Pengertian Orde Baru
Orde Baru yaitu rezim yg pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998). Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dgn Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap selaku pembaharunya. Rezim Orba berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto, & selsai tatkala reformasi terjadi pada tahun 1998.
Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengganti struktur ekonomi, politik, sosial-budaya, & bidang-bidang kehidupan lainnya. Di segi lain, pemerintahan ini pula diwarnai dgn banyak sekali coretan negatif di bidang politik, HAM, militer, & sosial. Selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto, pengaruh dr perubahan-pergeseran yg ada bahkan masih terasa hingga hari ini.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) pada titik hasilnya diwarnai dgn berbagai macam kesemrawutan. Selepas kejadian monumental Gerakan 30 September 1965 yg menewaskan 6 Jenderal Angkatan Darat. Dilanjutkan dgn pembantaian besar-besaran oleh banyak sekali elemen penduduk terhadap anggota onderbouw Partai Komunis Indonesia. Gelombang demonstrasi pula mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada final 1965. Tatkala beliau menolak membubarkan PKI, ditambah dgn kekecewaan balasan rontoknya perekonomian, sementara inflasi tercatat meraih 650%.
Kondisi Jakarta yg kian tak terkendali, dirasa tak kondusif bagi presiden. Sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno Menyusun Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) yg ditujukan pada Men/Pangad Jenderal Soeharto. Isinya yakni untuk menertibkan keadaan negara & mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yg diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, & menjalankan pemerintahan.
Soeharto
Sumber gambar: wikimedia.org
Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru
1. Kuatnya Pengaruh Militer/Dwifungsi ABRI
Pengaruh ABRI dlm kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat contohnya dlm kabinet Dwikora yg diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, pergantian yg terjadi yaitu fungsi ABRI di tingkat sipil lebih berpengaruh lagi. Partai Golongan Karya, sebagai mesin politik utama pemerintah Orde Baru diisi oleh banyak anggota militer. ABRI pula memiliki aneka macam kegiatan sipil mirip ABRI Masuk Desa, serta menduduki jabatan sipil & militer pada dikala bersama-sama. Banyak diantara anggota ABRI pula menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar Indonesia, sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dlm pemerintahan Orde Baru.
2. Terbatasnya Pilihan Politik
Pemilu 1971 diikuti oleh sembilan partai politik & satu kalangan karya, sementara pada Pemilu tahun 1977 cuma disertai dua parpol (PDI & PPP) serta satu golongan karya. Penyederhanaan ini dijalankan untuk menghalangi banyaknya ideologi yg berkembang. Dikarenakan pikiran pemerintah bahwa kekacauan Orde Lama disebabkan oleh suburnya ideologi yg merongrong Pancasila itu sendiri. Pembagian tiga kekuatan ini diperlukan mampu membuat kestabilan politik, walaupun pada prakteknya menggembosi pilihan politik yg justru menguatkan Golkar.
3. Pembangunan yg Masif
Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik & non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kesemrawutan ekonomi yg terjadi pasca 1965. Pemerintah membuka keran modal asing & dlm negeri untuk masuk & membuka perjuangan di Indonesia. Diharapkan dgn mengalirnya modal ini, pembangunan mampu berlangsung dgn lancer & perekonomian kembali normal. Pembangunan nasional dicanangkan dlm Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yg setiap periodenya mempunyai fokus & tujuan tersendiri. Sampai dgn pertengahan dekade 90-an, Indonesia mencatatkan kemajuan ekonomi yg mengasyikkan.
4. Pemerintahan Sentralistik
Sistem pemerintahan yg sentralistik ini intinya sudah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum rekatnya metode kenegaraan sampai ke tempat-tempat. Pada masa Orde Baru, kebijakan ini masih ada dlm kebijakan ekonomi & pembangunan, serta penerapan kebijakan politik. Pemerintahan yg sentralistik ini menguatkan cengkeraman pusat kepada kawasan, karena ketergantungan yg tinggi atas keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, hal ini dikurangi bertahap walaupun tak banyak terlihat.
Perkembangan Ekonomi & Politik Masa Orde Baru
Perkembangan Ekonomi
Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru mampu bangun dlm waktu singkat. Disokong oleh fatwa modal yg dibuka lebar & pertolongan internasional lewat konsorsium IGGI, Orde Baru mampu menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, kenaikan pajak, penghematan & pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang mancanegara. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi & stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan lewat Repelita.
Pembangunan ekonomi nasional lewat Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, kemajuan ekonomi, & stabilitas nasional. Program Repelita dinilai berhasil memperlihatkan pengaruh positif pada perekonomian nasional.
- Repelita I (1969-1974), menekankan pada pertanian & infrastruktur & pemenuhan kebutuhan dasar penduduk .
