cara dgn hal tersebut maka, aneka macam problem terkait dgn genosida, serta hak kewarganegaraan mereka dicabut & martabat mereka tidaklah berbeda dgn bare life, yakni makhluk hidup yg berlainan yang lain terlantar di tengah alam.
Mungkin akan sedikit lumrah dgn desain HAM hingga menerimanya dengan-cara taken-for-granted. Kita hidup dgn adanya nilai norma kemanusiaan, akan tetapi mengenali sejarah sebelum terbentuknya konsep HAM, yaitu untuk menelusuri “arkeologi pengetahuan” dibalik dilema yg lain dengan-cara kritis.
Dengan mengentahui banyak sekali kepentingan yg memang mempunyai persoalan terkait dgn di claim sebagai pandangan baru kemanusiaan.