1. Keadaan ekonomi Indonesia yg memburuk pasca penyerahan kedaulatan, sebab akad dlm KMB yg menyatakan Indonesia mesti menanggung beban utang baik dr luar negeri atau dlm negeri. Beban itu membuat defisit keuangan negara sebesar Rp. 5.100.000.000. Dengan defisit sebesar itu, membuat perekonomian dlm negeri terusik sehingga pembangunan pula tak berlangsung dgn baik.
2. Dampak positif tata cara multipartai :
– Dalam memimpin pemerintahan, golongan sipil bisa menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan
– Kekuasaan negara bisa dibagi dengan-cara berimbang antara pemimpin negara & pemimpin pemerintahan – Rakyat bebas menyatakan pemasukan & kehidupan yg lebih demokratis.
Dampak Negatif metode multipartai :
– Jumlah partai yg banyak menyebabkan persaingan antar partai yg tak sehat & saling menjatuhkan di pemerintahan.
– Partai bersifat individualis, mereka condong mementingkan dirinya sendiri & ideologinya, sehingga kurang mengamati keadaan rakyat.
3. Hubungan dekrit Presiden tahun 1959 dgn selesainya demkrasi liberal :
– Dekrit Presiden yg salah satunya berisi kembali ke UUD’45 otomatis menghentikan belakunya UUDS 1950 yg menganut demokrasi liberal dgn pememrintahan parlementer, lalu digantikan dgn tata cara demokrasi terpimpin dgn metode pemerintahan presidensial.
4. Tujuan orde gres melakukan Inpres pendidikan dasar :
Pemerintah ingin memajukan potensi yg seluas-luasnya pada masyarakat untuk menikmati pendidikan, terutama untuk menyukseskan wajib belajar 6 tahun & 9 tahun. Program ini mampu membangun kurang lebih 150.000 unit sekolah dasar hingga tahun 1993/1994. Program ini mampu mengembangkan angka partisipasi sekolah & bisa pula memajukan angka melek huruf penduduk Indonesia
5. Perlu ada inventarisasi, dokumentasi & observasi warisan budaya nasional :
– Karena supaya ada jaminan & kegiatan untuk meneruskan warisan budaya & kesenian yg dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Budaya & seni itu sungguh berharga & harus dijaga dr generasi ke generasi dimasa depan.