- Repelita II (1974-1979), menekankan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, & Madura salah satunya melalui transmigrasi.
- Repelita III (1979-1984), menekankan pada industri padat karya dlm rangka mengembangkan ekspor.
- Repelita IV (1984-1989), menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru khususnya dlm bidang industri.
- Repelita V (1989-1994), menekankan pada pembangunan sector transportasi, komunikasi, & pendidikan.
Perkembangan Politik
Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun mempunyai proses politik yg sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil diraih meskipun dgn mengorbankan banyak bunyi-suara sumbang yg kerap timbul dlm proses demokrasi. Pemerintah berhasil mengadakan enam kali pemilu, namun enam kali pula mengungguli Golongan Karya & Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yg bermaksud untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dibilang bahwa kekuasaan pemerintah sangat besar, & tak ada kekuatan di luar pemerintah yg dapat mengimbanginya. Sebagaimana sebaiknya ada dlm metode demokrasi.
Dalam kancah politik internasional, Indonesia merapat ke blok barat dlm kontestasi perang acuh taacuh. Modal-modal ajaib dr AS contohnya, mengalir deras sedangkan korelasi dgn blok timur menyusut drastic. Hal ini pula dikarenakan dilarangnya ideologi Marxisme-Leninisme (Komunisme) berkembang & dianggap merupakan gangguan kepada ideologi pancasila itu sendiri.
Peristiwa Penting
1. Sidang Umum IV MPRS, 17 Juni 1966
Sidang Umum keempat MPRS, yg dilaksanakan pada 17 Juni 1966 mampu dibilang titik balik dimulainya Orde Baru sesudah Supersemar. Pada sidang ini diperoleh empat ketetapan penting yg disahkan selaku TAP MPRS. Setelah sidang ini, Soeharto memegang kekuasaan penuh pemerintahan meskipun Presiden Soekarno masih menjabat. Ketetapan penting yg ada antara lain:
- Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret – TAP MPRS No. IX
- Pembubaran PKI, Organisasi Masyarakat, & Pelarangan Marxisme-Leninisme – TAP MPRS No. XXV
- Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, & Pembangunan – TAP MPRS No. XXIII
- Pembentukan Kabinet Ampera – TAP MPRS No. XIII
2. Aneksasi Timor Timur, 1975
Pada tahun 1975, Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur yg merupakan bekas wilayah kekuasaan Portugis. Sebagian kekuatan politik di sana mempunyai opsi untuk bergabung dgn Indonesia, & meminta dukungan Indonesia. Adapun Operasi Seroja ini dengan-cara luas dinyatakan sebagai bentuk invasi, walaupun beberapa pihak bersepakat bergabung dgn Indonesia. Timor Timur tergabung menjadi propinsi ke-27 Indonesia pada 1976. Sampai dgn tahun 1999, terjadi banyak pelanggaran HAM yg dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat lokal.
3. Pemilihan Umum, 1971
Pemilihan Umum tahun 1971 yaitu pemilu pertama yg dikerjakan sejak tahun 1955. Adapun pemilu ini dibarengi oleh 9 partai politik & satu golongan karya. Bertujuan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, & wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya kejadian ini merupakan sinyal penting kembalinya proses demokrasi yg telah lama hilang.
4. Peristiwa Malari, 1974
Peristiwa Malari merupakan demonstrasi anti-modal aneh yg timbul di Jakarta. Hal ini yakni gelombang protes besar pertama yg timbul sesudah Orde Baru berjalan. Derasnya ajaran modal asing dianggap oleh sebagian pihak tak menguntungkan Indonesia pada jangka panjang. Kedatangan PM Jepang, Kakuei Tanaka pada 14 Januari 1974 menjadi titik demonstrasi besar yg terjadi. Hal ini pula menjadi titik balik di mana Presiden Soeharto menjadi keras dlm penindakan demonstrasi & gerakan menyimpang.
Runtuhnya Orde Baru
Keruntuhan Orde Baru diawali dgn adanya krisis ekonomi yg melanda semenjak tahun 1997, bikin nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dr IMF sebesar US$43 miliar & pembaharuan kebijakan tak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, & bahkan penjarahan terjadi utamanya di Jakarta. Krisis politik dgn singkat menjadi kekacauan sipil yg menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini mempunyai beberapa permintaan penting antara lain :
- Penghapusan Dwifungsi ABRI,
- Penurunan & pengadilan terhadap Soeharto & kroni-kroninya,
- Penghapusan praktek KKN,
- Penegakan supremasi hukum,
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
- Pelaksanaan otomoni tempat seluas-luasnya.
Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI
Materi Sejarah lainnya di Sosiologiku.com: