Pembahasan Lengkap Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Pada Masa Pemerintahan Van Den Bosch

Berikut ini yaitu pembahasan perihal sistem tanam paksa yg mencakup sistem tanam paksa, kebijakan van den bosch, aturan tanam paksa, pencetus tanam paksa, akhir tanam paksa, tokoh penentang tanam paksa, imbas tanam paksa, pelaksanaan tanam paksa, ketentuan tanam paksa, pengaruh positif tanam paksa, penyimpangan tata cara tanam paksa, ketentuan metode tanam paksa, masa pemerintahan van den bosch, pengaruh positif metode tanam paksa, tata cara tanam paksa oleh van den bosch.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch)

Kekosongan keuangan Belanda yg disebabkan oleh perang kemerdekaan dr Belgia maupun perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk menciptakan suatu tata cara yg mampu menghasilkan keuntungan dlm bidang ekonomi/keuangan bagi Belanda.
Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion system (tanam paksa). Sistem tanan paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa & dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

a. Aturan tata cara tanam paksa

  1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dr lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yg bermutu ekspor.
  2. Tanah yg ditawarkan untuk tanah wajib dibebaskan dr pembayaran pajak tanah.
  3. Hasil panen tumbuhan wajib mesti diserahkan pada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dr jumlah pajak yg mesti dibayarkan kembali pada rakyat.
  4. Tenaga & waktu yg dibutuhkan untuk menggarap flora wajib tak boleh melampaui tenaga & waktu yg diharapkan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
  5. Mereka yg tak mempunyai tanah, wajib melakukan pekerjaan selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.
  6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (kalau bukan balasan kesalahan petani).
  7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya pada kepala desa.

b. Pelaksanaan tanam paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:
  1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melampaui seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
  2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, & waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tak sempat mengerjakan sawah & ladang sendiri.
  3. Rakyat tak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
  4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melampaui waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tumbuhan perkebunan memerlukan perawatan yg terus-menerus.
  5. Setiap keunggulan hasil panen dr jumlah pajak yg mesti dibayarkan kembali pada rakyat ternyata tak dikembalikan pada rakyat.
  6. Kegagalan panen tumbuhan wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.
 Berikut ini adalah pembahasan tentang sistem tanam paksa yg meliputi sistem tanam paksa Pembahasan Lengkap Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Pada Masa Pemerintahan Van Den Bosch
Gambar: Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

c. Akibat tanam paksa

Kebijakan metode tanam paksa ternaya berefek buruk di berbagai pihak, diantaranya;

1) Bagi Belanda

Bagi Belanda tanam paksa membawa laba melimpah, di antaranya:
a) Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).
b) Belanda bebas dr kesulitan keuangan.

2) Bagi Indonesia

Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka menenteng balasan yg memberatkan rakyat Indonesia, yaitu:
a) Banyak tanah yg terbengkalai, sehingga panen gagal.
b) Rakyat semakin menderita.
c) Wabah penyakit merajalela.
d) Bahaya kelaparan yg melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri.
e) Kelaparan andal di Grobogan, sehingga banyak yg mengalami kematian & menimbulkan jumlah penduduk menurun tajam.
Basa selengkapnya: Penghapusan Sistem Tanam Paksa dengan-cara Bertahap & 3 Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa.